Bursa Gubernur Bank Indonesia Dibuka, Masa Depan Rupiah Digital Dipertaruhkan

Keputusan siapa yang duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, sosok inilah yang ikut menentukan berapa bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang Anda bayar setiap bulan, seberapa stabil harga barang impor di pasar, hingga seberapa cepat Anda memindahkan uang antarbank lewat ponsel. Ibarat sebuah orkestra, gubernur bank sentral adalah konduktor yang mengatur tempo seluruh aliran uang di dalam negeri. Kini panggung itu memasuki babak baru: Istana Kepresidenan mulai membuka informasi mengenai daftar nama yang masuk bursa calon pemimpin definitif bank sentral.

Dari sejumlah nama yang beredar, dua figur paling sering disebut adalah Destry Damayanti dan Muliaman Hadad. Keduanya bukan wajah baru di koridor kebijakan keuangan Tanah Air. Nama petahana, Perry Warjiyo, juga tetap diperhitungkan berkat rekam jejaknya memimpin bank sentral. Hingga kini Istana belum mengumumkan satu nama pun secara resmi, tetapi sinyal bahwa proses seleksi tengah berjalan sudah cukup membuat pelaku pasar menahan napas.

Siapa Destry Damayanti dan Muliaman Hadad?

Destry Damayanti saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, posisi tertinggi kedua di bank sentral. Ekonom lulusan Universitas Indonesia ini dikenal dekat dengan isu stabilitas sistem keuangan dan pernah berkiprah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang menjamin dana nasabah perbankan. Di internal BI, ia terlibat dalam pengembangan kebijakan moneter berbasis data, termasuk pemanfaatan machine learning (pembelajaran mesin) untuk membaca pergerakan ekonomi secara lebih presisi.

Sementara itu, Muliaman Hadad membawa pengalaman lintas lembaga. Ia pernah menjabat Deputi Gubernur BI sebelum menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode pertama, lembaga yang mengawasi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Kombinasi pengalaman di bank sentral dan lembaga pengawas membuatnya dipandang memahami dua sisi mata uang ekosistem keuangan: menjaga stabilitas sekaligus mendorong inovasi.

Bagaimana Mekanisme Pemilihannya?

Berdasarkan undang-undang, Gubernur BI menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali. Presiden mengusulkan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) melalui Komisi XI yang membidangi keuangan. Di sinilah visi calon pemimpin diuji, mulai dari strategi menjaga nilai tukar rupiah hingga peta jalan teknologi keuangan nasional.

Pergantian pimpinan bank sentral bukan sekadar rotasi jabatan. Pasar membaca siapa calonnya untuk menebak arah kebijakan lima tahun ke depan, termasuk seberapa agresif bank sentral mendorong digitalisasi sistem pembayaran, ujar seorang pengamat kebijakan moneter di Jakarta.

Mengapa Ini Penting bagi Pengguna Dompet Digital?

Jawabannya ada di tiga platform besar yang dikelola BI. Pertama, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), standar kode respons cepat yang diluncurkan pada Agustus 2019 dan kini dipakai puluhan juta pedagang, dari mal hingga warung kaki lima. Kedua, BI-FAST, infrastruktur transfer antarbank secara waktu nyata (real-time) yang beroperasi sejak Desember 2021 dengan biaya sekitar Rp2.500 per transaksi, jauh lebih murah dari tarif lama Rp6.500. Ketiga, proyek paling ambisius: rupiah digital.

Rupiah digital termasuk kategori Central Bank Digital Currency (CBDC), yakni mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, bukan perusahaan swasta. Melalui Proyek Garuda yang dokumen konsepnya dirilis pada November 2022, BI tengah meneliti desain, algoritma keamanan, dan implementasi uang rupiah versi digital. Ini adalah ranah deep tech (teknologi mendalam berbasis penelitian ilmiah) yang menuntut pimpinan bank sentral memahami risiko siber, efisiensi sistem, dan interoperabilitas antarplatform.

Taruhan Besar Lima Tahun ke Depan

Siapa pun yang akhirnya dipilih Istana dan disetujui DPR akan mewarisi pekerjaan rumah yang tidak ringan: menjaga inflasi tetap terkendali, menahan gejolak nilai tukar, sekaligus memastikan disrupsi teknologi keuangan tidak meninggalkan masyarakat kecil. Keputusan mengenai kapan rupiah digital benar-benar diluncurkan, bagaimana hasil penelitian CBDC diterjemahkan menjadi kebijakan, serta bagaimana ekosistem pembayaran nasional bersaing dengan platform global, semuanya berada di tangan gubernur terpilih.

Bagi publik, nama-nama yang beredar hari ini bukan sekadar gosip politik. Ia adalah petunjuk awal tentang masa depan cara kita menabung, membayar, dan bertransaksi. Dan seperti biasa, pasar akan bereaksi lebih dulu jauh sebelum pengumuman resmi dibacakan.