Mendagri Dorong Daerah Sukseskan Swasembada Pangan Lewat SEB

Bayangkan kebutuhan pangan 270 juta penduduk Indonesia sepanjang tahun. Beras, jagung, sayur, dan protein hewani harus tersedia tanpa jeda. Di sinilah pertanyaan penting muncul: bagaimana negara memastikan pasokan pangan tidak bergantung pada impor? Jawabannya terletak pada sebuah program besar bernama swasembada pangan, dan kini pemerintah pusat mendorong daerah untuk benar-benar menjalankannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang meminta pemerintah daerah menyukseskan program tersebut, salah satunya dengan memperkuat penyuluhan pertanian. Kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan upaya menggerakkan mesin birokrasi hingga tingkat desa demi ketahanan pangan nasional.

Mengapa Penyuluhan Pertanian Jadi Kunci

Swasembada pangan tidak bisa dicapai hanya dengan menambah luas lahan. Produktivitas per hektare harus naik, dan di sinilah peran penyuluh pertanian menjadi vital. Ibarat seorang pelatih di tim olahraga, penyuluh membantu petani memahami teknik budidaya, pemilihan bibit unggul, pengendalian hama, hingga cara mengakses pasar. Tanpa pendampingan, petani cenderung bertahan dengan cara lama yang hasilnya stagnan.

Dalam SEB tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan penyuluhan agar program swasembada berjalan efektif. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) — fasilitas di kecamatan yang menjadi pusat informasi dan pelatihan bagi petani — akan menjadi fokus perbaikan. BPP di banyak daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga, fasilitas, dan anggaran operasional. Perbaikan ini mencakup peningkatan kapasitas penyuluh, penyediaan sarana, serta sinkronisasi data antara pusat dan daerah.

“Daerah harus menjadi ujung tombak. Tanpa dukungan nyata dari kabupaten dan kota, target swasembada hanya akan menjadi angka di atas kertas,” tegas Mendagri dalam arahan kepada pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi.

Fungsi BPP dan Tantangan di Lapangan

BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian berperan sebagai simpul ekosistem pertanian di tingkat kecamatan. Di sana petani bisa mendapat informasi harga komoditas, bantuan alat mesin pertanian, hingga pelatihan digital untuk pemasaran. Sayangnya, kondisi BPP di berbagai daerah belum merata. Ada yang bangunannya rusak, ada pula yang kekurangan penyuluh karena alih tugas atau pensiun.

Perbaikan BPP menjadi langkah strategis karena menyentuh langsung kebutuhan petani kecil. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi, termasuk menghadirkan penyuluh milenial yang melek teknologi. Dengan begitu, petani tidak hanya mendapat ilmu tanam, tetapi juga kemampuan membaca peluang pasar lewat platform digital. Ini sejalan dengan pengembangan teknologi pertanian presisi yang mulai diadopsi di sejumlah wilayah.

Selain itu, SEB mendorong koordinasi lintas sektor. Dinas pertanian, dinas pekerjaan umum untuk irigasi, hingga dinas perdagangan harus bekerja sinkron. Irigasi yang buruk dapat menggagalkan panen, sementara akses pasar yang terputus membuat harga jatuh. Karena itu, pendekatan swasembada pangan kini tidak lagi sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem kebijakan.

Dampak bagi Petani dan Konsumen

Bagi petani, dukungan penyuluhan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan pendapatan. Ketika produktivitas naik, biaya produksi per kilogram bisa ditekan. Bagi konsumen, pasokan yang melimpah berpotensi menjaga harga pangan tetap stabil, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan melonjak.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi beras nasional mencapai sekitar 30 juta ton per tahun. Jika produksi dalam negeri mampu memenuhi angka itu tanpa impor, maka devisa negara dapat dihemat triliunan rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penelitian teknologi pangan. Inilah mengapa swasembada pangan bukan sekadar proyek pertanian, melainkan fondasi kedaulatan ekonomi.

Namun, tantangan tetap ada. Perubahan iklim membuat pola musim tidak menentu, serangan hama meningkat, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Karena itu, penyuluhan harus adaptif, membekali petani dengan varietas tahan iklim dan teknik irigasi hemat air. Implementasi di lapangan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan program sesaat.

Langkah Berikutnya dan Harapan Daerah

Dengan keluarnya SEB, pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk bergerak cepat. Kepala daerah diminta menyusun rencana aksi, menetapkan target produksi, dan melaporkan kemajuan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri akan memantau melalui sistem pelaporan elektronik agar transparansi terjaga.

Keberhasilan swasembada pangan pada akhirnya bergantung pada kolaborasi. Pusat menyediakan kebijakan dan anggaran, daerah mengeksekusi, penyuluh mendampingi, dan petani menjadi aktor utama. Jika seluruh rantai ini berjalan, mimpi Indonesia mandiri pangan bukan hal mustahil. Teknologi, inovasi, dan penelitian menjadi katalis, tetapi tanpa kerja nyata di sawah, semuanya hanya wacana. Inilah momen bagi setiap daerah untuk membuktikan bahwa ketahanan pangan dimulai dari desa.