KPK Sita Dokumen Penting Usai Geledah Kantor Dinas PUPR Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan puluhan bundel dokumen penting serta barang bukti elektronik usai merampungkan serangkaian penggeledahan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah penegakan hukum ini dilakukan dalam rangka mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengerjaan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Tim penyidik KPK menyisir setidaknya dua lokasi strategis, yakni kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muara Enim. Penggeledahan terpadu yang berlangsung selama beberapa jam tersebut menyasar sejumlah ruangan untuk mencari bukti-bukti terkait aliran dana dan proses tender proyek.

Kronologi dan Rangkaian Penggeledahan di Dua Instansi

Aktivitas penggeledahan berlangsung secara terstruktur dan terkoordinasi guna memastikan tidak ada barang bukti yang dihilangkan atau dipindahtangankan oleh pihak-pihak terkait. Berikut adalah urutan kronologi penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK:

1. Penyisiran Kantor Dinas PUPR Muara Enim: Tim penyidik mendatangi kantor Dinas PUPR pada pagi hari dan langsung melakukan pemeriksaan mendalam di ruang kepala dinas, ruang bidang bina marga, serta ruang panitia lelang pengadaan barang dan jasa.
2. Pemeriksaan di Kantor Sekretariat Daerah: Penggeledahan berlanjut ke kompleks Kantor Bupati dan Setda Muara Enim, khususnya di ruang kerja pejabat pengambil kebijakan anggaran dan administrasi pembangunan daerah.
3. Inventarisasi dan Penyegelan Bukti: Penyidik mengumpulkan seluruh dokumen fisik, catatan keuangan proyek, serta data elektronik yang tersimpan pada perangkat komputer kerja sebelum akhirnya disegel untuk dibawa ke markas KPK.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Muara Enim. Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen lelang, dokumen anggaran proyek, serta barang bukti elektronik yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara ini," ujar juru bicara KPK dalam keterangan resminya.

Barang Bukti yang Diamankan Penyidik

KPK memastikan bahwa seluruh barang bukti yang disita akan melalui proses telaah dan uji forensik digital. Langkah ini dilakukan guna memperkuat konstruksi perkara dugaan suap dan gratifikasi dalam pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Muara Enim.

Adapun rincian barang bukti yang berhasil disita penyidik meliputi:

• Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Berkas rencana kerja anggaran dan rincian alokasi dana proyek infrastruktur tahun anggaran terkait.
• Dokumen Lelang dan Kontrak Kerja: Berkas administrasi tender, surat perjanjian kerja sama dengan pihak rekanan kontraktor, serta bukti pencairan termin pembayaran.
• Barang Bukti Elektronik (BBE): Perangkat penyimpanan data digital berupa flashdisk, hard disk eksternal, dan rekaman percakapan digital terkait pengaturan pemenang proyek.

Langkah Hukum dan Rencana Pemeriksaan Lanjutan

Setelah penggeledahan dan penyitaan selesai, KPK segera menyusun jadwal pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci. Para saksi yang akan dipanggil mencakup pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia lelang, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda dan Dinas PUPR, hingga pihak swasta kontraktor pemenang tender.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik culas dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur masyarakat.