DJP Jatim Gandeng GP Ansor Perkuat Kepatuhan Pajak Berbasis Komunitas

Pernahkah Anda bertanya dari mana negara membiayai pembangunan jalan, layanan kesehatan, hingga gaji guru? Jawabannya sebagian besar berasal dari satu sumber: pajak. Ibarat sistem operasi pada sebuah komputer, pajak adalah fondasi yang membuat seluruh program pemerintah bisa berjalan. Tanpa penerimaan yang memadai, layanan publik akan tersendat. Masalahnya, rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia masih berada di kisaran 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang relatif rendah dibandingkan standar banyak negara berkembang. Karena itu, setiap inisiatif untuk memperluas kepatuhan pajak layak mendapat perhatian — termasuk gebrakan terbaru di Jawa Timur.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur resmi menjalin kerja sama dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur. Keduanya menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi payung kolaborasi dalam memperkuat edukasi serta kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha.

Mengapa Kerja Sama Ini Penting bagi Jawa Timur?

Jawa Timur merupakan mesin ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Provinsi ini menjadi rumah bagi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kawasan industri, serta pesantren yang menggerakkan ekonomi kerakyatan. Potensi penerimaan pajaknya sangat besar, namun tidak semuanya tergarap optimal karena sebagian aktivitas ekonomi masih berada di sektor informal.

Di sinilah peran GP Ansor menjadi strategis. Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) — organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia — GP Ansor memiliki jaringan kepengurusan yang menjangkau hingga tingkat cabang dan ranting di berbagai kabupaten serta desa. Basis anggotanya mencakup kalangan santri, pengusaha muda, hingga profesional. Bagi otoritas pajak, jaringan semacam ini adalah kanal edukasi yang sulit ditandingi karena pesan kepatuhan bisa disampaikan oleh figur yang dipercaya komunitasnya sendiri.

Teknologi Digital Jadi Tulang Punggung Ekosistem Perpajakan

Kolaborasi ini tidak berdiri di ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP tengah melakukan transformasi digital besar-besaran. Wajib pajak kini bisa melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara daring melalui layanan e-Filing, membuat kode pembayaran lewat e-Billing, hingga mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor pajak.

Puncak dari pengembangan tersebut adalah implementasi sistem administrasi perpajakan inti yang dikenal sebagai Coretax. Platform ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan — mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan — dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Di balik layar, otoritas pajak juga memanfaatkan analitik data dan machine learning (pembelajaran mesin) untuk memetakan profil kepatuhan wajib pajak, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih presisi tanpa mengganggu mereka yang sudah patuh.

Namun, teknologi secanggih apa pun hanya efektif jika masyarakat memahami cara menggunakannya. Inilah celah yang coba diisi oleh kerja sama dengan GP Ansor: mendampingi warga agar literasi perpajakan digital tidak berhenti di kalangan perkotaan, tetapi juga menjangkau pelaku usaha di pelosok daerah.

Edukasi Pajak Menyentuh Akar Rumput

Pendekatan komunitas dalam edukasi pajak bukan hal baru, tetapi skala yang dimiliki GP Ansor membuatnya berbeda. Melalui kader-kadernya, sosialisasi kewajiban perpajakan — seperti cara menghitung pajak bagi UMKM, pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga tata cara pelaporan daring — dapat dikemas dalam bahasa yang lebih membumi.

Bagi pelaku usaha kecil, kepatuhan pajak sering kali terasa menakutkan karena dianggap rumit dan berbiaya tinggi. Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif, termasuk tarif khusus bagi UMKM dan kemudahan administrasi berbasis aplikasi. Sinergi antara otoritas pajak dan organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu mengubah persepsi tersebut: pajak bukan beban, melainkan kontribusi yang kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk layanan publik.

Tantangan yang Menanti di Depan

Meski menjanjikan, jalan menuju kepatuhan pajak yang merata masih panjang. Kesenjangan literasi digital, rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara, serta besarnya ekonomi informal adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Kerja sama DJP Jawa Timur dan GP Ansor Jawa Timur menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem perpajakan modern membutuhkan dua kaki sekaligus: inovasi teknologi di satu sisi, dan kepercayaan sosial di sisi lain. Jika keduanya berjalan selaras, efisiensi penerimaan negara akan meningkat — dan pada akhirnya, manfaatnya kembali ke setiap warga melalui layanan publik yang lebih baik.