Komisi II DPR Harap Mendagri Tegur Bupati Purwakarta buntut 'Lalaki Langit'

Jakarta, Terdepan.id – Lagu berjudul Lalaki Langit yang diciptakan oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menuai gelombang kecaman dari publik. Liriknya dinilai merendahkan martabat perempuan dan memicu kemarahan warganet. Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, angkat suara dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera bertindak.

Lagu Picu Reaksi Keras

Kontroversi berawal setelah potongan lirik Lalaki Langit beredar luas di media sosial. Banyak pihak menilai lirik tersebut mengandung unsur merendahkan dan mengobjektifikasi perempuan. Sejumlah organisasi perempuan dan aktivis menyampaikan kekecewaan mendalam, mengingat seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan, bukan memproduksi karya yang kontraproduktif bagi kesetaraan gender.

Berdasarkan penelusuran Terdepan.id, lagu itu awalnya diunggah melalui platform digital dan sontak diperbincangkan setelah liriknya dinilai tidak pantas. Meski belum ada pernyataan resmi dari Bupati Zein perihal maksud lagu tersebut, desakan agar ia memberikan klarifikasi publik terus menguat.

DPR Minta Mendagri Ambil Tindakan

Dede Yusuf menegaskan, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dan tanggung jawab selaku pembina kepala daerah untuk menegakkan aturan dan menjaga citra pemerintahan. Ia menekankan tindakan Bupati Purwakarta yang menciptakan lagu kontroversial tidak bisa dianggap remeh.

“Mendagri sebagai pembina kepala daerah harus meminta klarifikasi bupati. Dan bisa memberikan teguran agar pemerintahan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada,” ujar Dede Yusuf dalam pesan singkatnya yang diterima Terdepan.id, Kamis (2/7/2026).

Dede menambahkan, seorang bupati seharusnya mengutamakan tugas-tugas pokok kepemimpinan daerah. Ia menyoroti fokus kerja yang seharusnya dijalankan oleh Saepul Bahri Binzein sebagai kepala daerah.

“Harusnya dia fokus meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Purwakarta. Bukan sibuk dengan hal-hal yang malah mencoreng nama baik pemerintah daerah,” imbuh politikus Partai Demokrat tersebut.

Etika Pejabat Publik Dipertanyakan

Kasus ini kembali memantik diskusi soal etika pejabat publik di luar tugas formal kepemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, pejabat negara diingatkan untuk menjaga wibawa di ruang publik, termasuk di jagat hiburan. Publik menilai, karya seni yang melanggar norma dan memicu perpecahan dapat mengganggu marwah institusi yang dipimpinnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemendagri belum memberikan respons resmi atas desakan dari Komisi II DPR. Namun sejumlah pengamat pemerintahan memprediksi, klarifikasi terbuka dari Bupati Purwakarta menjadi langkah minimal untuk meredakan kontroversi yang telah meluas ini.

Warga Purwakarta pun berharap pemimpinnya segera memberi penjelasan dan kembali fokus pada pembangunan daerah, bukan pada polemik karya pribadi yang justru menempatkan perempuan pada posisi tidak semestinya.