PBB Desak Akses Penyelidikan Kuburan Massal di Jalur Gaza

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Volker Turk, secara resmi menyerukan pembukaan akses penuh dan tanpa hambatan bagi tim penyelidik internasional independen ke seluruh wilayah Jalur Gaza. Desakan ini menyusul laporan mengenai ribuan jenazah yang diyakini masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan, serta penemuan sejumlah kuburan massal di sekitar kompleks fasilitas medis utama.

Dalam pernyataan resminya di Jenewa, Turk menegaskan bahwa penghancuran infrastruktur sipil yang masif telah menghambat proses evakuasi kemanusiaan. Badan pertahanan sipil setempat diperkirakan kekurangan alat berat untuk mengangkat reruntuhan beton, sehingga menyisakan trauma mendalam dan ketidakpastian bagi ribuan keluarga korban yang kehilangan kontak dengan kerabat mereka.

Kronologi Temuan dan Eskalasi Krisis Kemanusiaan

Krisis penanganan jenazah dan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza berkembang melalui serangkaian peristiwa krusial berikut:

1. Penarikan Pasukan dari Kompleks Medis: Pasukan militer dilaporkan mundur dari area Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser, meninggalkan kehancuran skala besar di seluruh fasilitas medis.
2. Penemuan Kuburan Massal: Tim medis lokal dan petugas pertahanan sipil mulai menggali kuburan massal darurat di halaman rumah sakit, menemukan ratusan jasad yang beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi tangan terikat.
3. Laporan Korban Hilang: Otoritas kesehatan dan pertahanan sipil mendata setidaknya lebih dari 10.000 korban masih tertimbun di bawah reruntuhan di berbagai penjuru Gaza dan belum dapat dievakuasi.
4. Seruan Mandat Internasional: Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) secara terbuka menuntut izin masuk bagi penyelidik forensik independen guna memastikan transparansi investigasi.

"Penghancuran rumah sakit terbesar di Gaza dan temuan jenazah dalam jumlah signifikan memerlukan investigasi independen, transparan, dan efektif. Mengingat iklim impunitas yang berlaku, penyelidik internasional harus dilibatkan secara langsung," tegas Volker Turk dalam keterangan persnya di Jenewa.

Kondisi Evakuasi dan Hambatan Forensik

Kondisi di lapangan saat ini sangat mengkhawatirkan akibat ketiadaan pasokan bahan bakar, mesin ekskavator, serta peralatan identifikasi forensik dasar. Upaya pencarian korban terpaksa dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya, yang secara signifikan memperlambat proses identifikasi dan penguburan yang layak sesuai martabat kemanusiaan.

PBB menyoroti sejumlah poin mendesak yang harus segera dipenuhi oleh seluruh pihak yang berkonflik:

• Pemberian akses masuk tanpa syarat bagi penyelidik forensik dan tim pencari fakta PBB.
• Penyediaan koridor aman untuk pengiriman alat berat dan logistik pencarian korban.
• Perlindungan menyeluruh terhadap sisa infrastruktur sipil dan personel medis yang bertugas.
• Penyimpanan bukti-bukti material di lokasi guna mendukung proses peradilan internasional di masa depan.

Turk mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional secara tegas mewajibkan perlindungan terhadap warga sipil, personel medis, serta penghormatan terhadap jenazah korban perang. Kegagalan dalam memberikan akses investigasi yang transparan dinilai akan memperburuk krisis impunitas atas dugaan kejahatan perang di kawasan tersebut.