Bos BP BUMN Gandeng KPK Awasi Ketat Proyek Hilirisasi

Jakarta, Terdepan.id – Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria melakukan kunjungan resmi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut diambil sebagai upaya strategis untuk menggandeng lembaga antirasuah dalam mengawal proyek-proyek hilirisasi yang tengah digarap oleh BUMN, guna memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi.

Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia menegaskan bahwa pendampingan dari KPK diperlukan sejak tahap awal perencanaan proyek. Hal ini dimaksudkan agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan transparan, sejalan dengan harapan besar masyarakat terhadap pengelolaan aset negara.

"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan," ujar Dony dalam keterangan tertulis yang diterima Terdepan.id, Senin (29/6/2026).

Menurut pemberitaan Terdepan.id, permintaan pendampingan ini bukan sekadar formalitas. Dony menekankan bahwa pengawasan ketat dari KPK akan memperkuat sistem pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan melibatkan KPK sejak awal, setiap tahapan proyek—mulai dari perencanaan, lelang, hingga eksekusi di lapangan—akan dipantau secara cermat untuk meminimalkan risiko fraud dan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan sejumlah program peningkatan kapasitas. Rencananya, KPK dan BP BUMN akan menyelenggarakan pelatihan terpadu, pendampingan teknis, serta penguatan aspek pencegahan korupsi sebagai bagian dari mitigasi risiko secara menyeluruh. Ini menjadi langkah preventif yang dinilai krusial mengingat skala investasi dan kompleksitas proyek hilirisasi yang melibatkan dana besar.

Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BUMN, terutama di sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan industri pengolahan. Dengan adanya sinergi antara BP BUMN dan KPK, diharapkan proyek-proyek hilirisasi tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi percontohan tata kelola perusahaan negara yang bersih dan berintegritas.

Pengawasan ketat ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk menggenjot hilirisasi industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendampingan dari KPK, BP BUMN optimistis proyek-proyek strategis ini dapat rampung tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara.