Bougainville, Calon Negara Baru di Dekat RI dan Tantangan Digitalnya

Bayangkan membangun sebuah negara dari nol pada era ketika hampir semua layanan publik berjalan lewat internet. Itulah yang kini dihadapi Bougainville, wilayah di Pasifik Selatan yang berjarak hanya beberapa ratus kilometer dari perbatasan timur Indonesia. Setelah 98,3 persen penduduknya memilih merdeka dalam referendum pada akhir 2019, kawasan otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini itu tengah bersiap menjadi negara berdaulat paling baru di dunia. Bagi Indonesia, kelahiran tetangga baru ini bukan sekadar kabar geopolitik, melainkan juga cermin bagaimana teknologi menjadi fondasi penting dalam pembentukan sebuah bangsa modern.

Referendum tersebut merupakan bagian dari perjanjian damai yang ditandatangani pada 2001, setelah konflik bersenjata selama kurang lebih satu dekade yang dipicu sengketa tambang tembaga Panguna, salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Dari lebih dari 180 ribu suara sah yang dihitung, dukungan terhadap kemerdekaan mencapai angka yang nyaris mutlak. Namun, memenangkan suara hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah membangun sistem kenegaraan, termasuk infrastruktur digital, dari titik yang sangat dasar.

Wilayah Kecil dengan 21 Bahasa

Bougainville dihuni sekitar 300 ribu jiwa yang tersebar di pulau utama dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Yang menarik, wilayah seluas kurang lebih 9.300 kilometer persegi ini memiliki keragaman linguistik luar biasa: 21 bahasa lokal yang berbeda, belum termasuk bahasa Tok Pisin dan bahasa Inggris yang dipakai dalam administrasi. Ibarat sebuah aplikasi yang harus tersedia dalam puluhan bahasa sekaligus, pemerintahan baru Bougainville harus memastikan tidak ada warganya yang tertinggal hanya karena perbedaan bahasa.

Di sinilah teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP (Natural Language Processing) berperan. Teknologi yang menjadi tulang punggung mesin penerjemah dan asisten virtual ini dapat membantu mendokumentasikan serta menerjemahkan bahasa-bahasa lokal yang selama ini minim dokumentasi digital. Sejumlah penelitian di berbagai universitas kawasan Pasifik menunjukkan bahwa machine learning (pembelajaran mesin) mampu membangun kamus digital untuk bahasa berpenutur sedikit, asalkan tersedia data rekaman yang memadai.

Infrastruktur Digital Menjadi Tantangan Terbesar

Membangun negara baru di abad ke-21 tidak bisa lepas dari konektivitas. Saat ini, penetrasi internet di Papua Nugini secara umum masih berada di kisaran 30 persen, salah satu yang terendah di kawasan Pasifik. Bougainville sendiri selama ini bergantung pada jaringan nirkabel terestrial dan koneksi satelit yang mahal. Kabel bawah laut Coral Sea Cable yang menghubungkan Papua Nugini dengan Australia sejak 2019 memang memperbaiki kualitas jaringan di Port Moresby, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau pulau-pulau timur seperti Bougainville.

Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan berbagai pihak, mulai dari perluasan kabel bawah laut hingga internet satelit orbit rendah Bumi atau LEO (Low Earth Orbit) yang menawarkan latensi lebih rendah dibanding satelit konvensional. Efisiensi biaya menjadi kata kunci, mengingat anggaran calon negara ini sangat terbatas dan sebagian besar masih bergantung pada potensi tambang serta bantuan internasional.

Belajar dari Estonia Soal Pemerintahan Digital

Untuk urusan administrasi, Bougainville bisa meniru jejak Estonia, negara kecil di Eropa yang menjadi rujukan dunia soal pemerintahan elektronik atau e-government. Dengan identitas digital yang terintegrasi, warga Estonia mengurus hampir semua layanan publik secara daring, dari pajak hingga layanan kesehatan. Implementasi sistem serupa di Bougainville berpotensi melompati tahapan birokrasi kertas yang lambat, sebuah strategi yang dikenal sebagai leapfrogging atau lompatan teknologi.

Namun para pengamat mengingatkan bahwa platform digital semacam itu menuntut dua prasyarat: infrastruktur yang andal dan literasi digital masyarakat. Tanpa keduanya, inovasi justru berisiko memperlebar kesenjangan antara warga perkotaan dan pedalaman.

Menjaga Bahasa Lokal Lewat Ekosistem Digital

Ke depan, pengembangan ekosistem digital yang inklusif akan menentukan apakah 21 bahasa Bougainville bertahan atau perlahan tergeser. Pengalaman Selandia Baru dengan bahasa Maori menunjukkan bahwa kehadiran bahasa lokal di platform digital, mulai dari sistem operasi hingga media sosial, secara signifikan meningkatkan penggunaannya di kalangan anak muda. Jika dikelola dengan baik, disrupsi teknologi justru bisa menjadi alat pelestarian budaya, bukan penghancurnya.

Kini, dengan proses ratifikasi kemerdekaan yang masih menunggu keputusan parlemen Papua Nugini, Bougainville berdiri di persimpangan sejarah. Dunia menyaksikan apakah calon negara termuda di Pasifik ini mampu membuktikan bahwa kemerdekaan di era modern tidak hanya soal bendera dan perbatasan, tetapi juga soal siapa yang terhubung dan siapa yang tertinggal di dunia digital.