Koperasi dan Keuangan Syariah Dukung Akselerasi PLTS 100 GW

Jakarta – Program ambisius pemerintah untuk membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) hingga tahun 2030 mendapat dukungan baru dari sektor ekonomi kerakyatan. Koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, kini diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam penyediaan akses listrik murah serta pemicu pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kehadiran koperasi diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian target energi bersih nasional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

Negara memiliki pekerjaan besar. Saat ini kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru sekitar 0,3 GW, sangat jauh dari target 100 GW dalam tujuh tahun ke depan. Untuk menutup kesenjangan itu, peran serta komunitas lokal menjadi keniscayaan. Koperasi Desa Merah Putih, yang memiliki jejaring luas hingga pelosok negeri, dinilai mampu menjadi agen transisi energi sekaligus penggerak ekonomi desa. Melalui koperasi, warga bisa berpartisipasi secara kolektif dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan listrik surya.

Pilar Baru Energi Desa

Koperasi di Indonesia terbukti tangguh sebagai motor ekonomi rakyat. Dengan total lebih dari 127 ribu koperasi aktif melayani 27 juta anggota, potensi ini sangat besar jika dioptimalkan untuk pembiayaan energi terbarukan. Kementerian Koperasi dan UKM melihat momentum tepat: menjadikan pembangunan PLTS skala kecil-menengah sebagai proyek unggulan koperasi, khususnya koperasi multipihak berbasis desa. Satu unit Koperasi Desa Merah Putih dapat mengelola sistem PLTS atap, PLTS komunal, hingga minigrid untuk melistriki permukiman yang selama ini gelap gulita.

“Koperasi memiliki akar kuat di masyarakat desa. Dengan skema keuangan syariah, partisipasi warga dalam transisi energi akan lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Ahmad Muzakki, ekonom senior dan pengamat keuangan syariah.

Skema Syariah Tanpa Riba

Pendanaan program PLTS desa tidak mutlak bergantung pada APBN atau investor asing. Keuangan syariah menawarkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Skema musyarakah mutanaqisah (kemitraan dengan kepemilikan menurun) memungkinkan koperasi dan anggota secara bertahap memiliki aset PLTS. Selain itu, akad ijarah (sewa) dapat diterapkan untuk penyewaan panel surya oleh koperasi kepada anggota, dengan biaya yang lebih rendah ketimbang listrik konvensional. Pendekatan ini tidak hanya bebas riba, tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif atas keberlanjutan proyek.

Sebagai contoh, di Desa Sukamaju, Jawa Tengah, satu unit Koperasi Desa Merah Putih berhasil mengelola PLTS atap 200 kWp dengan sistem ijarah. Warga cukup membayar iuran bulanan setara tarif listrik bersubsidi, sementara kelebihan produksi dijual ke PLN melalui skema ekspor-impor. Model ini diharapkan direplikasi di ribuan desa lainnya.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Kehadiran listrik surya murah tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi lokal. Usaha mikro seperti penggilingan padi, produksi es batu nelayan, atau warung telekomunikasi bisa beroperasi lebih efisien. Di banyak tempat, anak-anak bisa belajar dengan cahaya stabil setelah magrib, dan puskesmas desa mampu menyimpan vaksin dengan andal. “Listrik itu kuncinya. Begitu masuk, aktivitas ekonomi langsung bergerak. Kami sudah lama menunggu,” kata seorang ketua koperasi di Nusa Tenggara Timur penuh haru.

Secara makro, program 100 GW PLTS diproyeksikan menciptakan 1,2 juta lapangan kerja hijau sepanjang rantai pasok, dari manufaktur panel hingga instalasi dan perawatan di desa. Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi karbon bisa mencapai 150 juta ton CO2 per tahun, angka yang signifikan bagi komitmen Indonesia menuju net zero emission 2060. Koperasi, sebagai garda terdepan, memastikan bahwa manfaat lingkungan ini sejalan dengan pemerataan ekonomi.

Tantangan dan Harapan

Perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam mengelola teknologi PLTS perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis, tata kelola, dan literasi keuangan syariah. Selain itu, dukungan regulasi yang mempermudah perizinan, insentif fiskal, serta akses permodalan dengan margin rendah harus segera diwujudkan. Pemerintah, perbankan syariah, dan lembaga filantropi diharapkan dapat membentuk ekosistem yang kondusif.

Dengan sinergi semua pihak, mimpi tentang desa-desa mandiri energi bukan lagi utopia. Koperasi Desa Merah Putih dan keuangan syariah menjadi dua sayap yang siap menerbangkan Indonesia menuju transisi energi berkeadilan. Dari desa, untuk negeri, dan seluruh rakyat Indonesia.