toni-kurniadi
Kabut asap yang kembali menyelimuti langit Malaysia bukan sekadar masalah lingkungan biasa. Ia adalah alarm bahwa polusi udara tidak mengenal batas negara, dan bahwa satu keputusan pembakaran lahan di Sumatra atau Kalimantan bisa berdampak langsung pada pernapasan jutaan warga di negara tetangga. Inilah alasan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kini berada di garis depan mendesak Indonesia dan seluruh anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Desakan itu muncul setelah kualitas udara di beberapa wilayah Malaysia memburuk akibat asap lintas batas. Ibarat seperti asap rokok di satu kamar kos, dampaknya tidak bisa dibatasi hanya pada si perokok saja. Seluruh penghuni ruangan ikut terpapar, termasuk yang tidak pernah membakar apa pun.
Mengapa Karhutla Bukan Lagi Urusan Satu Negara
Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) adalah fenomena musiman yang dipicu kombinasi kemarau panjang, praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Ketika lahan gambut terbakar, api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga menjalar ke lapisan tanah yang kaya karbon. Proses ini melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar dan menghasilkan partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan.
“Kabut asap adalah krisis kolektif. Tidak ada satu pun negara di ASEAN yang bisa menyelesaikannya sendiri,” demikian pesan yang kerap disampaikan para pemimpin regional dalam berbagai forum lingkungan.
Data historis menunjukkan pola yang berulang. Pada 2015, karhutla besar menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa provinsi Indonesia dan Malaysia, bandara ditutup, serta lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pada 2019, episode serupa kembali terjadi. Artinya, tanpa penanganan struktural, siklus ini akan terus berulang setiap kali El Nino memperpanjang musim kemarau.
Langkah Konkret yang Dituntut Malaysia
Anwar Ibrahim tidak hanya berbicara soal asap. Ia mendorong pendekatan yang lebih terukur, mulai dari penguatan sistem pemantauan titik panas, penegakan hukum terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar, hingga mekanisme berbagi data lintas batas secara real time. Menurutnya, ASEAN memiliki instrumen yang cukup, termasuk Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas yang sudah ditandatangani lebih dari dua dekade lalu. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik untuk menegakkannya.
Beberapa langkah yang berada di meja perundingan antara lain:
1. Sistem peringatan dini terintegrasi berbasis satelit dan sensor darat untuk mendeteksi titik api dalam hitungan jam, bukan hari.
2. Patroli gabungan dan penegakan hukum terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti membakar lahan.
3. Restorasi lahan gambut melalui pembasahan kembali kanal dan penanaman vegetasi tahan api.
4. Skema kompensasi lintas negara bagi warga yang terdampak kabut asap, meski ini masih menjadi perdebatan diplomatik.
Pendekatan teknologi menjadi kunci. Citra satelit resolusi tinggi, algoritma machine learning (pembelajaran mesin) untuk memprediksi pola penyebaran asap, serta platform berbagi data regional dapat mempercepat respons. Namun, teknologi tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi laporan indah di atas kertas.
Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi Kawasan
Bagi masyarakat awam, dampak karhutla terasa sangat nyata. Anak-anak rentan terserang ISPA, penerbangan terganggu, aktivitas sekolah dan kerja terhenti, serta biaya kesehatan meningkat. Bank Dunia pernah memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla 2019 di Indonesia menembus angka puluhan triliun rupiah, belum termasuk kerugian di Malaysia dan Singapura.
| Aspek | Dampak Jangka Pendek | Dampak Jangka Panjang |
|---|---|---|
| Kesehatan | ISPA, iritasi mata | Gangguan paru kronis, beban BPJS meningkat |
| Ekonomi | Bandara tutup, sektor jasa turun | Investasi hijau terhambat, citra negara rusak |
| Lingkungan | Emisi karbon melonjak | Kehilangan biodiversitas, degradasi gambut |
Desakan Anwar Ibrahim harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat arsitektur kerja sama ASEAN di bidang lingkungan. Tanpa itu, diplomasi asap hanya akan berputar pada pernyataan bersama yang tidak mengubah apa pun di lapangan.
Pada akhirnya, solusi karhutla bukan sekadar memadamkan api. Ia menuntut perubahan ekosistem ekonomi, dari yang bergantung pada pembukaan lahan murah menuju praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan. Jika tidak, kabut asap akan terus menjadi tamu tak diundang yang datang setiap tahun, menembus batas negara dan merampas hak masyarakat atas udara bersih.
Comments (0)