Pimpinan DPR Temui Aliansi Guru, Bahas Nasib Honorer di Senayan

Pagi yang bersejarah itu, Selasa (18/5/2027), halaman depan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan dipadati oleh rombongan guru dari berbagai penjuru Tanah Air. Mereka datang atas nama Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, sebuah gerakan akar rumput yang menyatukan puluhan ribu pendidik honorer. Setelah bertahun-tahun menyuarakan nasib, akhirnya pintu gedung dewan terbuka untuk mendengarkan mereka secara langsung.

Matahari pagi baru saja terbit sempurna ketika para guru mulai memasuki ruang audiensi. Beberapa di antaranya terlihat memeluk erat map berisi data-data lengkap—bukan hanya angka, tapi juga kisah hidup. Di antara mereka, ada yang telah mengabdi selama 18, 20, bahkan 25 tahun tanpa status kepegawaian yang jelas. Wajah-wajah mereka rada lelah, tetapi sorot matanya penuh harap. “Ini mungkin yang terbaik yang bisa kami perjuangkan,” gumam seorang guru asal Pulau Sumba yang hadir dengan kostum adat.

Perjalanan Panjang Menuju Meja DPR

Pertemuan ini bukan kali pertama aliansi mencoba berdialog. Sejak tahun 2024, berbagai aksi damai dilakukan di sekitaran Patung Kuda dan kementerian. Namun, baru hari inilah pimpinan DPR bersedia mengalokasikan waktu khusus. Koordinator nasional aliansi menyampaikan apresiasi atas kesediaan dewan, meskipun dengan nada penuh tekanan.

“Kita sudah lelah berjalan kaki dan berpanas-panas. Sekarang waktunya wakil rakyat menunjukkan bukti, bukan janji,”

Fakta Kunci di Balik Krisis Guru Honorer

Dokumen yang disodorkan aliansi memuat data mengejutkan: sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia belum memiliki status kepegawaian tetap. Dari jumlah itu, lebih dari 60% telah mengajar di atas 10 tahun dengan honor rata-rata Rp500.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Bahkan di daerah terpencil, ada yang hanya menerima Rp150.000 per bulan—jauh di bawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan bahwa hampir 30% dari mereka adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 2-3 anak dengan pendapatan tak menentu.

Para guru ini adalah ujung tombak pendidikan di pelosok negeri. Mereka mengajar di sekolah-sekolah kekurangan guru PNS, sering kali di daerah yang sulit dijangkau. Tanpa mereka, banyak sekolah dasar dan menengah akan lumpuh. Bayangkan, semangat mengajar harus ditopang dengan pekerjaan sampingan seperti bertani atau berjualan pulsa. Kondisi inilah yang mendorong aliansi untuk tidak menyerah.

Respon dan Komitmen DPR

Pimpinan DPR yang hadir—termasuk Ketua DPR dan Wakil Ketua Komisi X—menyimak dengan saksama. “Ini bukan cuma soal angka, ini soal kemanusiaan dan masa depan bangsa. Kita tidak bisa lagi berdebat tentang formasi sementara anak-anak kita kehilangan guru,” ujar seorang pimpinan dewan, yang kemudian disambut riuh peserta.

Dalam sesi tanya jawab, terungkap bahwa masalah utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang melimpah dengan formasi PPPK yang disediakan pemerintah. Tahun lalu, dari 1,2 juta guru yang terdata di Dapodik, hanya sekitar 150 ribu formasi PPPK yang dibuka, dan itu pun tidak semuanya terisi karena kendala teknis.

DPR berkomitmen untuk segera memanggil Menteri Pendidikan dan Menteri PAN-RB dalam rapat kerja gabungan. Kesepakatan lain adalah pembentukan panitia kerja (panja) khusus yang akan mengawal penyelesaian masalah guru honorer dalam 100 hari kerja. Ini menjadi titik terang, karena selama ini aspirasi mereka hanya berputar di level eselon tanpa tindakan nyata.

Harapan di Tengah Birokrasi

Sebelum pertemuan berakhir, beberapa perwakilan guru mengungkapkan perasaan campur aduk. Ibu Theresia dari Flores, yang telah mengajar 22 tahun, tak kuasa menahan air mata. “Saya hampir putus asa. Tapi hari ini saya merasa punya saudara di Senayan,” tuturnya sambil terisak. Suasana berubah menjadi haru ketika para anggota DPR berdiri dan memberikan penghormatan kepada seluruh guru yang hadir.

Meski demikian, para guru tetap realistis. Mereka tahu bahwa birokrasi di Indonesia sering kali menjadi tembok tebal. Namun dengan sorotan publik yang semakin besar, mereka yakin tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mengabaikan. “Kalau bukan sekarang, entah kapan lagi,” celetuk guru muda dari Lampung.

Di penghujung acara, semua pihak menandatangani berita acara yang menjadi komitmen bersama. Gusuran harapan kini membuncah. Kini bola berada di tangan DPR dan pemerintah. Akankah 100 hari ke depan menjadi titik balik bagi pahlawan tanpa tanda jasa ini? Waktu yang akan menjawab.