Prabowo Arahkan KUR dan Koperasi Bantu Petani Buka Lahan Aman

Setiap kali musim kemarau tiba, langit di sejumlah daerah Indonesia—terutama Riau—sering berubah kelabu oleh asap kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya terasa hingga ke kehidupan sehari-hari: sekolah diliburkan, penerbangan tertunda, dan anak-anak serta lansia paling rentan terserang infeksi saluran pernapasan. Di tengah persoalan yang berulang hampir setiap tahun itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan tegas dalam rapat penanggulangan kebakaran hutan di Riau: petani boleh membuka lahan, tetapi tidak boleh membakarnya. Yang lebih menarik, pemerintah tidak berhenti pada larangan semata—ada insentif berupa pembiayaan murah melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan peran koperasi sebagai jembatan agar lahan bisa dibuka dengan cara yang aman, legal, dan ramah lingkungan.

Larangan Membakar: Bukan Sekadar Imbauan

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pembakaran lahan tidak lagi bisa ditoleransi. Riau memang menjadi salah satu provinsi paling rawan: lahan gambut yang luas membuat api sulit dipadamkan dan bisa membara di bawah permukaan selama berminggu-minggu. Ibarat seperti lilin yang padam di permukaan tetapi sumbunya masih menyala di dalam, kebakaran gambut kerap "tidur" lalu menyala kembali saat angin kering bertiup.

Karena itu, masyarakat yang hendak membuka lahan diminta melapor terlebih dahulu kepada petugas. Pelaporan ini bukan formalitas belaka. Dengan melapor, petani mendapatkan pendampingan, lokasi lahan bisa dicatat, dan petugas dapat mengawasi agar proses pembukaan lahan tidak berujung pada api. Bagi yang tetap membakar, sanksi pidana mengancam—bukan hanya denda, tetapi juga jeratan hukum bagi pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Langkah ini sejalan dengan tren penegakan hukum yang belakangan makin serius menindak pelaku pembakaran lahan di berbagai provinsi.

KUR dan Koperasi: Modal untuk Buka Lahan Tanpa Api

Larangan tanpa solusi hanya akan memindahkan masalah. Di sinilah peran KUR (Kredit Usaha Rakyat), program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi kunci. Melalui KUR, petani bisa mendapatkan modal dengan bunga yang jauh lebih ringan dibanding kredit komersial, sehingga mereka mampu membeli alat mekanis seperti traktor dan mesin perambah lahan, alih-alih menyalakan api untuk membersihkan lahan.

Koperasi hadir sebagai perantara yang mempercepat penyaluran. Ibarat seperti pipa air yang membagi aliran ke banyak keran, koperasi menyalurkan dana KUR kepada anggota dengan pendampingan usaha. Petani yang tergabung dalam koperasi lebih mudah diverifikasi, lebih mudah diawasi, dan lebih mudah diberi pelatihan teknik membuka lahan tanpa bakar, misalnya dengan metode tebas-tebang-tumpuk: vegetasi ditebang, ditumpuk, lalu dibiarkan membusuk menjadi pupuk alami.

Pendekatan ini juga menjawab kebutuhan data: lahan yang dibuka secara legal dan tercatat bisa dipetakan, sehingga pemerintah tahu persis berapa luas lahan yang dikelola petani. Dengan begitu, program bantuan, subsidi pupuk, hingga asuransi pertanian bisa diarahkan ke lokasi yang tepat. Efisiensi penyaluran bantuan meningkat, dan petani mendapat kepastian usaha.

Teknologi Menjadi Saksi: Satelit, Machine Learning, dan Sistem Peringatan Dini

Di balik kebijakan ini, ada ekosistem teknologi yang bekerja keras memastikan larangan itu benar-benar ditegakkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, mengoperasikan sistem pemantauan kebakaran bernama SiPongi yang mengandalkan data satelit untuk mendeteksi titik panas (hotspot) secara hampir real-time. Satelit-satelit seperti MODIS dan VIIRS memindai permukaan bumi dan memberi sinyal begitu suhu di suatu titik naik drastis.

Data titik panas ini lalu diolah dengan algoritma machine learning (cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data) untuk memprediksi wilayah mana yang paling berisiko terbakar pada musim kemarau. Hasilnya menjadi dasar patroli terpadu dan peringatan dini bagi masyarakat. Artinya, petugas tidak lagi menunggu api membesar; mereka bisa bergerak sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran.

Teknologi yang sama juga bisa membantu petani. Dengan pelaporan pembukaan lahan yang kini bisa dilakukan secara digital, pemerintah dapat mencocokkan lokasi lahan milik petani dengan data satelit. Jika ada titik panas di koordinat yang sama, investigasi bisa segera dilakukan. Sebaliknya, petani yang membuka lahan secara legal punya bukti digital yang melindungi mereka dari tuduhan yang tidak berdasar. Inilah inovasi yang membuat kebijakan berjalan dua arah: melindungi negara dari kebakaran, sekaligus melindungi petani dari ketidakadilan.

Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari dua hal: menurunnya luas lahan terbakar dan meningkatnya kesejahteraan petani. Jika KUR, koperasi, dan teknologi berjalan selaras, impian membuka lahan tanpa asap bukan lagi sekadar slogan, melainkan praktik yang bisa ditiru dari Riau hingga ke pelosok negeri. Bagi warga yang sehari-harinya menghirup udara, ini adalah kabar baik yang layak dinanti.