Teknologi QR Indonesia Jadi Contoh, Malaysia Hapus QR Eksklusif

Ketika sebuah inovasi lokal mampu memecahkan persoalan nasional dan kemudian diamati, dipelajari, lalu direplikasi oleh negara tetangga, di situlah letak pengakuan sesungguhnya. Itulah yang kini terjadi dengan standar pembayaran berbasis kode QR milik Indonesia. Setelah sukses menyatukan puluhan dompet digital dan aplikasi perbankan di dalam negeri, pendekatan serupa kini diadopsi Malaysia dengan lebih tegas: negeri jiran itu berencana menghapus seluruh jaringan QR eksklusif dalam waktu dua tahun. Langkah ini bukan hanya menandai transformasi kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa arsitektur pembayaran digital Indonesia telah menjadi acuan di tingkat regional.

Era Baru Pembayaran QR di Malaysia

Bank Negara Malaysia (BNM) secara resmi mengumumkan bahwa seluruh penyelenggara layanan pembayaran harus bermigrasi ke sistem QR terpadu nasional. Kebijakan ini akan menghilangkan fenomena "QR gantung" yang selama ini membingungkan konsumen: satu merchant menampilkan lima kode QR dari penerbit berbeda. Dengan tenggat waktu dua tahun, seluruh jaringan QR eksklusif—baik milik bank, fintech, maupun penyedia dompet digital—wajib bergabung dalam satu standar yang saling terhubung. Artinya, apa pun aplikasi yang digunakan konsumen, cukup satu kode QR yang dipindai di kasir. Konsep ini persis seperti yang telah dijalankan Indonesia melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan Bank Indonesia sejak 2019.

Malaysia bukan negara pertama yang meniru. Singapura lebih dulu mengadopsi SGQR pada 2018 sebagai standar tunggal, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan fragmentasi backend. Namun langkah Malaysia kali ini lebih agresif karena langsung mewajibkan penghapusan jalur eksklusif, memaksa interoperabilitas penuh layaknya QRIS. Keputusan ini diambil setelah otoritas Malaysia mempelajari data pertumbuhan transaksi QR di Indonesia yang melesat tajam pasca-standardisasi.

Keunggulan Sistem Terpadu: Pelajaran dari QRIS

Mengapa sistem terpadu menjadi begitu krusial? Ibarat sebuah jalan raya, sistem eksklusif menciptakan "jalan tol" yang hanya bisa dilalui mobil merek tertentu, sementara sistem terpadu membuka semua lajur untuk seluruh kendaraan. Dalam ekosistem pembayaran, interoperabilitas ini menghilangkan biaya tambahan, memperluas jangkauan pengguna, dan mempercepat adopsi digital di kalangan usaha mikro dan kecil. Merchant tidak lagi harus memasang banyak QR code atau membayar biaya sewa lebih tinggi hanya untuk melayani semua aplikasi pelanggan.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah merchant QRIS telah menembus 35 juta titik, dengan volume transaksi melampaui angka 2,8 miliar kali per tahun. Angka ini nyaris mustahil dicapai jika Indonesia masih menggunakan model fragmentasi ala "tiap dompet punya QR sendiri". Pertumbuhan inilah yang menarik perhatian regulator Malaysia, yang mencatat bahwa inklusi keuangan digital di Indonesia tumbuh signifikan justru setelah QRIS membereskan masalah fragmentasi kanal pembayaran. Kini, pengguna hanya perlu satu aplikasi bank atau fintech apa pun untuk bertransaksi di seluruh gerai berlogo QRIS—baik warung kopi, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan modern.

Keunggulan kedua adalah efisiensi biaya. Dengan standar bersama, biaya switching antar penyedia layanan dapat ditekan, dan kompetisi bergeser dari memagari ekosistem menjadi berlomba memberikan layanan terbaik. Konsumen diuntungkan karena promosi dan cashback tidak lagi terbatas pada aplikasi tertentu saja; mereka bisa memilih berdasarkan manfaat yang paling sesuai, tanpa takut tidak bisa membayar di merchant langganan.

Perjalanan QRIS: Dari Fragmentasi ke Standar Nasional

QRIS tidak lahir dalam semalam. Sebelum 2019, Indonesia adalah potret sempurna dari chaos pembayaran digital: puluhan kode QR proprietary dari OVO, GoPay, Dana, LinkAja, serta aplikasi perbankan beredar tanpa bisa saling membaca. Merchant harus memajang banyak poster QR, sementara pengguna sering gagal transaksi karena scanner tidak kompatibel. Bank Indonesia kemudian merancang spesifikasi teknis yang merujuk pada standar EMVCo—sebuah badan global yang mengatur standar pembayaran—namun dengan penyesuaian agar mencakup seluruh lapisan pelaku industri, dari bank BUMN hingga startup tekfin.

Proses migrasi dilakukan bertahap: diawali dengan kewajiban seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk mengadopsi QRIS dalam jangka waktu tertentu, disertai edukasi masif. Hasilnya, hari ini QRIS telah menjelma menjadi tulang punggung ekosistem pembayaran non-tunai yang menjangkau pulau-pulau terluar. Keberhasilan inilah yang kemudian dipresentasikan Bank Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional, termasuk dengan bank sentral di kawasan ASEAN. Malaysia dan Singapura adalah dua negara pertama yang secara eksplisit menyatakan ketertarikan untuk menyelaraskan standar mereka, bahkan membuka jalur pembayaran lintas batas yang saling terkoneksi.

Dampak dan Masa Depan Interkoneksi Regional

Langkah Malaysia menghapus QR eksklusif akan mempercepat integrasi pembayaran di Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina sudah mulai mengikat kerja sama cross-border QR payment linkage. Artinya, dalam waktu dekat, wisatawan Indonesia di Kuala Lumpur cukup memindai QR code di gerai makan menggunakan aplikasi perbankan Indonesia yang sama, tanpa perlu menukar uang atau mengunduh dompet digital lokal. Ini bukan sekadar kenyamanan berwisata, melainkan fondasi bagi efisiensi perdagangan antarnegara yang lebih besar.

Bagi Indonesia, pengakuan ini menegaskan bahwa standar teknologi dalam negeri mampu mendisrupsi cara negara lain membangun infrastruktur digitalnya. Posisi tawar Indonesia di forum standardisasi internasional pun meningkat. Kita tidak lagi sekadar konsumen teknologi, tetapi menjadi penentu arah pengembangan. Namun tantangan baru menanti: bagaimana menjaga kedaulatan data dan memastikan bahwa koneksi lintas batas tidak membuka celah risiko sistemik, sekaligus menjaga kecepatan inovasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) yang mulai merambah alat pembayaran fisik.

Transformasi di Malaysia ini sekaligus menjadi cermin bahwa solusi atas persoalan domestik—jika dirancang dengan benar—dapat menjadi warisan yang melampaui batas negara. QRIS bukan sekadar kode hitam-putih persegi; ia adalah bukti bahwa kebijakan publik yang berpihak pada interoperabilitas dan inklusi mampu menciptakan standar yang kemudian ditiru oleh negara yang dulu lebih dulu maju secara digital. Kini tinggal bagaimana momentum ini dijaga agar arsitektur pembayaran digital Asia Tenggara benar-benar terhubung, efisien, dan tetap berdaulat.

Baca juga:

• Dorong Insentif, Industri Nikel Perkuat Ekosistem Baterai EV
• Sari Yuliati Resmi Gantikan Mukhtarudin sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR