fahmi-reza
Setiap kali Anda mengirim pesan, menonton video pendek, atau meminta bantuan asisten AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan), ada sebuah gedung besar di suatu tempat yang bekerja tanpa henti untuk melayani Anda. Gedung itu bernama pusat data alias data center, semacam gudang raksasa berisi ribuan komputer yang menyala 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Karena itu, keputusan menghentikan pembangunan salah satu proyek pusat data di Tanah Air bukan sekadar kabar bisnis biasa. Ini menyangkut pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana ambisi digital boleh mengambil listrik dan air bersih dari warga di sekitarnya?
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh berjalan sendirian. Ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan industri pusat data dan ketersediaan energi serta air bagi masyarakat sekitar. Peringatan itu muncul setelah proyek milik BDx (Big Data Exchange), pengembang pusat data yang beroperasi di sejumlah negara Asia, dihentikan sementara.
Mengapa Pusat Data Disebut Haus Listrik dan Air
Bayangkan sebuah kota kecil yang seluruh penduduknya menyalakan pendingin ruangan pada saat yang sama, lalu tambahkan ribuan komputer yang bekerja penuh tanpa jeda. Ibarat seperti itu, pusat data modern membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar dan sistem pendingin yang tidak pernah tidur. Panas yang dihasilkan server harus terus dibuang, karena suhu yang terlalu tinggi bisa merusak perangkat dalam hitungan menit.
Ada dua istilah teknis yang penting dipahami. Pertama, PUE (Power Usage Effectiveness), yakni rasio yang menunjukkan seberapa efisien listrik dipakai sebuah pusat data. Nilai 1,0 berarti seluruh listrik masuk ke perangkat komputasi, sementara angka 1,5 berarti ada tambahan 50 persen untuk pendingin, pencahayaan, dan sistem pendukung. Kedua, WUE (Water Usage Effectiveness), yang mengukur berapa liter air dipakai per kilowatt-jam listrik. Banyak pusat data lama masih mengandalkan pendingin evaporatif, yang menguapkan air dalam jumlah besar untuk menurunkan suhu ruangan.
Skala pemakaiannya raksasa. Lembaga internasional yang mengkaji energi mencatat konsumsi listrik pusat data global berada di kisaran 460 TWh (terawatt-jam) pada 2022, dan proyeksinya bisa menembus 1.000 TWh pada akhir dekade ini, seolah menambah satu negara berukuran besar ke dalam jaringan listrik dunia. Lonjakan itu dipicu oleh ledakan layanan awan, streaming, dan khususnya pelatihan model AI yang butuh daya komputasi luar biasa.
Apa Itu BDx dan Mengapa Proyeknya Dihentikan
BDx adalah perusahaan pengembang pusat data yang membangun fasilitas di beberapa negara Asia, dengan fokus pada klien korporat, penyedia layanan awan, dan perusahaan AI yang membutuhkan ruang server siap pakai. Dalam industri ini, perusahaan seperti BDx berperan sebagai tuan rumah: mereka menyediakan gedung, listrik, pendingin, dan koneksi internet berkecepatan tinggi, sementara penyewa mengisi rak-rak server mereka.
Penghentian proyek ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi melihat izin pusat data sebagai urusan administratif semata. Ada tiga hal yang kini menjadi sorotan utama: beban listrik terhadap jaringan setempat, pengambilan air tanah untuk pendinginan, dan dampak lingkungan jangka panjang di kawasan sekitar.
"Pembangunan pusat data harus memperhitungkan kebutuhan energi dan air masyarakat sekitar, bukan hanya kepentingan industri," tegas Meutya Hafid.
Regulasi Baru: Efisiensi Jadi Syarat, Bukan Bonus
Pendekatan yang diambil pemerintah mencerminkan tren global. Singapura, misalnya, sempat menghentikan izin pembangunan pusat data baru sebelum akhirnya membuka kembali dengan aturan ketat soal efisiensi energi. Malaysia dan Thailand kini berlomba menawarkan insentif, sehingga Indonesia berada di posisi yang menuntut kejelasan aturan sekaligus kepastian iklim investasi.
Beberapa persyaratan yang wajar muncul dalam kerangka regulasi semacam ini antara lain: target PUE maksimal 1,3–1,4 untuk fasilitas baru, penggunaan air daur ulang atau sistem pendingin tertutup, pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan kajian daya dukung lingkungan sebelum konstruksi dimulai. Tanpa standar ini, kita berisiko membangun ekonomi digital yang tumbuh di atas kekeringan dan krisis listrik di daerah penyangganya.
Dampak bagi Ekosistem Digital dan Warga
Keputusan menghentikan satu proyek tentu memiliki konsekuensi. Pusat data adalah fondasi dari hampir semua layanan digital: e-commerce, fintech, telemedicine, hingga layanan pemerintah berbasis aplikasi. Keterlambatan pembangunan bisa memperlambat pertumbuhan penyedia layanan awan lokal dan membuat perusahaan dalam negeri bergantung pada fasilitas di luar negeri, yang berarti data mereka melintasi batas negara dan biaya operasional naik.
Namun, membiarkan pembangunan berjalan tanpa kendali juga berbahaya. Di beberapa daerah, warga sudah mengeluhkan sumur yang mengering dan pemadaman bergilir ketika fasilitas besar beroperasi. Efisiensi di sini bukan sekadar bahasa teknologi, melainkan soal keadilan: siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang menanggung bebannya.
Yang paling mungkin terjadi ke depan adalah munculnya model pembangunan yang lebih terukur. Pusat data baru akan diminta menempati kawasan industri dengan infrastruktur listrik memadai, memakai pendingin hemat air, dan menyerahkan laporan konsumsi secara berkala. Bagi publik, isu ini layak diikuti karena menyangkut dua kebutuhan paling dasar sekaligus pintu masuk menuju masa depan digital: listrik yang menerangi rumah dan air yang mengalir di keran.
Comments (0)