Prabowo Pimpin Rapat Karhutla Riau, 900 Hektare Masih Terbakar

Kebakaran hutan dan lahan—yang akrab disingkat karhutla—bukan sekadar isu lingkungan yang jauh dari keseharian masyarakat. Asap yang dihasilkannya mampu melumpuhkan aktivitas jutaan orang: sekolah terpaksa diliburkan, jadwal penerbangan berantakan, dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak di berbagai kota. Ibarat seperti tamu yang tidak diundang, kabut asap datang tanpa aba-aba dan mengganggu hampir semua sendi kehidupan. Karena itu, setiap respons pemerintah terhadap bencana ini layak menjadi sorotan publik, termasuk langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini memimpin langsung rapat penanganan karhutla di Provinsi Riau.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengenai kondisi terkini di lapangan. Isi laporan itu masih cukup mengkhawatirkan. Sebanyak tujuh titik api (hotspot) tercatat masih tersisa di sejumlah wilayah Riau, sementara luasan lahan yang belum padam diperkirakan mencapai 900 hektare. Menanggapi data tersebut, Presiden meminta agar penanganan dilakukan sesegera mungkin sebelum api sempat meluas dan menjalar ke kawasan pemukiman maupun perkebunan warga.

Mengapa 900 hektare bukan angka yang bisa diabaikan

Untuk membayangkan besarnya skala itu, 900 hektare kurang lebih setara dengan 900 lapangan sepak bola berstandar internasional. Jika dibiarkan, luasan tersebut bisa bertambah drastis dalam hitungan hari, terutama ketika musim kemarau tengah berlangsung. Faktor lain yang membuat angka ini makin genting adalah kondisi lahan di Riau yang didominasi gambut. Di lahan gambut, api sering menyala di bawah permukaan tanah tanpa terlihat dari atas. Kobaran kecil di permukaan bisa menyisakan bara yang bertahan berminggu-minggu, lalu muncul kembali saat angin kencang bertiup.

Dampaknya tidak hanya soal kerugian ekologis. Berbagai kajian menyebut kerugian ekonomi akibat karhutla bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, belum lagi biaya kesehatan masyarakat yang terpapar asap dalam waktu lama. Artinya, setiap hari keterlambatan penanganan berarti tambahan kerugian yang harus ditanggung bersama oleh negara dan masyarakat.

Mata satelit: cara tujuh titik api terdeteksi

Pertanyaan yang sering muncul di tengah publik adalah bagaimana pemerintah tahu persis ada tujuh titik api yang tersisa. Jawabannya terletak pada teknologi pemantauan berbasis satelit. Algoritma pendeteksi panas pada citra satelit—seperti sensor MODIS dan VIIRS yang dioperasikan badan antariksa Amerika Serikat, NASA (National Aeronautics and Space Administration), beserta lembaga mitranya—menandai lokasi dengan suhu permukaan yang jauh di atas ambang normal sebagai hotspot. Data tersebut lalu dikirim ke pusat kendali di darat dan divalidasi oleh petugas sebelum direspons dengan penugasan regu pemadam.

Namun, teknologi ini tetap punya keterbatasan. Tutupan awan tebal, kepadatan asap, dan resolusi sensor bisa membuat sebagian titik api tidak terdeteksi. Oleh karena itu, angka tujuh titik api yang dilaporkan BPBD adalah estimasi yang cenderung konservatif—kemungkinan jumlah sebenarnya di lapangan lebih banyak. Di sinilah peran tim patroli darat menjadi pelengkap yang tak kalah penting dari data satelit dalam memastikan tidak ada bara yang luput dari pantauan.

Langkah darurat dan kerja sama semua pihak

Instruksi Presiden agar penanganan dilakukan segera biasanya diterjemahkan dalam serangkaian operasi terpadu. Di udara, pesawat melakukan water bombing atau pengeboman air untuk memadamkan api dari ketinggian. Di darat, regu pemadam membangun sekat dan kanal agar api tidak menjalar antarsektor. Bila cuaca mendukung, teknologi modifikasi cuaca (TMC)—teknik menaburkan garam ke awan agar hujan turun lebih cepat—juga kerap digelar untuk mempercepat proses pendinginan lahan.

Meski begitu, upaya pemerintah saja tidak cukup. Mayoritas karhutla di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia, baik disengaja untuk membuka lahan maupun tidak disengaja akibat puntung rokok atau tungku yang dibiarkan menyala. Karena itu, edukasi warga dan penegakan hukum bagi pembakar lahan menjadi dua sisi yang harus berjalan beriringan. Masyarakat juga didorong untuk segera melapor begitu mendeteksi asap atau api di sekitar lingkungannya, supaya tim penanganan bisa tiba sebelum kebakaran membesar.

Rapat di Riau menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan setengah hati. Dengan tujuh titik api yang tersisa dan 900 hektare lahan yang masih terbakar, hitungan waktu kini menjadi musuh bersama. Pertanyaannya bukan lagi apakah api bisa dipadamkan, melainkan seberapa cepat semua pihak bergerak sebelum asap kembali menyelimuti langit Sumatra.