Wamen LH Ajak Swasta Bangun Sekat Kanal Cegah Kebakaran Gambut

Setiap kali musim kemarau tiba, ancaman kebakaran lahan gambut kembali menghantui Kalimantan Barat. Dampaknya bukan sekadar asap yang mengganggu pemandangan: kabut pekat bisa membatalkan penerbangan, menutup sekolah, dan memicu lonjakan penyakit pernapasan di tengah masyarakat. Di tengah situasi itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz mengajak perusahaan swasta ikut membangun sekat kanal, infrastruktur sederhana yang dinilai efektif mencegah kebakaran sejak awal. Ajakan ini menandakan pergeseran pendekatan: pencegahan kebakaran gambut tidak lagi bisa bertumpu pada pemerintah semata, melainkan butuh keterlibatan aktif pelaku usaha yang mengelola lahan di sana.

Ibarat seperti membendung air di saluran irigasi sawah, sekat kanal bekerja menahan air agar tidak mengalir keluar dari lahan gambut. Tanah gambut pada dasarnya adalah spons raksasa yang menyimpan air dan karbon dalam jumlah besar. Ketika kanal besar dibangun untuk membuka perkebunan dan operasi logging (penebangan kayu), air di dalam gambut terkuras habis. Spons itu pun mengering dan berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar di musim kemarau. Sekat kanal adalah cara sederhana untuk memulihkan fungsi spons tersebut.

Apa Itu Sekat Kanal dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Secara teknis, sekat kanal adalah struktur penghambat yang dibangun melintang di badan kanal, bisa terbuat dari kayu, anyaman, geotekstil, hingga beton. Fungsinya menaikkan muka air tanah (water table) sehingga lapisan gambut tetap basah sepanjang tahun. Di dunia restorasi gambut, proses ini disebut rewetting atau pembasahan kembali, dan dianggap sebagai langkah pertama yang paling menentukan. Gambut yang basah hampir mustahil terbakar; api hanya bisa menyala ketika bahan bakar gambut yang kering bertemu oksigen dan sumber pemicu.

Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan program restorasi telah membangun ribuan sekat kanal di berbagai provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Barat. Namun, luas lahan gambut Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 13 juta hektare membuat kerja pemerintah saja tidak cukup. Di sinilah peran swasta menjadi penentu: perusahaan perkebunan dan kehutanan memiliki akses langsung ke lahan, alat berat, dan tim operasional yang bisa membangun sekat kanal di areal konsesi masing-masing.

Mengapa Sektor Swasta Menjadi Kunci?

Logika ajakan Wamen LH ini sederhana: siapa yang mengelola lahan, dialah yang paling berkepentingan menjaga lahannya tetap basah. Perusahaan sawit, misalnya, sudah terikat aturan larangan membakar dan kewajiban menjaga lingkungan dalam izin usaha. Bagi perusahaan bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, atau meja bundar untuk sawit berkelanjutan), praktik pencegahan kebakaran bahkan menjadi prasyarat agar produknya tetap diterima pasar global.

"Pembangunan sekat kanal adalah langkah pencegahan yang jauh lebih efisien dibandingkan memadamkan api yang sudah membesar. Keterlibatan swasta menjadi kunci agar lahan gambut di Kalimantan Barat tetap basah dan aman dari kebakaran," demikian inti ajakan Wamen Diaz kepada pelaku usaha.

Kolaborasi semacam ini bukan tanpa preseden. Sejumlah perusahaan konsesi di Kalimantan sudah membangun sekat kanal secara mandiri dan melaporkan penurunan titik api (hotspot) di areal mereka. Model ini memperkuat ekosistem pencegahan yang digagas pemerintah, dengan pembagian peran: negara menyiapkan regulasi dan pendanaan, swasta menyediakan kapasitas lapangan, dan masyarakat sekitar ikut menjaga infrastruktur.

Investasi Kecil Melawan Kerugian Besar

Dari sisi biaya, satu unit sekat kanal bisa dibangun dengan dana mulai puluhan juta rupiah, tergantung material dan lebar kanal — jauh lebih murah dibandingkan kerugian yang ditimbulkan kebakaran. Berbagai perkiraan mencatat bencana kebakaran dan kabut asap 2015 menelan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah, belum termasuk biaya kesehatan, gangguan penerbangan, dan kerusakan ekosistem yang butuh puluhan tahun untuk pulih.

Bagi perusahaan, insentifnya juga nyata. Tekanan investor global terhadap aspek ESG (Environmental, Social, and Governance, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola) membuat riwayat kebakaran lahan menjadi risiko reputasi dan hambatan ekspor. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti aktif membangun sekat kanal bisa menjadikannya bukti komitmen keberlanjutan di depan pembeli dan lembaga keuangan.

Sekat Kanal Bukan Sekadar Dibangun, tapi Dirawat

Tantangan berikutnya adalah pemeliharaan. Sekat kanal bukan proyek sekali jadi; aliran air, sedimentasi (pengendapan lumpur), dan kerusakan material bisa membuat fungsinya menurun. Karena itu, monitoring rutin muka air tanah dan perbaikan berkala menjadi bagian tak terpisahkan dari skema ini. Teknologi turut membantu: data titik panas dari satelit pemantau kebakaran kini bisa diakses hampir secara real-time untuk mendeteksi area rawan sebelum api membesar.

Partisipasi warga sekitar juga menentukan keberhasilan jangka panjang. Kelompok masyarakat peduli api yang dilatih memadamkan kebakaran kecil dan merawat sekat kanal terbukti menjadi garda terdepan yang efektif. Kombinasi infrastruktur, teknologi, dan keterlibatan manusia inilah yang membuat ajakan Wamen Diaz bukan sekadar seruan moral, melainkan rencana kerja nyata menuju musim kemarau yang lebih aman di Kalimantan Barat.