Pemprov Jambi Setujui Tambahan Anggaran Penegakan Hukum Zero ODOL 2027

JAMBI, Terdepan.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi secara resmi menyetujui penambahan alokasi anggaran operasional penegakan hukum (Gakkum) lalu lintas. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat pengawasan terpadu serta mempercepat realisasi program bebas kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027 mendatang.

Persetujuan anggaran ini menjadi angin segar bagi jajaran Dinas Perhubungan bersama aparat penegak hukum di wilayah Jambi. Tingginya mobilitas kendaraan berat sektor logistik, komoditas perkebunan, dan pertambangan di ruas jalan nasional maupun provinsi selama ini memicu percepatan kerusakan infrastruktur jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

Urgensi Penertiban Muatan Berlebih di Wilayah Jambi

Kondisi jalan di Provinsi Jambi kerap mengalami degradasi struktural akibat beban gandar kendaraan yang melampaui batas kelas jalan maksimum. Truk-truk pengangkut hasil bumi yang melanggar spesifikasi teknis dinilai menyerap anggaran pemeliharaan jalan daerah dalam jumlah signifikan setiap tahun anggaran.

"Penegakan hukum tanpa didukung alokasi logistik dan operasional yang memadai di lapangan tidak akan berjalan optimal. Dukungan anggaran ini mempertegas komitmen daerah untuk menghentikan praktik ODOL demi keselamatan publik dan ketahanan infrastruktur," ujar perwakilan Dishub Provinsi Jambi dalam keterangannya.

Dengan adanya suntikan anggaran pengawasan ini, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dapat menggelar razia terukur secara berkala di simpul-simpul logistik utama.

Tahapan Penegakan Hukum Menuju Target Zero ODOL

Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menyusun tahapan penertiban terstruktur guna memastikan kepatuhan para pelaku usaha dan pemilik armada angkutan barang:

1. Fase Sosialisasi dan Edukasi (Kuartal I–II): Memberikan imbauan masif kepada perusahaan karoseri, asosiasi pengemudi, dan korporasi pengguna jasa angkutan mengenai batas toleransi muatan serta ancaman sanksi pemotongan dimensi truk ilegal.
2. Fase Operasi Timbang Portabel Terpadu (Kuartal III): Menempatkan alat penimbangan portabel di jalur lintas timur dan jalur logistik sentral guna menjaring kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI).
3. Fase Penindakan dan Penegakan Sanksi Hukum (Kuartal IV dan Berkelanjutan): Memberlakukan sanksi tegas berupa tilang elektronik, transfer muatan di tempat, hingga sanksi pidana normalisasi fisik bagi kendaraan yang terbukti melakukan modifikasi dimensi sasis secara ilegal.

Strategi Efisiensi Anggaran dan Perlindungan Aset Publik

Penambahan dana Gakkum ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomis yang jauh lebih luas bagi keuangan daerah. Mengurangi laju kerusakan jalan akibat truk over kapasitas secara langsung menekan pengeluaran belanja modal perbaikan jalan hingga puluhan miliar rupiah.

• Penurunan Angka Kecelakaan: Mengurangi insiden fatal akibat rem blong dan patah as roda pada kendaraan bermuatan ekstrem.
• Perpanjangan Usia Pakai Jalan: Mempertahankan kualitas aspal jalan nasional dan provinsi sesuai umur rencana teknis.
• Peningkatan Iklim Usaha Sehat: Mendorong kesetaraan tarif dan kompetisi sehat di antara para pengusaha logistik yang taat regulasi tonase.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan seluruh jalur arteri utama di kawasan tersebut dapat beroperasi secara tertib tanpa ada lagi pelanggaran dimensi dan tonase secara masif sebelum batas akhir tahun 2027.