TikTok dan Instagram Gencar Bersihkan Akun Anak di Indonesia

Bayangkan ruang publik digital tempat anak-anak berinteraksi setiap hari. Jika tidak diawasi, ruang itu bisa menjadi tempat yang tidak aman. Inilah yang mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk semakin ketat mengawasi platform media sosial besar, terutama dalam hal perlindungan data dan akun anak di bawah umur. Baru-baru ini, TikTok dilaporkan memblokir sekitar 9 juta akun di Indonesia, sementara Instagram menutup 85 ribu akun. Langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan skala masalah yang selama ini tersembunyi di balik layar.

Mengapa Ini Penting bagi Orang Tua dan Anak

Bagi orang tua, angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan dari betapa rentannya anak-anak saat menjelajahi dunia digital. Akun anak sering kali dibuat tanpa pengawasan, mengabaikan batas usia minimal yang ditetapkan platform. Padahal, data pribadi mereka bisa disalahgunakan untuk iklan bertarget, penipuan, bahkan kejahatan siber. Komdigi menilai bahwa platform memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memverifikasi usia pengguna secara lebih ketat. Ibarat seperti penjaga pintu di bioskop yang harus memeriksa tiket, platform harus memastikan hanya pengguna dengan usia yang sesuai yang bisa masuk.

Desakan Komdigi kepada Meta dan Tantangan Threads

Perhatian tidak hanya tertuju pada TikTok dan Instagram. Komdigi secara khusus mendesak Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads, untuk segera melaporkan jumlah akun anak yang terdeteksi di platform Threads. Threads, yang diluncurkan sebagai pesaing X (dahulu Twitter), masih terbilang baru namun pertumbuhannya cepat. Sayangnya, sistem verifikasi usia di platform ini dinilai belum seketat Instagram. Komdigi meminta transparansi data karena tanpa laporan yang jelas, pengawasan menjadi sulit. “Kami tidak bisa melindungi anak-anak jika kami tidak tahu seberapa besar masalahnya,” ujar seorang pejabat Komdigi dalam keterangan tertulis. Desakan ini adalah bagian dari implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Meta sendiri mengklaim telah melakukan berbagai upaya, termasuk menghapus akun yang melanggar batas usia. Namun, organisasi perlindungan anak menilai langkah itu belum cukup. Mereka menyerukan adanya audit independen dan algoritma deteksi yang lebih canggih. Teknologi machine learning (pembelajaran mesin) dapat membantu mengenali pola perilaku anak, misalnya dari konten yang diunggah atau interaksi sosial, tanpa harus menunggu laporan pengguna.

Perbandingan Tindakan Antar Platform

Untuk memberi gambaran, berikut perbandingan langkah yang diambil masing-masing platform berdasarkan data yang dihimpun:

Meski TikTok memblokir jutaan akun, angka itu justru mengungkap bahwa populasi anak di platform tersebut sangat besar. Di sisi lain, Instagram yang memiliki basis pengguna lebih mapan hanya menutup puluhan ribu akun. Perbedaan ini bisa jadi karena metode deteksi yang berbeda atau definisi akun anak yang tidak seragam. Yang jelas, risiko tetap tinggi selama celah verifikasi masih ada.

Langkah ke Depan dan Peran Ekosistem Digital

Komdigi berencana memperketat pengawasan dengan mewajibkan laporan berkala dari semua platform. Mereka juga akan mendorong penggunaan teknologi verifikasi usia berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang lebih akurat. Namun, teknologi saja tidak cukup. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform, sekolah, dan orang tua. Ibarat ekosistem, setiap komponen harus bekerja sama agar anak-anak terlindungi.

Para ahli menyoroti pentingnya literasi digital sejak dini. “Anak-anak perlu diajari cara menjaga privasi dan mengenali konten berbahaya. Tapi platform juga harus bertanggung jawab,” kata seorang peneliti dari lembaga riset independen. Ke depan, transparansi data akan menjadi kunci. Tanpa itu, upaya pemblokiran hanya akan menjadi angka tanpa solusi. Komdigi menegaskan akan terus menekan Meta dan platform lain agar tidak abai terhadap masa depan generasi muda. Masyarakat pun diimbau untuk aktif melaporkan akun anak yang mencurigakan. Pada akhirnya, keamanan digital anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan teknologi.