APPI Ungkap Alasan Multifinance Masih Mengandalkan Jasa Debt Collector

Bagi jutaan masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor, mobil, atau perangkat elektronik secara kredit, perusahaan pembiayaan atau multifinance adalah gerbang utama menuju kepemilikan barang impian. Namun di balik kemudahan cicilan tersebut, ada satu sosok yang kerap memicu perdebatan publik: debt collector atau penagih utang lapangan. Terbaru, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) buka suara mengenai alasan industri masih menggunakan jasa penagihan pihak ketiga, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan agar ekosistem kredit tetap sehat.

Ketua APPI Suwandi Wiratno memaparkan bahwa industri multifinance saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan perilaku konsumen hingga tekanan ekonomi yang berdampak pada kemampuan membayar angsuran. Dalam kondisi seperti itu, pemulihan pembiayaan menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional perusahaan, dan debt collector dipandang masih memiliki peran dalam proses tersebut.

Mengapa Jasa Penagihan Masih Dibutuhkan?

Ibarat rem darurat pada sebuah kendaraan, penagihan lapangan sesungguhnya bukan pilihan pertama, melainkan mekanisme terakhir ketika jalur komunikasi lain tidak lagi efektif. Perusahaan pembiayaan umumnya telah memiliki alur panjang sebelum menerjunkan penagih, mulai dari pengingat otomatis melalui pesan singkat, panggilan telepon, hingga surat peringatan resmi. Ketika seluruh upaya tersebut menemui jalan buntu, misalnya karena debitur berpindah alamat atau tidak dapat dihubungi, kehadiran petugas lapangan menjadi opsi yang sulit dihindari.

Dari sisi bisnis, logikanya sederhana. Dana yang disalurkan multifinance bukanlah uang perusahaan semata, melainkan berasal dari pinjaman perbankan dan penerbitan surat utang. Jika pembiayaan macet dibiarkan menumpuk, perusahaan berisiko gagal memenuhi kewajibannya sendiri, dan efek domino ini bisa mengganggu stabilitas ekosistem keuangan yang lebih luas. Karena itu, pemulihan pembiayaan dipandang sebagai mekanisme pertahanan agar roda industri tetap berputar dan masyarakat lain tetap bisa mengakses kredit.

Kualitas Pembiayaan Jadi Kunci Utama

Meski membela keberadaan penagihan lapangan, APPI menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah memperbanyak debt collector, melainkan mencegah pembiayaan bermasalah sejak hulu. Kualitas pembiayaan, yang dalam industri ini diukur antara lain melalui rasio Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan macet, harus dijaga ketat. Semakin selektif perusahaan menyalurkan kredit di awal, semakin kecil pula kebutuhan akan penagihan agresif di kemudian hari.

Di sinilah teknologi memainkan peran penting. Sejumlah perusahaan pembiayaan kini menerapkan credit scoring atau penilaian kredit berbasis machine learning, yakni cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari pola data historis untuk menilai kelayakan calon debitur. Dengan algoritma yang terus dilatih, perusahaan bisa memprediksi risiko gagal bayar jauh lebih akurat dibanding penilaian manual. Pendekatan ini sekaligus meningkatkan efisiensi karena proses persetujuan kredit menjadi lebih cepat dan konsisten.

Disrupsi Digital dalam Proses Penagihan

Gelombang disrupsi digital juga mengubah wajah penagihan itu sendiri. Alih-alih langsung mendatangi rumah debitur, banyak perusahaan kini mengandalkan platform digital seperti pengingat otomatis di aplikasi, chatbot berbasis AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), serta analitik data untuk menentukan waktu dan cara terbaik menghubungi konsumen. Inovasi semacam ini membuat proses penagihan lebih manusiawi sekaligus mengurangi potensi konflik di lapangan.

Tren ini sejalan dengan arah pengembangan industri keuangan secara nasional, di mana transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal, baik dari sisi biaya operasional maupun kepuasan pelanggan. Implementasi teknologi yang tepat bahkan bisa menekan angka kredit macet sebelum penagihan fisik diperlukan.

Perlindungan Konsumen Tetap Jadi Prioritas

Di sisi lain, penggunaan jasa penagih tidak bisa berjalan tanpa pagar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menetapkan sejumlah aturan main, mulai dari kewajiban sertifikasi bagi petugas penagihan, larangan menggunakan kekerasan dan intimidasi, hingga pembatasan waktu penagihan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Bagi konsumen, pesan yang bisa dipetik cukup jelas: pahami kemampuan finansial sebelum mengajukan kredit, dan jangan ragu berkomunikasi dengan perusahaan jika mengalami kesulitan membayar. Restrukturisasi, seperti penjadwalan ulang angsuran, kerap tersedia bagi debitur yang kooperatif sejak awal.

Ke depan, wajah industri pembiayaan Indonesia kemungkinan besar akan semakin digital, dengan porsi penagihan lapangan yang terus menyusut. Namun selama masih ada kredit, kebutuhan akan mekanisme pemulihan pembiayaan akan tetap ada. Pertanyaannya bukan lagi apakah debt collector diperlukan, melainkan bagaimana teknologi dan regulasi bisa memastikan prosesnya berjalan adil bagi semua pihak.