Mendagri Tegaskan Anggaran Pengangkatan Guru PPPK Bersumber dari APBN

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan skema strategis terkait pengangkatan tenaga honorer, khususnya guru, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pemerintah memastikan bahwa beban pembiayaan pengangkatan status aparatur tersebut akan ditopang langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini diambil guna memberikan kepastian status hukum dan kesejahteraan bagi jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi, sekaligus meringankan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini dinilai terbatas untuk mengakomodasi belanja pegawai skala besar.

Kronologi Pembahasan Status PPPK Bersama Parlemen

Pemerintah bersama legislatif mempercepat sinkronisasi data dan regulasi pengangkatan aparatur melalui tahapan terstruktur berikut:

1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri: Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kementerian Keuangan menyusun kalkulasi kebutuhan formasi serta kesiapan fiskal nasional untuk formasi guru dan tenaga kesehatan.
2. Konsolidasi Bersama DPR RI: Mendagri menghadiri forum koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan guna menyelaraskan kebijakan teknis PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu lintas profesi.
3. Penetapan Skema Penganggaran Terpusat: Disepakati bahwa alokasi gaji pokok dan tunjangan utama formasi prioritas disalurkan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditentukan peruntukannya (earmarked) dari APBN.

"Pemerintah berkomitmen menuntaskan penataan tenaga non-ASN tanpa memicu pemutusan hubungan kerja massal dan tanpa mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Dukungan APBN menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak terbebani," ujar Tito Karnavian.

Skema Penataan dan Klasifikasi PPPK

Pemerintah membagi skema penyelesaian tenaga non-ASN ke dalam dua mekanisme utama guna mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN):

• PPPK Penuh Waktu: Diberikan kepada tenaga honorer yang lolos seleksi formasi dan memenuhi kualifikasi beban kerja instansi secara penuh dengan standar gaji aparatur reguler.
• PPPK Paruh Waktu (Part-Time): Diberikan kepada tenaga non-ASN yang belum mendapatkan alokasi formasi penuh waktu untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, dengan jam kerja dan kompensasi yang disesuaikan.
• Prioritas Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Guru dan tenaga medis mendapatkan porsi terbesar dalam konversi status guna menjamin mutu pelayanan dasar di seluruh pelosok daerah.

Dukungan Fiskal Menjaga Stabilitas Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kebijakan penataan tenaga honorer tidak boleh mengganggu proporsi belanja modal pada APBD. Selama ini, sebagian besar pemerintah daerah menghadapi kendala rasio belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal 30 persen.

Melalui pengalihan sumber pembiayaan ke Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur publik serta program pengentasan kemiskinan daerah, sembari tetap menunaikan hak-hak tenaga pendidik secara teratur.