Mendagri Peringatkan Inflasi Merangkak ke 3,5 Persen

Angka inflasi yang terus merangkak naik menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah karena laju inflasi nasional kini mendekati ambang 3,5 persen. Peringatan ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sinyal bahwa daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok sedang berada di titik rawan. Ibarat seperti tekanan air di dalam pipa yang terus meningkat, jika tidak segera dikendalikan, lonjakan harga bisa merembes ke seluruh sendi perekonomian dan memicu gejolak sosial.

Dalam forum koordinasi pengendalian inflasi, Tito menegaskan bahwa angka tersebut sudah mendekati batas atas target pemerintah. Ia meminta jajaran pemerintah daerah tidak menunggu hingga inflasi menembus angka psikologis 4 persen. Menurutnya, langkah antisipatif harus diambil sekarang, terutama menjelang periode permintaan tinggi seperti hari besar keagamaan dan libur panjang.

Mengapa 3,5 Persen Menjadi Angka Kritis

Bagi pembaca awam, inflasi 3,5 persen mungkin terdengar kecil. Namun dalam konteks makroekonomi, angka ini adalah ambang yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dalam rentang sasaran 2,5 hingga 3,5 persen. Artinya, ketika inflasi menyentuh 3,5 persen, pemerintah sudah kehabisan ruang toleransi. Setiap kenaikan 0,1 persen setelahnya berpotensi memicu kenaikan suku bunga acuan, yang berdampak langsung pada cicilan rumah, kredit kendaraan, dan modal usaha kecil.

Tekanan inflasi kali ini didominasi oleh kenaikan harga pangan bergejolak alias volatile food. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan minyak goreng menjadi penyumbang terbesar. Faktor cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan spekulasi pasar memperparah situasi. Tito menyoroti bahwa masalah utama sering kali bukan pada ketersediaan barang, melainkan pada rantai pasok yang tidak efisien dari produsen ke konsumen.

Peran Pemerintah Daerah dalam Meredam Gejolak Harga

Tito menekankan bahwa kendali inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki instrumen strategis yang selama ini sering tidak dioptimalkan, antara lain:

1. Operasi pasar murah untuk menekan harga komoditas yang melonjak.

2. Subsidi transportasi distribusi agar biaya logistik tidak membebani harga jual.

3. Kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan lintas wilayah.

4. Pemantauan stok gudang guna mencegah penimbunan oleh pelaku usaha nakal.

Ia juga meminta setiap daerah membentuk satuan tugas pangan yang aktif turun ke pasar, bukan hanya duduk di ruang rapat. Data harga harian harus menjadi dasar pengambilan kebijakan, bukan laporan bulanan yang sudah kedaluwarsa.

Dampak Nyata bagi Rumah Tangga dan Pelaku Usaha

Kenaikan inflasi yang tidak terkendali akan langsung terasa di dapur rumah tangga. Ibu rumah tangga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk jumlah belanja yang sama. Daya beli tergerus, konsumsi melemah, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan momentum. Bagi pelaku usaha mikro, kenaikan bahan baku memaksa mereka menaikkan harga jual, yang kemudian menurunkan jumlah pembeli. Inilah lingkaran setan inflasi yang harus diputus sejak dini.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai langkah fiskal, termasuk penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga melalui Badan Pangan Nasional. Namun implementasi di lapangan sangat bergantung pada kesigapan pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, karena inflasi adalah fenomena multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja.

Langkah Strategis ke Depan

Mendagri menginstruksikan agar setiap gubernur dan bupati/wali kota melaporkan perkembangan harga secara berkala. Ia juga mendorong digitalisasi data pangan agar intervensi dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, penguatan infrastruktur logistik seperti jalan dan pelabuhan daerah menjadi prasyarat jangka panjang untuk meredam disparitas harga antardaerah.

Dalam jangka pendek, masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying yang justru mempercepat kenaikan harga. Edukasi publik mengenai pola konsumsi bijak juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Pada akhirnya, peringatan Tito adalah pengingat bahwa stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi ketahanan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.