BRIN Unjuk Produk Inovasi ke Prabowo, Termasuk Teknologi Pengganti LPG

Bayangkan dapur rumah tangga Indonesia: hampir setiap hari puluhan juta kompor gas menyala, namun bahan bakar yang digunakan sebagian besar harus dibeli dari luar negeri. Ibarat seperti memiliki lahan subur tetapi tetap membeli sayur dari tetangga, kondisi ini menjadi ironi energi yang bertahun-tahun menggerogoti keuangan negara. Karena itu, rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan sejumlah produk inovasi kepada Presiden Prabowo Subianto — termasuk teknologi pengganti LPG — menjadi kabar penting yang dampaknya bisa terasa hingga ke dapur setiap keluarga.

Agenda tersebut dikemas dalam pertemuan Kepala Negara dengan jajaran peneliti BRIN yang berlangsung siang hari ini. Forum seperti ini bukan sekadar seremoni. Ketika hasil penelitian dibawa langsung ke hadapan pemegang kekuasaan tertinggi, peluang sebuah prototipe laboratorium berubah menjadi kebijakan nasional menjadi jauh lebih besar.

Mengapa Pengganti LPG Jadi Agenda Strategis?

LPG (Liquefied Petroleum Gas/gas petroleum cair) menjadi tulang punggung kebutuhan memasak masyarakat sejak program konversi dari minyak tanah digulirkan pemerintah pada 2007. Namun di balik kepraktisannya, tersimpan persoalan struktural: diperkirakan sekitar 70 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi lewat impor dengan volume jutaan ton per tahun.

Dampaknya langsung menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi energi, termasuk untuk tabung gas melon 3 kilogram, menelan dana puluhan triliun rupiah setiap tahun. Ketika harga energi dunia bergejolak atau nilai tukar rupiah melemah, beban tersebut ikut membengkak dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Inilah alasan mengapa upaya mencari substitusi LPG selalu masuk daftar prioritas riset energi. Jika Indonesia mampu memproduksi bahan bakar alternatif dari sumber daya sendiri, efek dominonya panjang: impor turun, subsidi bisa dialihkan, dan ketahanan energi meningkat. Efisiensi anggaran pun tercapai tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Dari Laboratorium Menuju Istana

BRIN merupakan lembaga riset raksasa yang dibentuk pada 2021 melalui peleburan sejumlah badan penelitian negara, mulai dari lembaga ilmu pengetahuan hingga badan pengkajian dan penerapan teknologi. Dengan ribuan peneliti di bawah satu atap, lembaga ini mengemban misi memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional, dari hulu pengembangan ilmu dasar hingga hilir penerapan di industri.

Selama ini, para peneliti Indonesia telah menjajaki berbagai jalur teknologi pengganti LPG. Beberapa di antaranya yang kerap dibahas antara lain DME (Dimethyl Ether/dimetil eter) yang dapat diproduksi dari gasifikasi batu bara, biogas dari limbah organik, bioetanol dari tetes tebu, hingga elektrifikasi dapur lewat kompor induksi. Masing-masing punya keunggulan dan pekerjaan rumah tersendiri.

DME, misalnya, disebut-sebut memiliki karakteristik pembakaran yang mirip LPG sehingga secara teknis berpotensi memanfaatkan infrastruktur distribusi yang sudah ada. Sementara biogas unggul dari sisi keberlanjutan karena mengolah limbah menjadi energi. Adapun kompor induksi menghilangkan kebutuhan bahan bakar gas sama sekali, meski menuntut kesiapan daya listrik rumah tangga.

Pertemuan dengan Presiden menjadi panggung bagi para peneliti untuk menunjukkan bahwa inovasi buatan anak bangsa bukan sekadar publikasi ilmiah, melainkan solusi nyata yang siap diimplementasikan. Ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo yang berulang kali menekankan swasembada, termasuk di sektor energi.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski demikian, jalan dari prototipe ke pasar tidak pernah mulus. Pengalaman program kompor induksi beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi sama menentukannya dengan aspek teknis. Daya listrik rumah tangga yang terbatas, kebiasaan memasak, hingga harga perangkat menjadi faktor yang bisa menggagalkan adopsi teknologi baru.

Hal serupa berlaku untuk bahan bakar alternatif. Skala produksi, harga jual dibanding LPG bersubsidi, serta jaringan distribusi adalah tiga pertanyaan besar yang harus dijawab sebelum sebuah teknologi benar-benar layak disebut pengganti. Tanpa perhitungan bisnis yang matang, inovasi secanggih apa pun berisiko berhenti di etalase pameran.

Karena itu, pertemuan siang ini patut ditunggu hasilnya. Jika berujung pada komitmen konkret — misalnya proyek percontohan, dukungan regulasi, atau skema pendanaan hilirisasi — maka Indonesia bisa selangkah lebih dekat melepas ketergantungan pada LPG impor. Sebaliknya, jika hanya berhenti sebagai ajang unjuk gigi, publik berhak bertanya kapan inovasi itu benar-benar hadir di dapur mereka.

Yang jelas, pesan yang ingin disampaikan hari ini sudah cukup gamblang: riset Indonesia ingin naik kelas, dari mengejar sitasi menjadi mengejar solusi.