Malaysia Kecam Tender 1.200 Unit Permukiman Israel di Tepi Barat

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kecaman keras atas langkah pemerintah Israel yang membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian baru di wilayah Tepi Barat. Menurut pemimpin Kuala Lumpur itu, keputusan tersebut merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap hukum internasional sekaligus pukulan telak bagi harapan perdamaian dua negara di kawasan Timur Tengah yang sudah lama mandek.

Mengapa isu ini penting bagi kita semua? Karena keputusan semacam ini tidak berdampak hanya pada warga Palestina. Ibarat seperti seseorang yang diam-diam memagari halaman tetangga lalu membangun rumah di atasnya, setiap unit permukiman baru mengubah kondisi di lapangan secara permanen. Ketika struktur fisik sudah berdiri kokoh, garis batas dalam negosiasi masa depan menjadi semakin sulit ditarik kembali. Inilah alasan komunitas internasional selalu memantau setiap pengumuman tender dengan sangat cermat.

Mekanisme Tender dan Skala Pembangunan

Tender permukiman pada dasarnya adalah proses lelang resmi yang digelar otoritas Israel untuk menyerahkan lahan kepada para pengembang guna mendirikan hunian di kawasan permukiman Yahudi. Angka lebih dari 1.200 unit yang kali ini diumumkan tergolong besar untuk satu paket keputusan, dan biasanya mencerminkan arah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Para pejabat Israel kerap menyebut pembangunan tersebut sebagai kebutuhan perumahan yang sah, sementara mayoritas negara di dunia melihatnya sebagai ekspansi koloni di wilayah yang statusnya dipersoalkan.

Sejak Perang Enam Hari tahun 1967, Tepi Barat berada di bawah pendudukan militer Israel. Saat ini diperkirakan lebih dari setengah juta pemukim Israel tinggal di wilayah tersebut, tersebar di ratusan permukiman dan pos terdepan yang dianggap ilegal oleh hampir seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations).

Pandangan Hukum Internasional

Landasan hukum utama yang dirujuk banyak negara adalah Konvensi Jenewa Keempat, khususnya pasal yang melarang negara penduduk memindahkan penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya. Dewan Keamanan PBB bahkan telah mengesahkan Resolusi 2334 pada tahun 2016, yang menegaskan bahwa aktivitas permukiman tidak memiliki validitas hukum dan harus dihentikan segera.

Posisi itu semakin kuat pada Juli 2024 ketika Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), badan yudisial tertinggi PBB yang berkedudukan di Den Haag, menyampaikan opini bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki bersifat melawan hukum dan pembangunan permukiman harus diakhiri. Israel sendiri menolak kesimpulan tersebut dan tetap berpegang pada tafsir historis serta religiusnya atas klaim wilayah.

Konsistensi Diplomasi Kuala Lumpur

Sikap Anwar Ibrahim dalam kasus ini bukan hal baru. Sejak dilantik pada November 2022, dan semakin vokal setelah eskalasi konflik di Jalur Gaza pada Oktober 2023, ia konsisten menuntut berakhirnya pendudukan serta berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan batas-batas sebelum tahun 1967. Malaysia termasuk salah satu negara yang tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, posisi yang dipertahankan sejak era kemerdekaan.

Dukungan politik, tekanan diplomatik, dan advokasi multilateral menjadi tiga instrumen utama yang kerap digunakan Putrajaya dalam memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Kecaman terhadap tender permukiman ini juga selaras dengan sikap mayoritas negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menolak segala bentuk perluasan kendali atas tanah Palestina.

Namun demikian, kritik verbal semacam ini menghadapi tantangan besar di lapangan. Selama bertahun-tahun, berbagai resolusi dan putusan internasional belum berhasil menghentikan pertumbuhan permukiman, yang justru tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Tanpa konsekuensi konkret yang disepakati bersama, pengumuman tender berikutnya kemungkinan besar akan kembali terjadi dalam waktu dekat.

Bagi para pengamat, kecaman Kuala Lumpur memiliki bobot tersendiri karena Malaysia dikenal aktif dalam Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam. Suara negara-negara berkembang semacam ini penting untuk menjaga agar isu Palestina tidak tenggelam di tengah agenda geopolitik global yang bergeser cepat, mulai dari persaingan teknologi hingga krisis energi.

Hingga kabar ini diturunkan, belum ada indikasi pemerintah Israel akan menarik kembali rencana tender tersebut. Yang pasti, langkah Anwar Ibrahim menegaskan kembali posisi Malaysia sebagai salah satu suara paling lantai di kawasan Asia yang menolak pembangunan permukiman ilegal, sekaligus mengingatkan dunia bahwa tanpa tekanan kolektif yang nyata, proses perdamaian Timur Tengah akan terus berjalan di tempat.