Prabowo: Memperkuat Koperasi Bukan Berarti Anti Perusahaan Besar

Di tengah gemerlap peresmian Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7), Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang menegaskan arah baru ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Dengan latar megah bendungan yang mengairi ribuan hektare sawah, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa gerakan koperasi nasional bakal kembali berjaya, tanpa harus memusuhi jejak langkah korporasi raksasa. “Memperkuat koperasi bukan berarti anti perusahaan besar. Kita ingin semua bergerak bersama,” katanya dalam pidato yang disambut aplaus ratusan petani dan pengurus koperasi setempat.

Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintahan Prabowo hendak mendorong ekosistem ekonomi berkeadilan, di mana koperasi dan perusahaan besar bisa berjalan beriringan. Bukan lagi sekadar wacana, melainkan misi besar yang akan diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak.

Mimpi Koperasi Modern: Tidak Melulu “Jadul”

Saat menyambangi bendungan yang baru diresmikan, Prabowo tampak antusias berbincang dengan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) setempat. Ia mendengar langsung cerita para petani yang kesulitan mengakses modal dan pasar. “Kita perlu koperasi yang modern. Bukan lagi koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan. Harus ada koperasi digital, koperasi ekspor, yang bisa menembus pasar global,” ujarnya.

Koperasi di Indonesia pernah menjadi kekuatan pada era 1970-1980-an, namun tergerus arus liberalisasi. Kini, Prabowo ingin membangkitkan kembali koperasi dengan model bisnis yang adaptif dan berbasis teknologi. Targetnya, 50 juta anggota koperasi aktif pada 2029 — angka yang ambisius mengingat saat ini hanya sekitar 27 juta orang yang tercatat sebagai anggota koperasi di seluruh Indonesia.

Sinergi Bukan Kompetisi

Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo kerap menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh rakyat kecil. Namun, ia juga sadar bahwa investasi dari perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta, adalah mesin pertumbuhan yang tak bisa diabaikan. Di sinilah konsep sinergi menjadi kunci.

“Koperasi dan perusahaan besar bisa saling mengisi. Perusahaan besar butuh rantai pasok yang stabil; koperasi petani, misalnya, bisa menjadi pemasok andal. Jadi ini bukan persaingan, melainkan kemitraan,” tegas Prabowo.

Gagasan ini diamini oleh Menteri Koperasi dan UKM yang hadir mendampingi. Dalam catatan kementerian, sepanjang 2025 saja, kemitraan antara koperasi pertanian dan perusahaan besar seperti BUMN pangan dan swasta nasional telah berhasil meningkatkan pendapatan petani anggota koperasi hingga rata-rata 35 persen.

Koperasi sebagai Penyangga Ekonomi Kerakyatan

Di tengah gejolak global yang memengaruhi harga pangan, koperasi berperan vital sebagai penyangga ketahanan ekonomi rakyat. Di NTB, misalnya, KUD yang mengelola hasil pertanian dari irigasi Bendungan Meninting berhasil memangkas rantai distribusi sehingga harga gabah di tingkat petani naik 20 persen. Data itu menjadi bukti nyata bahwa koperasi, bila dikelola profesional, mampu menjadi instrumen kesejahteraan.

Namun tantangan besar tetap ada: kualitas SDM pengelola koperasi, akses permodalan, dan adopsi teknologi digital. Pemerintah pun menyiapkan program pelatihan nasional bertajuk “Koperasi Maju Digital” yang menyasar 10.000 koperasi di 2026. Presiden meminta agar program ini tidak menjadi seremoni, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.

Bendungan Meninting: Simbol Kolaborasi

Peresmian Bendungan Meninting sendiri adalah simbol nyata kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Bendungan yang menelan biaya Rp2,3 triliun itu akan mengairi 3.000 hektare sawah dan menyediakan air baku bagi empat kecamatan. “Infrastruktur ini bukan hanya proyek beton. Ini adalah fondasi kemakmuran petani. Dan petani yang makmur itu harus terorganisir dalam koperasi agar posisi tawarnya kuat,” jelas Prabowo.

Kawasan bendungan yang hijau dan asri menjadi saksi lahirnya optimisme baru. Para petani yang hadir mengaku bersemangat.

“Selama ini kami main sendiri-sendiri, harga pupuk mahal, penjualan gabah murah. Kalau koperasi diperkuat, kami akan lebih berdaya,” ungkap Haji Makmun, petani asal Lombok Barat.

Langkah Konkret Pemerintah

Pemerintah, melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Koperasi, akan mewajibkan BUMN bidang pangan untuk menyerap minimal 30 persen pasokan dari koperasi. Kebijakan ini diyakini akan mendorong koperasi bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif. Selain itu, insentif pajak bagi perusahaan besar yang bermitra dengan koperasi juga sedang disiapkan.

Di sisi pendanaan, Prabowo menginstruksikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi dengan bunga murah 3 persen dan skema tanpa agunan tambahan. “Kita ingin koperasi menjadi game changer. Bukan pemain kecil,” katanya. Angka Rp15 triliun digelontorkan untuk skema ini di APBN 2026.

Dengan narasi yang menekankan kolaborasi, bukan konfrontasi, antara koperasi dan perusahaan besar, Presiden Prabowo mencoba merajut harmoni ekonomi yang telah lama didambakan. Apakah ini akan terwujud? Waktu dan komitmen lapangan akan menjadi penentunya.