Mamdani Soroti Peran AS di Balik Tiga Tahun Agresi Gaza

Selama tiga tahun terakhir, Jalur Gaza menjadi saksi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di abad ini. Ribuan nyawa melayang, infrastruktur luluh lantak, dan jutaan orang mengungsi. Namun di balik tragedi itu, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: seberapa besar peran Amerika Serikat (AS) dalam keberlanjutan agresi Israel terhadap Palestina? Pertanyaan inilah yang coba diangkat oleh Wali Kota New York, Zohran Mamdani, dalam momen peringatan tiga tahun agresi brutal Israel ke Gaza. Bagi publik Indonesia yang mengikuti perkembangan geopolitik, pernyataan Mamdani menjadi cermin bagaimana politik lokal di negara adidaya bisa bersinggungan langsung dengan isu kemanusiaan global.

Mengapa Pernyataan Mamdani Penting?

Mamdani bukan sekadar pejabat kota biasa. Ia adalah politikus progresif pertama yang memimpin New York, kota dengan populasi Yahudi terbesar di luar Israel, sekaligus komunitas Muslim dan Arab yang signifikan. Posisinya unik: ia harus menyeimbangkan tekanan politik domestik, hubungan dengan komunitas internasional, dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin kota global. Ketika ia menyoroti keterlibatan AS dalam apa yang ia sebut sebagai genosida di Gaza, pernyataan itu bergema jauh melampaui balai kota New York.

Ibarat seorang wasit di pertandingan sepak bola yang tiba-tiba bersuara tentang kecurangan di lapangan, Mamdani memilih tidak tinggal diam. Ia menyoroti bagaimana dukungan militer, diplomatik, dan finansial AS menjadi bahan bakar utama bagi operasi militer Israel selama tiga tahun. Menurutnya, tanpa lampu hijau dari Washington, agresi sebesar ini tidak mungkin berlangsung selama itu.

Aliran Dukungan AS ke Israel: Angka dan Fakta

Data berbicara lebih keras daripada retorika. AS secara historis merupakan penyokong militer terbesar Israel. Berdasarkan laporan Congressional Research Service (CRS), total bantuan militer AS ke Israel sejak 1948 mencapai lebih dari US$ 300 miliar (sekitar Rp 4.800 triliun, asumsi kurs Rp 16.000). Dalam periode tiga tahun agresi terakhir, paket bantuan darurat tambahan disetujui Kongres, termasuk US$ 14,3 miliar pada 2024 saja. Bantuan itu mencakup sistem pertahanan udara Iron Dome, amunisi presisi, jet tempur F-35, hingga dukungan intelijen.

Yang menarik, sebagian bantuan tersebut dikirim melalui mekanisme yang disebut Foreign Military Financing (FMF), yaitu program pembiayaan yang mewajibkan Israel membelanjakan dana tersebut untuk peralatan buatan AS. Artinya, aliran dana ini juga menghidupi industri pertahanan Amerika sendiri. Ini menciptakan lingkaran kepentingan yang sulit diputus.

"Tidak ada agresi selama tiga tahun tanpa logistik, tanpa senjata, tanpa veto di Dewan Keamanan PBB. Semua itu datang dari satu sumber yang sama," tegas Mamdani dalam pidatonya, merujuk pada peran AS.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. AS tercatat menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebanyak 45 kali untuk melindungi Israel dari resolusi kecaman, termasuk selama periode agresi Gaza. Veto terbaru terjadi pada 2024 ketika AS menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen.

Dampak bagi Politik Domestik AS dan Global

Posisi Mamdani mencerminkan pergeseran generasi dalam politik Amerika. Survei Pew Research Center pada 2025 menunjukkan bahwa 54% pemilih muda AS (usia 18-29 tahun) menyatakan simpati lebih besar kepada Palestina dibandingkan Israel, naik dari 38% pada 2020. Fenomena ini menciptakan disrupsi dalam ekosistem politik tradisional yang selama puluhan tahun hampir tanpa syarat mendukung Israel.

Bagi Indonesia, pernyataan Mamdani relevan karena dua alasan. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dunia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua, isu ini menguji konsistensi diplomasi bebas-aktif Indonesia di tengah tekanan global. Ketika seorang wali kota New York berani bersuara lantang, publik di Jakarta, Surabaya, atau Makassar mungkin bertanya: apa langkah konkret negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk menghentikan aliran senjata dan dana?

Mamdani juga menyerukan agar kota-kota besar dunia, termasuk New York, memutus hubungan investasi dengan perusahaan yang terlibat dalam pendudukan. Ia mendorong gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) di tingkat municipal, meski langkah ini menghadapi hambatan hukum dan politik di tingkat federal.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Peringatan tiga tahun agresi Gaza bukan hanya soal mengenang korban. Ini adalah momen refleksi tentang bagaimana rantai pasok senjata, kepentingan geopolitik, dan algoritma diplomasi bekerja. Peran AS, seperti disorot Mamdani, menunjukkan bahwa agresi modern tidak bisa berjalan tanpa jaringan dukungan lintas negara. Memahami hal ini penting bagi masyarakat awam, karena politik luar negeri sering terasa jauh, padahal dampaknya nyata: harga pangan naik, pengungsi bertambah, dan ketidakstabilan kawasan merembet ke ekonomi global.

Teknologi informasi juga memainkan peran ganda. Di satu sisi, platform digital memungkinkan dokumentasi kejahatan perang tersebar cepat. Di sisi lain, algoritma media sosial kerap membatasi jangkauan konten pro-Palestina, seperti dilaporkan Human Rights Watch. Ini menunjukkan bahwa pertarungan narasi tidak hanya di medan perang, tetapi juga di ruang digital.

Pada akhirnya, sorotan Mamdani adalah pengingat bahwa kebijakan luar negeri bukan wilayah eksklusif para diplomat. Wali kota, anggota parlemen, bahkan warga biasa memiliki suara. Pertanyaannya, apakah suara itu cukup kuat untuk mengubah arah sejarah?