Pajak Urin hingga Janggut, Benda Aneh Ini Pernah Dipungut Negara

Pajak identik dengan penghasilan, kendaraan, properti, atau barang mewah. Namun sejarah mencatat fakta yang jauh lebih aneh: pemerintahan di berbagai era pernah memungut pajak dari benda paling tak terduga, mulai dari air kencing, janggut, hingga kepala manusia. Yang lebih mengejutkan, warga yang menghindari pajak-pajak unik tersebut bisa menerima sanksi berat, bahkan dipenjara. Rangkaian kisah ini menunjukkan betapa kreatifnya otoritas fiskal zaman dahulu dalam mencari sumber pendapatan negara.

Abad Pertama Masehi: Kekaisaran Romawi Pungut Pajak Urin

Kisah pajak paling aneh dimulai dari Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi. Kaisar Vespasianus, yang memerintah tahun 69 hingga 79 Masehi, memberlakukan vectigal urinae alias pajak urin. Objeknya bukan sembarang cairan, melainkan urin yang dikumpulkan dari toilet umum di kota-kota Romawi.

Saat itu urin dianggap komoditas bernilai karena mengandung amonia. Industri penyamakan kulit dan pencucian pakaian menggunakan urin sebagai bahan utama proses produksi. Para pedagang yang memanen urin dari tempat umum pun wajib membayar iuran kepada kas negara.

"Pecunia non olet — uang tidak berbau. Begitu jawaban legendaris Vespasianus ketika putranya, Titus, memprotes kebijakan itu dianggap tidak pantas," demikian tercatat dalam sejumlah tulisan sejarah Romawi.

Tahun 1698: Rusia Tarik Pajak Janggut di Era Peter the Great

Lompat ke akhir abad ke-17, Tsar Peter Agung dari Rusia mencatat namanya sebagai penguasa dengan kebijakan perpajakan paling ikonik. Setelah berkunjung ke Eropa Barat pada 1697-1698, ia ingin menjadikan Rusia modern mengikuti gaya hidup Eropa, termasuk soal penampilan.

Pada tahun 1698, pemerintah Rusia resmi memberlakukan pajak janggut. Laki-laki yang tetap ingin memelihara janggut wajib membayar sejumlah uang setiap tahun. Untuk kaum bangsawan dan saudagar, tarifnya mencapai 100 rubel per tahun, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Petani dan rakyat biasa dikenakan tarif lebih murah saat melewati gerbang kota.

Mekanisme penegakannya berjalan sistematis:

1. Warga yang membayar pajak janggut menerima koin tembaga khusus bernama beard token sebagai bukti resmi.
2. Koin tersebut wajib dibawa dan ditunjukkan setiap kali petugas melakukan pemeriksaan.
3. Warga yang tertangkap tidak membayar namun tetap berjanggut dipaksa mencukur janggutnya secara paksa.

Kebijakan ini memicu resistensi di kalangan agamawan Rusia, karena janggut dianggap simbol kehormatan dan kesalehan. Namun Peter Agung tetap teguh demi agenda modernisasinya.

Abad 14 hingga 18: Pajak Kepala Lintas Peradaban

Bukan hanya cairan dan rambut wajah, kepala manusia juga menjadi objek pungutan lewat sistem pajak kepala atau poll tax. Model pajak ini dikenakan flat kepada setiap individu tanpa melihat kemampuan ekonominya.

Di Inggris, pajak kepala yang diberlakukan pada abad ke-14 memuncak pada kerusuhan besar tahun 1381, dikenal sebagai Peasants' Revolt. Ribuan petani memberontak terhadap beban pajak yang membebani mereka. Beberapa abad kemudian, Rusia di bawah Peter Agung juga menerapkan soul tax pada 1718, yakni pajak yang dihitung per jiwa penduduk.

• Poll tax Inggris 1379-1381 memicu pemberontakan petani terbesar dalam sejarah negeri itu.
• Soul tax Rusia 1718 menjadi tulang punggung pendapatan negara selama lebih dari satu abad.
• Model serupa muncul di berbagai kerajaan dan imperium lain di dunia.

Sanksi Berat Menanti Pelaku Penggelapan Pajak

Negara-negara pada masa itu tidak main-main dalam menegakkan pajak anehnya. Pelaku penggelapan dapat menerima konsekuensi berlapis, mulai dari denda berat, penyitaan harta, pencukuran paksa, hingga penjara. Bagi sebagian warga, biaya sosial juga terasa: menolak membayar pajak janggut berarti harus mengorbankan identitas yang telah diwariskan turun-temurun.

"Sejarah membuktikan, otoritas fiskal selalu menemukan cara baru menguras kas negara, bahkan dari hal-hal yang paling personal sekalipun," tulis sejumlah pengkaji sejarah ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang modern, pajak-pajak tersebut tampak absurd dan melanggar prinsip keadilan. Namun para ahli menilai kebijakan-kebijakan itu lahir dari kebutuhan mendesak membiayai perang, pembangunan istana, dan reformasi negara. Kisah pajak urin, janggut, dan kepala pun tetap relevan hari ini sebagai pengingat bahwa perbatasan antara kewajiban fiskal dan hak personal kerap kali tipis.