DJP Jatim Gandeng GP Ansor Geber Kepatuhan Pajak Lewat Digital

Bayangkan sebuah kota tanpa jalan mulus, rumah sakit memadai, dan sekolah gratis. Itulah gambaran sederhana ketika penerimaan pajak tidak berjalan optimal. Pajak adalah bahan bakar pembangunan, dan di era digital, cara negara mengumpulkannya pun ikut bertransformasi. Inilah alasan mengapa langkah terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur patut mendapat perhatian publik, terutama bagi generasi muda yang kini menjadi tulang punggung ekonomi digital.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur baru saja meresmikan kolaborasi strategis dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini difokuskan pada satu misi besar: menggeber kepatuhan pajak melalui pendekatan komunitas yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Bagi pembaca awam, GP Ansor adalah organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Dengan jaringan kader yang menjangkau hingga tingkat desa, organisasi ini dinilai menjadi mitra strategis untuk menyebarkan literasi perpajakan ke lapisan masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh pendekatan konvensional.

Mengapa Pendekatan Komunitas Menjadi Kunci?

Ibarat sebuah platform teknologi yang tidak akan berkembang tanpa komunitas penggunanya, sistem perpajakan modern juga membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat. Selama ini, salah satu tantangan terbesar otoritas pajak adalah kesenjangan pemahaman di masyarakat. Banyak warga, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal, masih memandang pajak sebagai beban, bukan kontribusi kolektif untuk pembangunan.

Melalui kerja sama ini, kader-kader muda Ansor diharapkan menjadi jembatan edukasi. Mereka akan dilibatkan dalam sosialisasi kewajiban perpajakan, mulai dari cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) — identitas resmi wajib pajak — hingga tata cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara daring.

Pendekatan dari bawah ke atas semacam ini dipercaya lebih efektif dibandingkan kampanye sepihak. Ketika pesan disampaikan oleh tokoh komunitas yang dipercaya, resistensi masyarakat terhadap kewajiban pajak cenderung menurun. Implementasi program edukasi pun bisa berjalan lebih lancar karena memanfaatkan infrastruktur organisasi yang sudah mapan.

Digitalisasi Layanan Pajak Jadi Tulang Punggung

Kerja sama ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan transformasi digital besar-besaran yang tengah dilakukan DJP. Sejak awal 2025, otoritas pajak telah mengoperasikan Coretax Administration System, sebuah platform digital terintegrasi yang menggantikan sistem administrasi lama. Ibarat mengganti mesin usang dengan mesin baru yang lebih bertenaga, Coretax dirancang untuk memangkas proses birokrasi yang berbelit.

Melalui platform tersebut, wajib pajak bisa mengakses hampir seluruh layanan dalam satu pintu: pendaftaran NPWP, pembayaran melalui e-Billing (sistem pembayaran pajak elektronik), hingga pelaporan melalui e-Filing (pelaporan pajak secara daring). Semua bisa dilakukan dari gawai, tanpa harus antre di kantor pajak.

Implementasi teknologi ini menjadi relevan dengan target sasaran GP Ansor yang mayoritas adalah generasi muda melek digital. Edukasi pajak yang dikemas dalam format digital — webinar, konten media sosial, hingga asistensi daring — diprediksi lebih mudah diterima dibandingkan penyuluhan tatap muka konvensional. Inovasi semacam ini menunjukkan bagaimana pelayanan publik bisa beradaptasi dengan perilaku digital masyarakat.

Menyasar Generasi Muda dan Pelaku Ekonomi Digital

Ada alasan kuat mengapa segmen anak muda menjadi prioritas. Data DJP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan wajib pajak dari kalangan pekerja ekonomi digital: kreator konten, pedagang daring, hingga pekerja lepas (freelancer). Sayangnya, tingkat kepatuhan di segmen ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Banyak anak muda yang sudah berpenghasilan dari platform digital namun belum memahami kewajiban perpajakannya. Di sinilah peran kader Ansor sebagai relawan edukasi menjadi krusial. Dengan bahasa dan pendekatan yang sesuai kultur anak muda, pesan kepatuhan pajak diharapkan tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup yang bertanggung jawab.

Selain itu, kerja sama ini berpotensi menjangkau jaringan pesantren dan usaha kecil binaan komunitas — segmen ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi kantong potensi penerimaan yang belum tergarap optimal oleh sistem perpajakan nasional.

Dampak bagi Penerimaan Negara

Dari sisi makro, inovasi kelembagaan semacam ini menyasar satu target besar: menaikkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang selama ini masih berada di kisaran 10 hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) — angka yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Efisiensi pengumpulan pajak akan menentukan seberapa besar ruang fiskal negara untuk membiayai layanan publik, dari infrastruktur hingga kesehatan.

Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Penguatan kepatuhan di provinsi ini diprediksi memberikan kontribusi signifikan terhadap target penerimaan nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, kolaborasi antara otoritas pajak dan organisasi kepemudaan ini menunjukkan satu hal: di era digital, membangun kepatuhan pajak bukan lagi sekadar urusan penegakan aturan, melainkan juga urusan membangun kepercayaan dan kemudahan melalui teknologi. Jika model pengembangan ini berhasil, bukan tidak mungkin pendekatan serupa akan direplikasi ke provinsi lain di Tanah Air.