Komisi V DPR Desak Pemerintah Siapkan Skenario Evakuasi Erupsi Gunung Api

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi bencana dengan menyusun skenario evakuasi secara matang sebelum terjadinya erupsi gunung api. Penanganan kedaruratan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus dipersiapkan sejak potensi ancaman mulai terdeteksi oleh otoritas vulkanologi.

Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dinilai menjadi kunci mutlak dalam meminimalkan risiko korban jiwa serta kerugian materiil, terutama bagi masyarakat yang bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB).

Perencanaan Matang dan Pendataan Akurat

Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah semestinya telah mengantongi basis data yang akurat terkait demografi penduduk dan sebaran hunian di sekitar gunung api aktif. Dengan data tersebut, formulasi penanganan darurat dapat dirancang secara terukur dan sistematis.

“Kalau pemerintah sudah tahu potensi jumlah warga dan rumah yang terdampak, berbagai skenario semestinya sudah disiapkan. Mulai dari jalur dan mekanisme evakuasi, kapasitas pengungsian, ketersediaan logistik, sampai tempat tinggal sementara,” ujar Edi Purwanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Edi menambahkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana penunjang keselamatan warga harus diuji secara berkala. Ketersediaan jalur evakuasi yang layak dan bebas hambatan, armada transportasi evakuasi, hingga kecukupan bahan pangan di posko pengungsian tidak boleh dipersiapkan secara mendadak saat status gunung api telah meningkat ke level awas.

Mencegah Terputusnya Rantai Mitigasi Bencana

Kesiapsiagaan menyeluruh dinilai sangat krusial untuk memastikan golden time penyelamatan warga tidak terbuang sia-sia. Legislator menekankan bahwa koordinasi lintas sektor—mulai dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga aparat keamanan—harus berjalan harmonis.

“Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, lalu komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan masyarakat secara menyeluruh,” tegas Edi.

Untuk mengoptimalkan perlindungan sipil di wilayah rawan bencana vulkanik, Komisi V DPR RI menggarisbawahi beberapa poin strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah:

• Pemetaan Jalur dan Transportasi: Penentuan serta perbaikan rute evakuasi yang aman dan penyediaan armada penjemputan warga rentan.
• Kesiapan Titik Pengungsian: Penyediaan fasilitas penampungan sementara yang layak, ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
• Ketahanan Logistik: Jaminan pasokan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, dan perlengkapan sanitasi.
• Sistem Informasi Cepat: Penguatan jaringan komunikasi peringatan dini berbasis komunitas agar informasi evakuasi tersampaikan secara real-time.

Penguatan Kapasitas Komunitas Lokal

Sebagai negara yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia memiliki puluhan gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Oleh karena itu, simulasi kebencanaan mandiri perlu digencarkan kepada masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan instruksi dari atas, melainkan juga memberdayakan aparatur desa dan sukarelawan lokal agar memiliki pemahaman taktis dalam mengarahkan warga menuju zona aman sebelum material vulkanik membahayakan pemukiman.