AS Baru Gelisah soal Gawai di Sekolah, Indonesia Sudah Punya Aturan

Bayangkan seorang anak duduk di kelas, tetapi perhatiannya terbelah antara penjelasan guru dan notifikasi yang terus berbunyi dari saku celananya. Skenario inilah yang kini membuat publik Amerika Serikat (AS) gelisah. Survei terbaru menunjukkan 77 persen warga AS mendukung larangan penggunaan telepon genggam (HP) di lingkungan sekolah — angka yang menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap dampak gawai pada proses belajar bukan lagi suara minoritas. Menariknya, ketika Negeri Paman Sam baru membangun konsensus, Indonesia sebenarnya sudah melangkah lebih dulu dengan sejumlah aturan pembatasan gawai untuk kegiatan pembelajaran.

Mengapa ini penting bagi pembaca di Tanah Air? Karena perdebatan soal gawai di sekolah bukan sekadar urusan kedisiplinan, melainkan menyangkut masa depan generasi digital. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu belajar bisa berbalik menjadi distraksi jika tanpa tata kelola yang jelas. Ibarat seperti menyerahkan kunci mobil balap kepada pemula: tenaganya besar, tetapi tanpa rambu dan pelatihan, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Gelombang Penolakan Gawai di Amerika Serikat

Dukungan publik AS terhadap larangan HP di sekolah terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Angka 77 persen itu sejalan dengan langkah sejumlah negara bagian yang telah mengesahkan aturan serupa. Florida menjadi negara bagian pertama yang melarang penggunaan ponsel selama jam pelajaran pada 2023, disusul Indiana, Louisiana, South Carolina, hingga Virginia. Fenomena ini menunjukkan adanya disrupsi cara pandang masyarakat: dari yang semula memandang gawai sebagai kebutuhan, kini bergeser menjadi sumber gangguan yang harus dikendalikan.

Kekhawatiran tersebut berpijak pada sejumlah penelitian. Badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk pendidikan, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB), dalam laporannya pada 2023 merekomendasikan pembatasan telepon pintar di sekolah karena terbukti mengganggu konsentrasi dan hasil belajar. Studi lain mengaitkan penggunaan gawai berlebihan dengan menurunnya kemampuan fokus, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan mental remaja — sebagian dipicu algoritma media sosial yang memang dirancang membuat penggunanya terus menggulir layar tanpa henti.

Indonesia Melangkah Lebih Dulu

Jauh sebelum perdebatan di AS memanas, Indonesia telah menata ekosistem digital untuk anak melalui berbagai kebijakan. Kementerian Pendidikan telah menerbitkan panduan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah, yang kemudian diperkuat dengan kebijakan di tingkat daerah. Sejumlah sekolah di berbagai kota menerapkan sistem penitipan HP di pagi hari dan mengembalikannya saat jam pulang, sehingga siswa bisa fokus penuh selama pembelajaran.

Langkah tersebut dipertegas pada 2025 melalui Peraturan Pemerintah tentang tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital. Regulasi ini antara lain membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dan mewajibkan platform digital menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai. Pemerintah juga menggulirkan gerakan pembentukan kebiasaan positif anak Indonesia, yang salah satunya menekankan pembatasan waktu layar (screen time) agar anak lebih banyak berinteraksi fisik dan bermain di dunia nyata.

"Pembatasan gawai bukan berarti antiteknologi. Justru kita ingin anak-anak menguasai teknologi dengan sehat, bukan dikuasai olehnya," demikian narasi yang kerap disampaikan para pegiat pendidikan menanggapi kebijakan ini.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski aturan sudah ada, implementasi menjadi ujian sesungguhnya. Di Indonesia, tantangannya beragam: mulai dari kesenjangan fasilitas digital antardaerah, peran gawai sebagai satu-satunya perangkat belajar di sekolah dengan sarana terbatas, hingga resistensi orang tua yang ingin mudah menghubungi anaknya. Efisiensi aturan sangat bergantung pada konsistensi sekolah, dukungan keluarga, dan ketersediaan alternatif aktivitas yang menarik bagi siswa.

Di sisi lain, pengembangan kebijakan semacam ini menuntut keseimbangan. Gawai tetap dibutuhkan untuk mengakses platform pembelajaran daring, materi digital, hingga inovasi pengenalan literasi teknologi baru seperti dasar-dasar machine learning (pembelajaran mesin, cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data) yang mulai disentuh di sekolah menengah. Karena itu, pendekatan yang diambil banyak sekolah bukan larangan total, melainkan pembatasan terjadwal: gawai hanya digunakan saat benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran.

Apa yang Bisa Dipelajari

Pengalaman dua negara ini memperlihatkan satu benang merah: regulasi teknologi untuk anak membutuhkan keberanian mendahului, bukan sekadar menunggu bukti kerugian menumpuk. Indonesia boleh berbangga telah memiliki fondasi aturan, tetapi keberhasilan akhirnya ditentukan oleh pengawasan serta pendidikan digital yang menyertainya. Sementara bagi AS, gelombang dukungan 77 persen itu menjadi modal sosial untuk mempercepat implementasi kebijakan serupa di lebih banyak negara bagian.

Pada akhirnya, tujuan semua pihak sama: menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju masa depan anak, bukan tembok yang menghalangi mereka tumbuh dengan fokus, sehat, dan berdaya saing di era digital.