Anggaran Pendidikan Rp 134,4 Triliun Dialihkan ke Program Makan Bergizi

Bayangkan uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki ruang kelas rusak, membeli buku, atau meningkatkan kesejahteraan guru, kini sebagian besar mengalir ke dapur umum dan kotak makan siang siswa. Itulah gambaran singkat dari realisasi anggaran pendidikan tahun ini. Sebanyak Rp 134,4 triliun dari total belanja pendidikan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan yang mengubah lanskap pembiayaan sektor pendidikan Indonesia secara signifikan. Keputusan ini penting karena menyangkut dua hal sekaligus: masa depan gizi generasi muda dan kualitas infrastruktur pendidikan yang selama ini menjadi keluhan klasik.

Mengapa Angka Rp 134,4 Triliun Menjadi Sorotan?

Angka tersebut bukanlah jumlah kecil. Untuk memberi gambaran, nilai itu setara dengan lebih dari seperempat total anggaran pendidikan nasional yang diamanatkan konstitusi sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ibarat mengisi satu ember besar yang biasanya dipakai untuk mengecat ulang seluruh rumah, kini sebagian besar catnya justru dituang untuk membangun sumur di halaman. Keduanya penting, tetapi porsi yang diambil membuat banyak pihak bertanya: apakah kebutuhan dasar pendidikan lainnya akan tetap terpenuhi?

Program MBG sendiri dirancang sebagai intervensi gizi untuk siswa di berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya mulia: mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mendorong kehadiran siswa. Namun, ketika pendanaannya menyerap porsi besar dari anggaran pendidikan, muncul pertanyaan soal prioritas. Apakah ini investasi jangka panjang yang tepat, atau justru mengalihkan fokus dari persoalan mendasar seperti kurangnya guru dan fasilitas belajar?

Dampak pada Komponen Pendidikan Lainnya

Dalam struktur anggaran pendidikan, terdapat beberapa pos utama: gaji guru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pembelajaran, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa. Dengan diserapnya Rp 134,4 triliun untuk MBG, ruang fiskal untuk pos-pos lain otomatis menyempit. Rekonstruksi ruang kelas rusak yang selama ini menjadi program prioritas harus berbagi kue yang sama. Begitu pula dengan tunjangan profesi guru dan digitalisasi sekolah di daerah tertinggal.

Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa gizi adalah fondasi utama. Anak yang lapar tidak bisa belajar dengan optimal, sebagus apa pun kurikulumnya. Ibarat mesin, bahan bakar yang berkualitas akan menentukan seberapa jauh kendaraan bisa melaju. Jika asupan gizi membaik, hasil belajar diyakini ikut terangkat. Data dari berbagai penelitian global menunjukkan korelasi positif antara program makan sekolah dan peningkatan capaian akademik, terutama di negara berkembang.

Namun, efektivitas MBG sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Distribusi makanan ke ribuan sekolah di wilayah terpencil, standar kebersihan, dan pengawasan kualitas menjadi tantangan besar. Tanpa tata kelola yang kuat, anggaran sebesar itu berisiko bocor atau tidak tepat sasaran. Inilah yang membuat publik menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Bagaimana Negara Lain Mengelola Program Serupa?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjalankan program makan sekolah. Jepang, Finlandia, dan Brasil memiliki skema serupa, tetapi dengan proporsi anggaran yang lebih terukur. Di Jepang, program makan siang sekolah dibiayai bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan orang tua, sehingga beban fiskal tidak menumpuk di satu pos. Brasil melalui Program Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) bahkan mewajibkan 30 persen bahan pangan berasal dari petani lokal, menciptakan efek berganda bagi ekonomi desa.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa besarnya porsi anggaran yang dialihkan ke MBG di Indonesia terbilang agresif. Tanpa mekanisme berbagi beban, dikhawatirkan program ini menjadi beban tunggal APBN yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketika penerimaan negara turun, program gizi bisa jadi yang pertama terdampak, padahal anak-anak membutuhkan asupan konsisten setiap hari.

Masa Depan Anggaran Pendidikan dan Gizi Anak

Ke depan, kunci keberhasilan bukan hanya seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi seberapa cerdas mengelolanya. Diperlukan kerangka evaluasi yang mengukur dampak MBG terhadap kesehatan dan prestasi belajar, sekaligus memastikan pos pendidikan lain tidak terabaikan. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta bisa menjadi jalan tengah agar beban fiskal tidak menumpuk di satu titik.

Pada akhirnya, publik berhak mendapatkan penjelasan rinci: berapa persen anggaran pendidikan yang tersisa untuk ruang kelas, guru, dan teknologi pembelajaran? Tanpa jawaban yang jelas, kebijakan ini berisiko menuai resistensi. Gizi anak memang investasi masa depan, tetapi pendidikan yang berkualitas juga tidak bisa menunggu. Dua hal ini seharusnya berjalan seiring, bukan saling mengorbankan.