Cek Fakta Liputan6.com Ungkap Klaim Palsu Link Bansos Rp1,5 Juta

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah, kembali beredar klaim menyesatkan di media sosial. Sebuah unggahan di Facebook menyertakan tautan yang diklaim sebagai link resmi untuk mengecek pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp1.500.000. Tim Cek Fakta Liputan6.com segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap klaim ini yang berpotensi menjerat warga dalam skema penipuan digital. Berikut kronologi penelusuran dan fakta yang berhasil diungkap.

Awal Mula Kemunculan Klaim di Media Sosial

Klaim mencurigakan ini pertama kali terdeteksi menyebar dalam grup-grup Facebook pada Kamis pekan lalu. Pengguna yang tidak bertanggung jawab membagikan gambar tangkapan layar bertuliskan "Cek Bansos PKH dan BPNT Rp1.500.000" disertai ajakan untuk mengklik tautan tertentu. Dalam waktu singkat, unggahan itu telah dibagikan lebih dari seribu kali dan menuai puluhan komentar warga yang berharap mendapatkan bantuan. Pola penyebaran yang masif ini menjadi pemicu awal investigasi oleh tim.

1. Klaim pertama muncul di akun Facebook pribadi yang mencatut logo Kementerian Sosial.
2. Tautan disebar tanpa penjelasan resmi, hanya narasi singkat: “Silakan cek sekarang, sudah cair semua.”
3. Penerima pesan diarahkan mengisi data pribadi—nama lengkap, NIK, alamat, hingga nomor telepon.
4. Laporan dari masyarakat mulai masuk ke kanal pengaduan Liputan6.com pada hari yang sama.

Langkah-Langkah Verifikasi yang Dilakukan

Merespons laporan warga, tim Cek Fakta Liputan6.com menjalankan protokol verifikasi bertahap. Penelusuran dimulai dari pemeriksaan teknis URL, konfirmasi ke sumber resmi, hingga pengecekan metadata digital. Setiap langkah dicatat secara sistematis untuk memastikan akurasi dan transparansi hasil penelusuran.

1. Pemeriksaan struktur tautan: Tautan yang digunakan bukan domain resmi kemensos.go.id, melainkan domain tidak dikenal dengan akhiran .site yang dicurigai sebagai situs palsu.
2. Penelusuran arsip program resmi: Tim mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id—satu-satunya portal resmi pengecekan bansos—dan tidak menemukan informasi pencairan massal Rp1.500.000.
3. Konfirmasi ke Humas Kementerian Sosial: Melalui sambungan telepon resmi, pihak Kemensos menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan bukan pengumuman dari kementerian.
4. Analisis konten gambar: Tangkapan layar yang digunakan terbukti hasil editan; logo Kemensos diambil dari pencarian Google dan ditempelkan tanpa izin.
5. Pemantauan percakapan grup: Tim menemukan beberapa korban yang mengaku telah mengisi data dan kemudian menerima panggilan mencurigakan meminta kode OTP.

Temuan Utama: Modus Penipuan Digital Berkedok Bansos

Dari seluruh rangkaian penelusuran, tim menyimpulkan bahwa klaim ini adalah bagian dari modus penipuan digital atau phishing. Pelaku sengaja memanfaatkan ketertarikan publik terhadap bansos untuk mengumpulkan data pribadi korban yang nantinya bisa disalahgunakan untuk pembobolan akun keuangan, pinjaman daring ilegal, atau pencurian identitas. Sejumlah indikator kunci memperkuat kesimpulan ini.

1. Domain palsu: Situs yang beredar tidak memiliki sertifikat SSL valid dan baru didaftarkan beberapa hari sebelum klaim viral.
2. Permintaan data sensitif: Tidak ada lembaga resmi yang meminta NIK lengkap dan nomor telepon melalui formulir online tidak terenkripsi.
3. Tidak ada dasar anggaran: Berdasarkan data Kemensos, besaran bansos PKH dan BPNT bersifat tetap dan bervariasi per komponen—tidak ada skema pencairan serentak Rp1.500.000 per orang seperti diklaim.
4. Jejak digital pelaku: Alamat IP server hosting terlacak berada di luar negeri, modus umum dalam penipuan siber lintas batas.

Pernyataan Resmi dan Imbauan untuk Masyarakat

Kementerian Sosial melalui Biro Humas menyampaikan tanggapan tegas atas temuan ini. Pihaknya meminta masyarakat tidak mudah percaya pada tautan tidak resmi dan selalu memverifikasi informasi melalui saluran komunikasi yang telah disediakan. Berikut poin penting dari pernyataan dan langkah mitigasi yang direkomendasikan.

1. Klarifikasi resmi: “Kemensos tidak pernah mengirimkan link pengecekan bansos melalui media sosial dengan meminta data pribadi. Seluruh pengecekan resmi hanya melalui cekbansos.kemensos.go.id atau melalui pendamping PKH di lapangan,” tegas perwakilan humas.
2. Laporan ke pihak berwenang: Kemensos telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menelusuri dan menindak penyebar tautan palsu.
3. Himbauan kepada masyarakat: Pastikan hanya mengakses informasi bansos melalui situs resmi pemerintah dengan domain .go.id; jangan pernah bagikan kode OTP ke siapa pun; segera laporkan jika menemukan tautan mencurigakan ke layanan pengaduan Kominfo di aduankonten.id.
4. Korban diimbau untuk segera memblokir rekening: Bagi warga yang sudah terlanjur mengisi data, segera hubungi bank terkait untuk pengamanan akun dan aktifkan verifikasi dua langkah.

Kesimpulannya, klaim link pengecekan bansos PKH dan BPNT senilai Rp1.500.000 adalah hoaks dan merupakan modus penipuan yang berbahaya. Cek Fakta Liputan6.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih kritis sebelum mengklik tautan mencurigakan.