BAKTI: 2.000 Desa Masih Blankspot Internet, Mayoritas di Papua

Bayangkan sebuah desa di pegunungan Papua di mana anak-anak harus berjalan berjam-jam hanya untuk mencari sinyal telepon seluler. Ibarat seperti sebuah perpustakaan besar yang 98 persen raknya sudah terisi buku namun masih ada 2.000 rak kosong, demikian pula kondisi internet di Indonesia hari ini. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap bahwa meski 98 persen wilayah Indonesia telah terjangkau jaringan internet, masih ada sekitar 2.000 desa yang masuk kategori blankspot atau titik buta sinyal.

Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Bagi warga di desa-desa tersebut, ketiadaan internet berarti tertutupnya akses ke layanan pendidikan daring, telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh, hingga peluang ekonomi digital yang kini menjadi tulang punggung banyak keluarga Indonesia. Ketimpangan akses ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pengembangan infrastruktur digital nasional.

Papua, Wilayah dengan Titik Buta Sinyal Terbanyak

Menurut data yang dipaparkan BAKTI, konsentrasi blankspot terbesar berada di Papua. Kondisi geografis yang ekstrem, mulai dari pegunungan tinggi, hutan lebat, hingga keterbatasan jalan, membuat pembangunan menara telekomunikasi di sana jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan daerah lain. Ibarat seperti membangun rumah di lereng tebing, setiap tiang menara harus diperhitungkan matang karena material harus diangkut melalui medan yang berat.

Perbedaan kontras terlihat jelas jika dibandingkan dengan Jawa. Di Pulau Jawa, kepadatan penduduk dan infrastruktur jalan yang memadai membuat pembangunan menara lebih efisien. Sementara di Papua, satu menara bisa melayani wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduknya sedikit, sehingga biaya operasional per pengguna menjadi jauh lebih tinggi. Inilah alasan mengapa pemerintah menyebut wilayah timur Indonesia sebagai prioritas utama dalam program pemerataan akses internet.

Mengapa Internet Bukan Lagi Barang Mewah

Di era digital saat ini, internet sudah bertransformasi menjadi kebutuhan dasar, bukan sekadar hiburan. Dari 98 persen wilayah yang terjangkau, kenyataannya kualitas koneksi di berbagai daerah masih timpang, dan 2.000 desa yang tersisa justru berada di titik paling parah. Dampaknya nyata: anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ), petani kesulitan mengakses informasi harga pasar, dan pelaku usaha mikro kehilangan peluang menjual produknya ke platform e-commerce.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki efek ganda terhadap perekonomian daerah. Setiap peningkatan penetrasi internet yang signifikan, pertumbuhan ekonomi lokal ikut terdongkrak melalui efisiensi distribusi, perluasan pasar, dan lahirnya lapangan kerja baru berbasis teknologi. Dengan kata lain, menutup blankspot bukan hanya soal sinyal, melainkan soal pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara.

Teknologi Satelit, Harapan Baru di Daerah Terpencil

Salah satu inovasi yang diandalkan untuk menjangkau daerah terpencil adalah internet satelit. Berbeda dengan kabel serat optik yang membutuhkan pembangunan fisik di setiap wilayah, satelit dapat menyiarkan sinyal langsung dari orbit. Teknologi satelit orbit rendah atau LEO (low earth orbit) menjadi kandidat kuat karena latensinya yang rendah, memungkinkan panggilan video dan pembelajaran daring berjalan mulus meski di pelosok negeri.

Namun para pengamat mengingatkan bahwa teknologi hanyalah setengah dari solusi. Aspek lain yang tak kalah penting adalah keandalan pasokan listrik, keterampilan digital warga, dan keberlanjutan biaya operasional. Ibarat seperti membangun jalan baru, manfaatnya baru terasa ketika ada kendaraan yang melintas dan pengemudi yang terampil menjalankannya.

Pemerintah sendiri terus mendorong kolaborasi dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan satelit untuk mempercepat penuntasan blankspot. Targetnya jelas: tidak ada lagi desa yang terisolasi dari ekosistem digital, sehingga seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan tumbuh di era teknologi. Namun perlu diingat, realisasi di lapangan membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lintas sektor yang tidak bisa diukur hanya dari angka persentase belaka.