Prabowo Serahkan Pengawasan Ojol ke Kementerian UMKM

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pengampu layanan ojek online (ojol) menjadi salah satu kebijakan paling strategis di sektor ekonomi digital tahun ini. Mengapa ini penting? Karena ada lebih dari 2,5 juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia yang menggantungkan penghasilan harian dari aplikasi, dan selama bertahun-tahun mereka berada di ruang abu-abu regulasi: dianggap mitra, tetapi tak punya perlindungan setara pekerja formal.

Ibarat seperti jalan tol yang dibangun tanpa rambu dan tanpa petugas, ekosistem ojol tumbuh begitu cepat tetapi minim aturan baku soal tarif, bagi hasil, dan jaminan sosial. Penunjukan Kementerian UMKM sebagai pengampu diharapkan mengubah tata kelola itu, bukan sekadar menambah institusi baru.

Satu Pintu untuk Tarif dan Kemitraan

Selama ini, urusan ojol tersebar di beberapa kementerian: Kementerian Perhubungan mengurus aspek transportasi, Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti relasi kerja, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital mengawasi platform digitalnya. Kondisi ini membuat setiap keluhan pengemudi soal tarif murah atau potongan aplikasi tinggi sering berputar tanpa penyelesaian.

Dengan penunjukan ini, Kementerian UMKM akan mengatur dua hal utama: skema kemitraan antara pengemudi dan penyedia jasa aplikasi, serta struktur tarif layanan. Keduanya adalah dua variabel paling menentukan pendapatan harian pengemudi. Dalam skema kemitraan, pemerintah ingin memastikan posisi tawar pengemudi lebih seimbang, misalnya melalui kontrak yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Dari sisi tarif, perdebatan klasik selalu muncul: tarif terlalu murah membuat pengemudi bekerja lebih lama untuk mencapai target pendapatan, sementara tarif terlalu tinggi membebani konsumen dan menekan permintaan. Kementerian UMKM kini dituntut menemukan titik keseimbangan itu dengan data, bukan sekadar negosiasi politik.

UMKM dan Ojol: Dua Sisi Ekosistem yang Sama

Penunjukan ini sebenarnya logis jika melihat struktur ekonomi Indonesia. Mayoritas pengemudi ojol adalah pelaku usaha mikro yang menjual jasa transportasi dan pengantaran. Mereka bukan karyawan tetap, melainkan wirausaha yang bergantung pada platform digital sebagai kanal pemasaran dan transaksi.

Artinya, kebijakan ojol adalah kebijakan UMKM juga. Ketika pendapatan pengemudi naik, daya beli mereka ikut terdongkrak, dan itu berdampak langsung pada sektor riil: warung makan, bengkel motor, hingga toko kelontong di sekitar rumah mereka. Sebaliknya, ketika pengemudi terpuruk, efek berantainya menyebar ke ekonomi lapisan bawah.

Kementerian UMKM juga memiliki jaringan pendampingan usaha, pelatihan, dan akses pembiayaan mikro. Skema ini bisa diperluas untuk membantu pengemudi ojol beralih dari sekadar mitra aplikasi menjadi usaha yang lebih mandiri, misalnya membangun layanan pengantaran komunitas atau kemitraan logistik lokal.

"Pengemudi ojol adalah wajah baru UMKM di era digital. Mereka beroperasi dengan algoritma, tetapi tetap menghadapi risiko ekonomi yang sama seperti pedagang kecil: penghasilan tidak pasti dan tanpa jaring pengaman," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang menekankan pentingnya regulasi berbasis data.

Tantangan: Regulasi, Algoritma, dan Pengawasan

Ada tiga tantangan besar yang menanti. Pertama, regulasi harus selaras dengan aturan yang sudah ada di kementerian lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kedua, platform digital bekerja dengan algoritma penentuan tarif dan pembagian order yang tertutup. Pemerintah perlu mendorong keterbukaan data tanpa mematikan inovasi perusahaan aplikasi.

Ketiga, pengawasan di lapangan. Ada jutaan pengemudi yang tersebar di ratusan kota, dan kebijakan pusat sering kali tidak sampai atau ditafsirkan berbeda di daerah. Ibarat seperti mengatur lalu lintas di seluruh jalanan Indonesia dari satu ruangan: tanpa petugas di lapangan, aturan hanya indah di atas kertas.

Meski demikian, langkah ini adalah sinyal bahwa negara mulai menganggap ojol sebagai sektor ekonomi formal yang layak diatur serius, bukan sekadar fenomena sementara. Keberhasilannya akan diukur dari satu hal sederhana: apakah pengemudi pulang dengan penghasilan yang lebih layak, dan apakah layanan tetap terjangkau bagi masyarakat. Dalam ekosistem digital yang bergerak cepat, regulasi yang adaptif adalah kunci, dan Kementerian UMKM kini memegang setirnya.