Pemerintah Turunkan Harga Gas Industri, Dasco: Ini Kabar Gembira bagi Pekerja

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri. Langkah ini dinilainya sangat penting mengingat sebelumnya serikat pekerja sempat mengeluhkan beban biaya produksi yang tinggi akibat harga gas melambung. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika tidak segera ditangani oleh pemerintah bersama legislatif.

Kebijakan penurunan harga gas bumi untuk sektor industri tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pengumuman disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dengan DPR RI yang dipimpin oleh Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/6/2026). Hadirnya kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menanti kepastian harga energi yang lebih kompetitif di tanah air.

"Setelah kita menghitung dan kami sudah lapor Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM sekarang diturunkan menjadi USD 13," ujar Bahlil.

Dalam rapat tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa harga gas industri yang semula berkisar antara USD 20 hingga USD 23 per MMBtu kini resmi diturunkan menjadi USD 13 per MMBtu. Penurunan signifikan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional pabrik sehingga daya saing produk dalam negeri dapat meningkat di pasar global.

Dasco menyebut keputusan tersebut merupakan kabar gembira bagi para pekerja. Dengan berkurangnya tekanan biaya produksi, perusahaan diharapkan tidak lagi melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, stabilitas harga gas ini justru bisa membuka peluang perluasan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar ke depannya.

Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus mencari solusi guna mendukung kelangsungan industri dalam negeri. Kebijakan harga gas yang lebih terjangkau dianggap sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta melindungi hak-hak pekerja Indonesia, sebagaimana dilaporkan Terdepan.id.