BRIN Ungkap Harta Uranium 89 Ribu Ton RI di Hadapan Prabowo

Bayangkan jika tagihan listrik bulanan Anda tidak lagi ikut naik setiap kali harga minyak dunia bergejolak. Inilah janji besar di balik energi nuklir: sumber listrik yang stabil, bersih, dan bahan bakarnya tersimpan di perut bumi Indonesia sendiri. Misi itulah yang dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat memaparkan inovasi teknologi nuklir di hadapan Presiden Prabowo Subianto, termasuk potensi uranium nasional yang ditaksir mencapai 89.000 ton serta rencana pengembangan energi alternatif berbasis nuklir.

Paparan ini penting karena kebutuhan listrik Indonesia terus merangkak naik sekitar 6 hingga 7 persen per tahun, sementara sebagian besar pembangkit masih bergantung pada batu bara dan gas. Nuklir menawarkan jalan keluar: pembangkit yang mampu menyala 24 jam tanpa jeda, nyaris tanpa emisi karbon, dan tidak bergantung pada cuaca seperti panel surya atau turbin angin.

Harta Karun 89.000 Ton di Perut Bumi Nusantara

Angka 89.000 ton bukan sekadar statistik. Ibarat dapur raksasa, uranium adalah bahan bakar superpadatnya: satu butir bahan bakar uranium seukuran ujung jari mengandung energi yang setara dengan sekitar satu ton batu bara. Dengan kepadatan energi seperti itu, cadangan puluhan ribu ton uranium berpotensi menyuplai pembangkit listrik berkapasitas ribuan megawatt selama puluhan tahun.

Sebagian besar potensi uranium nasional teridentifikasi di wilayah Kalimantan Barat, khususnya kawasan Kalan di Kabupaten Melawi dan sekitarnya, yang telah diteliti sejak era Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) — lembaga yang kini melebur ke dalam BRIN. Selain uranium, Indonesia juga menyimpan potensi torium dalam jumlah besar, terutama dari mineral monazit di Kepulauan Bangka Belitung, yang bisa menjadi bahan bakar reaktor generasi masa depan.

Dari Reaktor Riset Menuju Pembangkit Listrik

Dalam paparannya, BRIN menekankan bahwa penguasaan teknologi nuklir Indonesia tidak dimulai dari nol. Negeri ini telah mengoperasikan reaktor riset selama lebih dari setengah abad, termasuk Reaktor G.A. Siwabessy di Serpong, Banten, berkapasitas 30 megawatt termal, yang menjadi tulang punggung produksi radioisotop dan penelitian material. Perlu dicatat, reaktor riset berbeda dengan pembangkit listrik: fungsinya untuk penelitian dan produksi isotop, bukan mengalirkan listrik ke jaringan umum.

Tahap berikutnya adalah implementasi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) skala komersial. Dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan nasional, pemerintah menargetkan pembangkit nuklir pertama masuk bauran energi pada awal 2030-an dengan kapasitas awal ratusan megawatt. Salah satu teknologi yang dijajaki adalah SMR (Small Modular Reactor/reaktor modular kecil), yakni reaktor berkapasitas di bawah 300 megawatt yang dibangun secara modular di pabrik sehingga lebih cepat dipasang dan cocok untuk daerah atau pulau dengan jaringan listrik terbatas.

Pengembangan ekosistem nuklir juga merambah inovasi reaktor generasi keempat, termasuk reaktor garam cair berbahan torium yang tengah dijajaki sejumlah pihak untuk dibangun di Bangka Belitung. Pendekatan deep tech semacam ini menempatkan penelitian sebagai fondasi sebelum investasi besar benar-benar digelontorkan.

Manfaat Nuklir Bukan Sekadar Listrik

Teknologi nuklir sesungguhnya sudah lama menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, meski jarang disadari. Radioisotop produksi dalam negeri dipakai rumah sakit untuk diagnosis dan terapi kanker, sterilisasi alat medis, serta iradiasi pangan agar lebih awet dan aman dikonsumsi. Di sektor pertanian, teknik mutasi radiasi telah melahirkan puluhan varietas padi, kedelai, dan sorghum unggul yang ditanam petani di berbagai daerah. Penguasaan teknologi ini memperkuat kemandirian bangsa sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Tantangan Besar di Depan Mata

Meski potensinya menggiurkan, jalan menuju era nuklir tidaklah mulus. Pembangunan PLTN konvensional membutuhkan investasi awal yang sangat besar — studi internasional menyebut angka 5.000 hingga 6.000 dolar AS per kilowatt terpasang — serta waktu pembangunan bertahun-tahun. Isu keselamatan juga menjadi perhatian utama publik pasca-bencana Fukushima di Jepang pada 2011, sehingga aspek regulasi dan pengawasan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) harus terus diperkuat.

Selain itu, Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia bersertifikat dalam jumlah besar, mulai dari insinyur reaktor hingga operator keselamatan, serta membangun penerimaan publik melalui edukasi yang transparan. Pengelolaan limbah radioaktif jangka panjang juga menuntut desain kelembagaan yang kredibel dan berkesinambungan lintas generasi.

Bagi masyarakat, arah kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada satu hal: listrik yang lebih stabil, lebih bersih, dan lebih terjangkau di masa depan. Jika paparan BRIN diterjemahkan menjadi keputusan politik dan investasi nyata, uranium 89.000 ton di perut bumi Nusantara bisa berubah dari sekadar potensi menjadi fondasi kemandirian energi nasional menuju target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060.