Andi Gani Ungkap Potensi PHK di Depan Mata, Yakinkan Buruh Pemerintah Gerak Cepat

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala besar sedang mengancam ratusan ribu pekerja di dalam negeri. Dalam pernyataan pers usai rapat bersama Satgas PHK dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jumat (26/6/2026), Andi Gani memastikan pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk menentukan masa depan para buruh yang terdampak.

Andi Gani menyebut rapat yang berlangsung tertutup tersebut berjalan produktif dan efektif. Ia mengungkapkan data terkini yang memperlihatkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh anggota serikatnya. “Konfederasi KSPSI yang saya pimpin adalah yang paling terdampak besar. 55 ribu pekerja sudah terancam di depan mata, dan satu perusahaan sudah resmi tutup, yaitu PT Granito,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Rapat hari ini berjalan sangat efektif, memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata, dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito.” – Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI

Berdasarkan catatan KSPSI, PT Granito menjadi perusahaan terbaru yang menghentikan operasinya secara total, menambah panjang daftar industri padat karya yang berguguran. Selain sektor pengolahan granit, tekanan PHK juga merembet ke industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur pendukung ekspor lainnya. Andi Gani menyatakan bahwa penurunan permintaan global menjadi pemicu utama efisiensi massal yang kini mulai memakan korban di tingkat pekerja lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, Satgas PHK yang dibentuk pemerintah turut memaparkan proyeksi terbaru. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan, tambahan sekitar 200.000 pekerja diperkirakan akan kehilangan mata pencaharian hingga akhir tahun 2026. Angka itu mencakup pekerja di sektor formal maupun kontrak yang rantai pasoknya bergantung pada pasar internasional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mendampingi jalannya rapat menyatakan komitmen parlemen untuk mengawal isu ini. “Kami akan memastikan hasil rapat ini segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Tidak boleh ada pekerja yang dirugikan tanpa solusi konkret,” katanya melalui keterangan terpisah kepada Terdepan.id.

Dari sisi regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan dikabarkan tengah mempercepat revisi aturan tentang pesangon dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, serikat pekerja menilai kebijakan jaring pengaman sosial itu belum memadai tanpa kepastian pembukaan lapangan kerja baru. KSPSI mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan insentif fiskal bagi industri yang mempertahankan tenaga kerjanya serta memperluas program padat karya di daerah-daerah yang paling terpukul.

Andi Gani menambahkan bahwa dialog dengan Satgas PHK dan DPR akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan teknis berikutnya. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada rencana aksi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh buruh. “Buruh tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap hari ada pekerja yang kehilangan penghasilan. Pemerintah harus bergerak cepat,” tegasnya.

Terdepan.id masih berupaya mengonfirmasi detail penutupan PT Granito, termasuk jumlah pasti pekerja yang terdampak dan rencana penyelesaian hak-hak mereka, kepada manajemen perusahaan serta Kementerian Perindustrian.