Fahd Pahdepie dan Rulinawaty Kasmad Bahas Sinergi Aktivisme dan HAM

Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, dua sosok dari latar belakang berbeda menunjukkan bahwa kolaborasi antara dunia aktivisme dan birokrasi pe

Fahd Pahdepie dan Rulinawaty Kasmad Bahas Sinergi Aktivisme dan HAM

Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, dua sosok dari latar belakang berbeda menunjukkan bahwa kolaborasi antara dunia aktivisme dan birokrasi pemerintah bukanlah hal mustahil. Fahd Pahdepie, penulis sekaligus pengusaha yang dikenal vokal dalam isu-isu kemanusiaan, dan Rulinawaty Kasmad, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, baru-baru ini bertemu dalam sebuah forum bertajuk “Membangun Sinergi Masyarakat Sipil dan Negara untuk Perlindungan HAM.” Keduanya hadir bukan hanya sebagai pembicara, tetapi juga sebagai simbol bahwa sekat antara gerakan akar rumput dan kebijakan negara bisa dijembatani dengan dialog yang jujur dan kerja nyata.

Fahd Pahdepie: Dari Pena, Usaha, hingga Advokasi

Fahd Pahdepie bukan nama asing dalam jagat literasi dan kewirausahaan sosial di Indonesia. Sebagai penulis, ia telah melahirkan banyak karya, mulai dari puisi, esai, hingga buku pengembangan diri yang menyentuh isu keadilan, identitas, dan peran pemuda. Tulisannya sering menjadi jembatan reflektif bagi generasi milenial yang mencari makna di tengah perubahan zaman.

Namun, kepenulisannya tak berhenti dalam sunyi. Fahd juga seorang pengusaha yang mendirikan beberapa unit usaha berbasis komunitas. “Menulis adalah caraku melawan sunyi, berdagang adalah caraku bertahan, dan beraktivitas adalah caraku mencintai negeri ini,” ujarnya dalam forum tersebut, dengan nada yang tulus namun penuh semangat. Ia menekankan bahwa aktivisme bukan hanya turun ke jalan—bisa juga lewat membangun usaha yang memberdayakan marjinal, atau melalui kata-kata yang menginspirasi.

Sebagai aktivis, Fahd terlibat dalam gerakan sosial yang memperjuangkan kebebasan berekspresi, hak anak muda atas pendidikan berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi komunitas terpencil. Baginya, kolaborasi dengan pemerintah, meski tidak mudah, tetap harus diupayakan—karena negara adalah pemangku kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. “Kita tidak bisa hanya berteriak di luar pagar. Sesekali kita harus masuk ke dapur kebijakan, mengerti panasnya, dan menawarkan menu yang lebih adil,” ucap Fahd, disambut tepuk tangan peserta yang mayoritas mahasiswa.

Rulinawaty Kasmad: Akademisi di Balik Birokrasi HAM

Rulinawaty Kasmad mewakili sisi lain dari spektrum: seorang birokrat sekaligus akademisi. Di Kemenkumham Jakarta, ia memimpin bidang yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan kepatuhan HAM—memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai standar hak asasi, dan publik bisa mengakses mekanisme pengaduan jika haknya dilanggar. Tugas ini menggabungkan pengetahuan normatif tentang hukum HAM dengan kebutuhan pelayanan publik yang responsif.

Sementara itu, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ia mengajar mata kuliah terkait hukum dan kebijakan publik, menularkan pengalamannya kepada generasi penerus. Di forum itu, Rulinawaty memberikan pemaparan berbasis data: pada 2025, indeks kepatuhan HAM di DKI Jakarta mengalami peningkatan 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan penguatan unit layanan di tingkat kota. “Angka itu bukan sekadar statistik, tapi bukti bahwa ketika pelayanan negara makin inklusif, kepercayaan publik tumbuh. Dan itu modal sosial yang mahal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan aktor non-negara—seperti yang dilakukan oleh aktivis macam Fahd—yang bisa menjadi jembatan antara masyarakat paling rentan dan aparatur negara. “Kami di birokrasi kadang punya data, punya program, tapi tak punya jangkauan personal ke komunitas. Di sinilah teman-teman aktivis bisa mengisi celah dan memastikan tak ada orang yang tertinggal,” ujarnya. Ucapan ini mengundang pertanyaan kritis dari peserta, yang membahas bagaimana sinergi itu bisa dilakukan tanpa mengorbankan independensi gerakan sipil.

Sinergi yang Tak Sekadar Seremoni

Forum ini menjadi bukti bahwa dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat berlangsung tanpa perlu kehilangan daya kritis. Fahd mengingatkan bahwa sinergi tidak berarti penyeragaman. “Kita tetap boleh berbeda, tetap boleh protes, tapi pada titik tertentu kita harus saling dengar dan cari solusi bersama. Karena yang paling menderita itu rakyat kecil, yang tidak peduli pada perdebatan elite,” tegasnya.

Diskusi berlangsung hangat. Salah satu sesi yang paling berkesan adalah simulasi penanganan kasus pelanggaran hak buruh migran, di mana perwakilan pemerintah dan aktivis duduk bersama merancang skema layanan terpadu. Menurut Rulinawaty, model co-creation semacam ini sedang digodok oleh Kemenkumham untuk diadopsi di sejumlah daerah lain. “Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Pelayanan HAM yang ideal adalah yang didesain bersama—dari awal, bukan sekadar dikonsultasikan di akhir,” tuturnya, setengah menunjuk Fahd yang duduk di deretan depan.

Acara yang diselenggarakan di auditorium kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta itu dihadiri sekitar 200 peserta, dari mahasiswa, dosen, hingga perwakilan organisasi non-pemerintah. Selain sesi dialog, ada pameran poster karya komunitas dampingan Fahd dan klinik konsultasi hukum gratis dari tim Bidang HAM Jakarta. Lebih dari 40 kasus yang dilaporkan peserta secara langsung mendapat pendampingan awal hari itu juga, menunjukkan bahwa kolaborasi bisa langsung membuahkan aksi nyata.

Di akhir acara, kedua narasumber menandatangani nota kesepahaman awal untuk menginisiasi “Jaringan Kolaborasi Aktivisme-Pemerintahan untuk HAM Inklusif” yang akan mewadahi pertukaran pengetahuan, pelatihan paralegal, dan riset partisipatif di Jabodetabek. Langkah ini, meski sederhana, menjadi langkah maju bagi hubungan yang selama ini kerap diwarnai ketegangan.

Malam itu, Jakarta kembali sepi. Tapi di sebuah ruang di pojok kampus, Fahd dan Rulinawaty berjabat tangan. Dua dunia yang dulu terasa jauh, kini saling menatap dengan keyakinan bahwa kemanusiaan adalah panggilan bersama. “Kita akan lihat, apakah ini hanya seremoni atau sungguh-sungguh. Saya optimis, karena yang hadir di sini bukan sekadar pejabat, tapi orang-orang dengan hati yang masih menyala,” pungkas Fahd sambil tersenyum.

[SOCIAL_TWEET]: Dua tokoh dari latar berbeda—penulis-aktivis Fahd Pahdepie dan pejabat HAM Rulinawaty Kasmad—duduk bersama merancang sinergi perlindungan HAM. Dari panggung forum, lahir komitmen nyata layanan inklusif. #Aktivisme #HAM #Kolaborasi[SOCIAL_TG]: ✍️ Dua tokoh—Fahd Pahdepie & Rulinawaty Kasmad—gelar forum kolaborasi aktivisme dan pelayanan HAM. Dari diskusi, muncul pendampingan kasus dan nota kesepahaman. Apakah ini awal sinergi yang sesungguhnya?

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User