SEOUL — Audit Korsel Temukan Pelanggaran Mantan Kepala KCC Soal YTN

SEOUL, Terdepan.id — Dewan Audit dan Inspeksi Korea Selatan (Board of Audit and Inspection/BAI) secara resmi merilis laporan investigasi yang mengungkapkan bahwa mantan Ketua Komisi Komunikasi Korea (KCC), Han Sang-hyuk, terbukti terlibat secara tidak sah dalam proses penjualan saham publik pada saluran berita kabel terkemuka, YTN. Temuan ini menegaskan adanya penyimpangan prosedur serius dalam regulasi media di Korea Selatan yang berpotensi mencederai independensi penyiaran berita nasional.

Menurut laporan resmi BAI yang dirilis di Seoul, Han Sang-hyuk diduga memanfaatkan kewenangannya untuk mengarahkan dan mempercepat proses divestasi kepemilikan saham pemerintah di YTN tanpa melalui mekanisme evaluasi ketat yang dipersyaratkan oleh regulasi penyiaran. Langkah ini dinilai menyalahi prinsip netralitas regulator dan memicu gejolak politik antara pemerintah dan pihak oposisi mengenai privatisasi entitas media publik.

Kronologi Penyimpangan Prosedur Penjualan Saham YTN

Hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh lembaga pengawas negara menunjukkan alur kejadian dan indikasi pelanggaran administrasi yang terjadi selama masa transisi kepemilikan saham YTN:

1. Inisiasi Divestasi Saham (2022–2023): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti KEPCO KDN dan Korea Racing Authority (KRA) merencanakan pelepasan total 30,95% saham mereka di YTN sebagai bagian dari program restrukturisasi aset publik pemerintah.
2. Intervensi Tidak Sah Regulator: Selama proses peninjauan kelayakan, mantan Ketua KCC Han Sang-hyuk dilaporkan memberikan instruksi tidak resmi kepada jajaran pejabat KCC untuk mempercepat verifikasi kualifikasi calon pembeli, serta mengabaikan parameter kriteria peninjauan standar.
3. Hasil Inspeksi BAI (September 2024): BAI menyelesaikan audit dan menyimpulkan adanya keterlibatan tidak patut yang melanggar Undang-Undang Pengawasan Lembaga Publik dan kode etik pejabat tinggi regulasi penyiaran.

Analisis Implikasi Privatisasi dan Struktur Kepemilikan

Keputusan privatisasi YTN telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam lanskap media Korea Selatan. Para pengamat media menilai bahwa ketergesa-gesaan regulator dalam memproses transaksi ini menimbulkan spekulasi mengenai preferensi politik dalam kepemilikan media massa.

"Intervensi regulator yang tidak proporsional dalam penjualan saham media berita tidak hanya merusak kredibilitas lembaga pengawas, tetapi juga mengancam kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi," tegas Park Sung-woo, peneliti senior komunikasi politik dari Seoul National University.

Tanggapan Hukum dan Dampak Politik

Laporan audit BAI ini diprediksi akan memperkuat posisi hukum pihak-pihak yang menolak privatisasi YTN, termasuk serikat pekerja media setempat yang telah lama menyuarakan penolakan. Serikat pekerja YTN menyatakan bahwa temuan audit ini menjadi bukti sah bahwa proses akuisisi YTN cacat hukum sejak awal dan harus ditinjau ulang demi menjaga kebebasan jurnalistik.

Di sisi lain, BAI merekomendasikan langkah korektif berupa sanksi administratif dan pengiriman berkas temuan kepada aparat penegak hukum untuk menguji potensi pelanggaran pidana penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Kasus ini diperkirakan akan memicu perdebatan panas di Parlemen Korea Selatan, di mana partai oposisi mendesak pembentukan komite khusus untuk mengusut tuntas keterlibatan pejabat tinggi lainnya dalam skandal privatisasi media ini.