lidia-susanto
Bayangkan seorang pria yang mengendalikan platform tempat miliaran orang membaca berita, berdebat politik, dan membangun bisnis, tiba-tiba mengakui di ruang sidang bahwa ia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Itulah momen yang terjadi ketika Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus CEO (Chief Executive Officer/pimpinan tertinggi) Meta, angkat bicara dalam sebuah persidangan terkait dampak media sosial terhadap masyarakat. Pengakuan itu bukan sekadar anekdot personal. Ia menyentuh pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas ekosistem digital yang kini menopang peradaban modern?
Dalam kesaksiannya, Zuckerberg menyatakan bahwa ia meninggalkan bangku kuliah di Universitas Harvard sebelum meraih gelar sarjana. Ia membangun Facebook dari kamar asrama pada 2004, lalu mengubahnya menjadi perusahaan teknologi raksasa dengan kapitalisasi pasar yang melampaui produk domestik bruto banyak negara. Fakta bahwa orang terkaya dunia tidak memiliki ijazah formal menjadi ironi yang tajam ketika ia harus menjelaskan dampak algoritma dan platform yang ia ciptakan di hadapan hakim.
Mengapa Pengakuan Ini Penting bagi Pengguna Awam
Bagi pembaca biasa, pengakuan tanpa gelar mungkin terdengar seperti berita selebritas. Padahal, implikasinya jauh lebih dalam. Persidangan ini menyoroti bagaimana keputusan teknologi yang memengaruhi miliaran orang diambil oleh segelintir individu, yang tidak selalu melalui jalur pendidikan formal. Zuckerberg adalah contoh nyata bahwa inovasi bisa lahir di luar tembok kampus, tetapi juga bahwa tanggung jawab etis tidak otomatis datang bersama kekuasaan teknologi.
Ibarat seperti seorang kapten kapal yang belajar navigasi dari laut langsung, bukan dari sekolah pelayaran. Ia bisa sangat mahir membaca gelombang, tetapi ketika kapal menabrak karang, pertanyaannya bukan lagi soal keterampilan, melainkan soal sistem pengawasan yang seharusnya ada. Media sosial, dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, kini dipertanyakan dampaknya terhadap kesehatan mental, penyebaran hoaks, dan polarisasi politik.
Algoritma, Keterlibatan, dan Ekosistem yang Tak Terkendali
Jantung dari persoalan ini adalah algoritma (serangkaian instruksi matematis yang menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna). Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menggunakan machine learning (pembelajaran mesin, kemampuan komputer belajar dari data tanpa diprogram ulang secara eksplisit) untuk memprediksi apa yang membuat pengguna betah berlama-lama. Semakin lama seseorang menatap layar, semakin banyak iklan yang bisa dijual.
Namun, model bisnis ini menciptakan disrupsi sosial yang tidak terduga. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial intensif dengan peningkatan kecemasan pada remaja. Zuckerberg dalam persidangan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit: seberapa besar perusahaan memahami risiko ini sejak awal, dan mengapa mitigasi tidak dilakukan lebih cepat?
"Kami membangun alat yang menghubungkan dunia, tetapi kami tidak selalu bisa memprediksi bagaimana orang akan menggunakannya," demikian inti pembelaan yang sering muncul dari eksekutif teknologi. Namun, hakim dan publik tentu bertanya: bukankah prediksi dan pencegahan adalah bagian dari tanggung jawab?
Yang menarik, pengakuan tanpa gelar ini justru memperkuat narasi bahwa dunia teknologi digerakkan oleh praktik, bukan sekadar teori. Zuckerberg belajar coding sejak sekolah menengah, menciptakan aplikasi, dan mengasah insting bisnisnya melalui kegagalan demi kegagalan. Namun, kritik muncul: jika pendidikan formal bukan syarat, apa mekanisme yang memastikan pengambil keputusan memahami dampak sosial, psikologis, dan hukum dari produk mereka?
Pelajaran bagi Ekosistem Teknologi Indonesia
Di Indonesia, fenomena serupa bukan hal asing. Banyak pendiri startup (perusahaan rintisan berbasis teknologi) sukses yang tidak menyelesaikan kuliah. Mereka membangun platform e-commerce, fintech (financial technology/teknologi keuangan), hingga aplikasi transportasi yang mengubah cara jutaan orang bertransaksi. Mereka adalah bukti bahwa inovasi tidak memerlukan ijazah, tetapi memerlukan etika dan pemahaman konteks.
Yang perlu dicatat, persidangan Zuckerberg bukan tentang gelar. Ia tentang akuntabilitas. Sebuah perusahaan yang mengklaim menghubungkan dunia harus siap diawasi oleh dunia. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Digital Services Act di Eropa adalah respons terhadap kekosongan pengawasan yang selama ini dinikmati platform global.
Bagi pembaca, momen ini adalah pengingat: teknologi bukan entitas netral. Ia dibentuk oleh pilihan manusia, kepentingan bisnis, dan kadang oleh orang-orang yang tidak melalui jalur pendidikan konvensional. Memahami siapa yang duduk di balik layar, dan apa yang mereka perjuangkan, adalah bentuk literasi digital yang paling mendasar.
Pada akhirnya, pengakuan Zuckerberg di ruang sidang mengajarkan satu hal: ijazah bisa jadi formalitas, tetapi tanggung jawab tidak. Inovasi boleh lahir dari kamar asrama, tetapi dampaknya harus dipertanggungjawabkan di ruang publik. Dan itu berlaku untuk siapa pun, bergelar maupun tidak.
Comments (0)