Rp 134,4 Triliun Anggaran Pendidikan Dialihkan ke Program Makan Bergizi

Bayangkan uang yang seharusnya dipakai membeli buku, memperbaiki ruang kelas, atau melatih guru, tiba-tiba berpindah fungsi untuk mengisi piring makan siswa. Itulah gambaran singkat dari kebijakan pengalihan anggaran pendidikan tahun ini yang menyedot perhatian banyak pihak. Sebanyak Rp 134,4 triliun dari total realisasi anggaran pendidikan dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini bukan sekadar deretan digit di dokumen negara, melainkan cerminan pilihan besar: apakah gizi hari ini lebih mendesak ketimbang kualitas pembelajaran jangka panjang?

Bagi keluarga di pelosok, program ini terasa seperti oksigen baru. Anak yang dulu berangkat sekolah dengan perut kosong kini bisa menyantap nasi, lauk, dan sayur sebelum pelajaran dimulai. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: jika dana pendidikan dipakai untuk makan, apa yang tersisa untuk membangun ekosistem belajar yang lebih baik? Inilah dilema klasik dalam pengembangan kebijakan publik, antara kebutuhan jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Mengapa Realokasi Ini Terjadi?

Program MBG lahir dari ambisi besar pemerintah untuk menekan angka stunting (kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis) dan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Secara logika, anak yang kenyang lebih mudah menyerap materi pelajaran. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan korelasi positif antara asupan gizi dan capaian akademik. Ibarat mesin, otak anak butuh bahan bakar berkualitas agar bisa berjalan optimal. Jika bahan bakarnya buruk, performa pun ambruk.

Namun, cara membiayai program ini menuai sorotan. Alih-alih menambah pagu anggaran baru, pemerintah memilih mengoptimalkan kembali pos-pos yang sudah ada, termasuk anggaran pendidikan. Realisasi Rp 134,4 triliun itu bukan angka kecil. Jika dibelanjakan untuk infrastruktur digital, dana tersebut bisa membangun laboratorium komputer di puluhan ribu sekolah atau menyediakan akses internet bagi daerah terpencil. Jika dipakai untuk pelatihan guru, jutaan pendidik bisa meningkatkan kompetensi di bidang machine learning, literasi digital, dan metodologi pengajaran modern.

Dampak pada Ekosistem Pendidikan

Pengalihan dana ini menciptakan efek berantai yang perlu dicermati. Di satu sisi, program MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, katering, dan petani setempat. Ini adalah bentuk nyata dari deep tech sosial, di mana teknologi distribusi dan logistik pangan digunakan untuk menjangkau sekolah-sekolah terpencil. Platform digital untuk memantau pasokan makanan, misalnya, bisa menjadi inovasi tersendiri.

Di sisi lain, sektor pendidikan formal berisiko kehilangan momentum. Beberapa kepala sekolah mengeluh karena dana operasional untuk kegiatan praktikum, perlombaan sains, dan pengadaan alat peraga menyusut. Padahal, di era disrupsi teknologi seperti sekarang, siswa perlu terpapar pada algoritma, pemrograman, dan berpikir kritis. Jika anggaran habis untuk urusan perut, bagaimana nasib laboratorium dan perpustakaan?

"Kebijakan gizi dan pendidikan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang tidak ingin disebutkan namanya. "Yang dibutuhkan adalah terobosan pendanaan, bukan sekadar memindahkan amplop."

Mencari Jalan Tengah

Pertanyaannya kini, mungkinkah keduanya berjalan seimbang? Beberapa ekonom menyarankan agar pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif, misalnya melalui kerja sama dengan sektor swasta atau dana abadi pendidikan. Teknologi keuangan dan platform crowdfunding juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung program gizi tanpa mengorbankan anggaran inti pendidikan.

Selain itu, efisiensi belanja perlu menjadi prioritas. Selama ini, kebocoran anggaran dan belanja tidak efektif masih menjadi masalah klasik. Dengan implementasi sistem digital berbasis blockchain atau pelaporan real-time, setiap rupiah bisa dilacak penggunaannya. Ini adalah contoh nyata bagaimana inovasi teknologi dapat membantu tata kelola keuangan negara.

Yang jelas, angka Rp 134,4 triliun adalah cermin dari pilihan politik anggaran. Masyarakat berhak menuntut transparansi dan hasil yang terukur. Apakah program MBG benar-benar menurunkan angka stunting dan meningkatkan nilai ujian? Atau justru sebaliknya, mutu pendidikan kita yang tergelincir? Hanya waktu dan data yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti: investasi pada anak adalah investasi pada masa depan, baik melalui gizi maupun melalui ilmu pengetahuan. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan disinergikan dalam satu ekosistem yang sehat dan cerdas.