Komisi XI DPR Pastikan TKD 2027 Akan Berpihak pada Pembangunan Daerah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2027 masih berlangsung dan belum final. Pihaknya berjanji akan mengawal agar formula TKD tetap adil serta berpihak pada kebutuhan nyata pemerintah daerah.

Menurutnya, Komisi XI memegang peran penting dalam memastikan alokasi anggaran yang rasional dan tak memberatkan daerah. “Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Misbakhun melalui siaran pers, Jumat (26/6/2026).

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah," tegasnya.

Menjawab Keresahan Pemda

Sejumlah pemerintah daerah sebelumnya menyuarakan kekhawatiran mengenai porsi TKD yang dianggap masih minim dibandingkan beban pembangunan yang harus ditanggung. Dengan pengawalan langsung dari DPR, Misbakhun berharap komponen TKD seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat disesuaikan agar lebih proporsional. Ia menekankan bahwa Komisi XI memahami dinamika fiskal daerah dan akan memperjuangkan postur TKD yang responsif terhadap disparitas kebutuhan antardaerah. Dalam beberapa pekan mendatang, serangkaian rapat konsultasi dengan Kementerian Keuangan dijadwalkan untuk menggodok formula baru yang diharapkan mampu mengakomodasi masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Komisi XI juga membuka ruang dialog dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mempertajam argumen teknis terkait besaran pagu indikatif yang tengah disusun.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyambut baik sinyal tersebut dan menilai bahwa TKD yang berpihak pada daerah merupakan fondasi utama pemerataan ekonomi. Menurutnya, jika alokasi TKD tidak tepat sasaran, maka disparitas infrastruktur dan layanan publik antardaerah akan melebar. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan alokasi TKD ini di tengah pembahasan APBN 2027 yang kian dinamis.