Gelombang Aksi Buruh KSPN Kawal Lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru

Jakarta — Gelombang mobilisasi buruh dalam skala besar tengah disiapkan di jantung ibu kota. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyiapkan pengerahan massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang ke dua titik simbolis kekuasaan: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kawasan Istana Kepresidenan. Tujuan utamanya satu: memastikan suara pekerja benar-benar didengar dalam proses pembentukan regulasi ketenagakerjaan anyar yang kini tengah menjadi perhatian publik.

Rencana aksi ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Bagi jutaan pekerja formal maupun informal, aturan ketenagakerjaan menentukan banyak hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari: besaran upah yang dibawa pulang, kepastian status kerja, pesangon saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan jaminan sosial. Ketika payung hukum yang seharusnya melindungi hal-hal mendasar itu dianggap timpang, turun ke jalan menjadi saluran aspirasi yang dipilih.

Apa yang Menjadi Tuntutan Utama?

Sejumlah isu krusial diperkirakan akan dibawa dalam aksi tersebut. Pertama, persoalan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) yang dinilai membuat posisi tawar pekerja kian lemah. Kedua, mekanisme penetapan upah minimum yang selama ini dianggap belum berpihak pada kebutuhan hidup layak. Ketiga, perlindungan terhadap PHK sepihak serta kepastian pesangon yang memadai bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, ada tuntutan agar regulasi baru mengakomodasi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu hukum, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja berbasis aplikasi. Nasib jutaan pengemudi ojek daring (online), kurir logistik, hingga pekerja lepas digital dinilai belum mendapat perlindungan memadai karena status hubungan kerjanya tidak diakui sebagai hubungan industrial konvensional.

Latar Belakang: Mengapa Desakan Ini Menguat?

Desakan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru tidak muncul di ruang hampa. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, perdebatan soal nasib klaster ketenagakerjaan kembali menghangat. Kaum buruh menilai sejumlah pasal dalam regulasi sapu jagat itu menggerus hak-hak dasar pekerja, mulai dari formula upah hingga fleksibilitas berlebihan bagi pengusaha dalam hubungan kerja.

Kalangan serikat pekerja memandang momentum pembahasan rancangan undang-undang (RUU) baru sebagai pintu masuk untuk mengembalikan keseimbangan relasi industrial. Ibarat pertandingan, mereka ingin aturan mainnya kembali adil, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Aksi besar di depan gedung wakil rakyat dan istana dipilih agar pesan itu sampai langsung ke telinga para pembuat kebijakan.

Pekerja Digital Jadi Perhatian Baru

Satu hal yang membedakan perjuangan buruh hari ini dengan satu dekade lalu adalah menguatnya suara pekerja ekonomi digital. Perusahaan berbasis platform teknologi mengklasifikasikan mitranya bukan sebagai karyawan, sehingga kewajiban seperti upah minimum, tunjangan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berlaku penuh. Padahal, algoritma aplikasi mengatur ritme kerja mereka layaknya atasan konvensional, dari penentuan tarif hingga sanksi berupa penonaktifan akun.

Usulan yang mengemuka di berbagai diskusi publik adalah pengakuan kategori hubungan kerja baru bagi pekerja platform, sehingga perlindungan dasar tetap berlaku tanpa mematikan fleksibilitas yang menjadi ciri khas sektor ini. Isu tersebut diperkirakan ikut mengemuka dalam tuntutan yang disampaikan ke DPR, mengingat jumlah pekerja digital di Indonesia terus bertambah setiap tahun.

Apa Artinya bagi Masyarakat?

Bagi publik, aksi besar seperti ini berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Senayan dan Monas. Masyarakat yang beraktivitas di pusat Jakarta disarankan memantau informasi rekayasa lalu lintas dan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum saat hari pelaksanaan aksi.

Lebih jauh, hasil dari perjuangan ini akan menentukan wajah dunia kerja Indonesia bertahun-tahun ke depan. Regulasi yang lahir dari proses partisipatif—mendengar buruh, pengusaha, dan pemerintah secara seimbang—berpeluang menghasilkan iklim kerja yang lebih sehat: produktivitas naik, konflik industrial menurun, dan kesejahteraan pekerja terjaga. Sebaliknya, aturan yang dipaksakan tanpa dialog hanya akan memicu gelombang penolakan berikutnya.

Hingga kini, KSPN menyatakan mobilisasi akan terus dimatangkan, termasuk koordinasi teknis di lapangan agar aksi berjalan tertib dan damai. Publik kini menanti: apakah gedung wakil rakyat akan membuka pintu dialog, atau gelombang demonstrasi justru menjadi babak baru perjuangan panjang kaum buruh Indonesia dalam menuntut keadilan di dunia kerja.