Ketika kita berbicara tentang Israel, narasi yang sering muncul di media global adalah tentang sebuah negara yang menjadi rumah bagi orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Namun, di balik narasi persatuan itu, tersimpan sejarah panjang tentang perlakuan keras terhadap warganya sendiri. Ini penting dipahami karena perpecahan internal bukan sekadar dinamika politik biasa—ia menyentuh identitas, imigrasi, dan cara sebuah bangsa mendefinisikan siapa yang berhak menjadi bagian dari mereka.
Ibarat sebuah keluarga besar yang mengklaim menerima semua kerabat, Israel dalam beberapa dekade awal berdirinya justru menerapkan standar ketat terhadap kelompok Yahudi tertentu yang dianggap berbeda. Mereka yang datang dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Ethiopia kerap menghadapi stigma, diskriminasi sistemik, dan kebijakan yang memisahkan mereka dari arus utama masyarakat.
Gelombang Imigrasi dan Hierarki Sosial yang Terbentuk
Sejak dekade 1950-an, negara ini menampung jutaan orang Yahudi dari berbagai negara. Namun, penelitian sejarah menunjukkan bahwa tidak semua gelombang imigrasi diperlakukan setara. Yahudi Eropa Ashkenazi yang datang lebih awal mendominasi institusi negara, sementara Yahudi Mizrahi dari negara Arab dan Yahudi Ethiopia ditempatkan pada lapisan sosial yang lebih rendah.
Kebijakan penempatan pemukiman, akses pendidikan, hingga peluang kerja menjadi alat yang memperkuat hierarki ini. Banyak keluarga Mizrahi ditempatkan di kota-kota pinggiran dengan fasilitas terbatas, sementara pusat ekonomi dan budaya dikuasai kelompok dominan. Implementasi kebijakan ini menciptakan ketimpangan yang bertahan lintas generasi.
Data historis: Pada 1950-an, ribuan anak Yahudi Mizrahi dilaporkan dipisahkan dari keluarga mereka dalam apa yang disebut "affair anak-anak Yehudi"—sebuah skandal yang hingga kini masih menjadi luka terbuka. Sementara itu, komunitas Ethiopia baru diakui secara penuh setelah melalui protes panjang dan perjuangan puluhan tahun.
"Perpecahan ini bukan sekadar soal etnis, tetapi tentang siapa yang dianggap cukup Yahudi dan cukup layak untuk menjadi bagian dari proyek nasional," kata seorang peneliti sosial di universitas Israel, menggambarkan kompleksnya persoalan identitas.
Dampak pada Ekosistem Sosial dan Politik Modern
Ketegangan ini tidak hilang seiring waktu. Ia bertransformasi menjadi ketegangan politik, kesenjangan ekonomi, dan gesekan budaya yang muncul dalam demonstrasi, hasil pemilu, hingga debat publik tentang definisi negara Yahudi. Kelompok Mizrahi dan Ethiopia kini semakin vokal menuntut keadilan historis, termasuk permintaan maaf resmi dan kompensasi.
Perkembangan teknologi informasi mempercepat disrupsi ini. Platform media sosial memungkinkan komunitas yang selama ini tersisih untuk mendokumentasikan pengalaman mereka, membangun solidaritas lintas kelompok, dan menekan pemerintah agar mengakui kesalahan masa lalu. Algoritma rekomendasi yang memperkuat gema opini juga memperuncing polarisasi antara kelompok sekuler dan religius, serta antara pendukung kebijakan keras dan moderat.
Perbandingan: Jika pada 1980-an isu ini nyaris tak terdengar di ruang publik, kini survei menunjukkan mayoritas warga menganggap perpecahan internal sebagai ancaman serius bagi kohesi nasional—setara dengan ancaman eksternal.
Tantangan Rekonsiliasi di Era Deep Tech dan Globalisasi
Di tengah kemajuan inovasi dan teknologi, Israel menghadapi pertanyaan mendasar: bisakah sebuah negara yang dibangun atas dasar persatuan etnis-religius mengelola keragaman internalnya tanpa mengulang luka lama? Upaya rekonsiliasi kini melibatkan pendidikan multikultural, reformasi kebijakan imigrasi, dan dialog antarkomunitas yang difasilitasi lembaga swadaya masyarakat.
Namun, tantangan tetap besar. Ketimpangan ekonomi yang berakar pada sejarah diskriminasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan program teknologi atau bantuan finansial. Diperlukan pengakuan jujur atas masa lalu, serta komitmen jangka panjang untuk membangun ekosistem sosial yang inklusif bagi semua kelompok Yahudi maupun minoritas non-Yahudi.
Kisah ini menjadi cermin bagi banyak negara lain: klaim sebagai rumah bagi semua orang seringkali berbenturan dengan kenyataan kebijakan yang memihak kelompok tertentu. Tanpa refleksi kritis, bayang-bayang perpecahan akan terus menghantui, bahkan di tengah gemerlap kemajuan teknologi dan ekonomi.
Comments (0)