Ketika Tanah Perjanjian Retak: Konflik Internal Yahudi Israel

Bayangkan sebuah keluarga besar yang tinggal di satu rumah, semua mengaku punya hak yang sama atas rumah itu, tapi tidak ada yang sepakat soal aturan rumah tangganya. Itulah gambaran sederhana dari apa yang terjadi di Israel hari ini. Negara yang didirikan sebagai rumah bagi seluruh orang Yahudi di dunia nyatanya menyimpan luka lama: perpecahan di antara kelompok-kelompok Yahudi sendiri yang sering luput dari perhatian media internasional.

Mengapa ini penting bagi kita? Karena perpecahan internal ini bukan sekadar urusan domestik Israel. Stabilitas kawasan Timur Tengah, kebijakan luar negeri negara-negara besar, hingga harga minyak dunia bisa terpengaruh ketika negara sekecil itu goyah dari dalam. Lebih dari itu, kisah ini adalah cermin bagi banyak negara majemuk lain—termasuk Indonesia—tentang bagaimana identitas bersama sering kali tidak cukup untuk menahan tarikan kepentingan kelompok.

Akar Perpecahan: Siapa yang Pantas Disebut Yahudi?

Sejak awal berdiri, Israel menghadapi pertanyaan filosofis yang rumit: siapa yang dianggap Yahudi? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan siapa yang boleh berimigrasi, menikah, dan mendapat hak penuh sebagai warga. Kelompok sekuler menganggap identitas Yahudi sebagai ikatan budaya dan sejarah. Sementara kelompok religius ortodoks (Haredi) memandangnya sebagai kewajiban menjalankan hukum agama secara ketat.

Di tengah dua kutub itu, ada komunitas Yahudi Ethiopia, Yahudi Rusia, Yahudi Mizrahi dari negara-negara Arab, dan Yahudi Reform yang datang dari Eropa dan Amerika. Masing-masing membawa tradisi, bahasa, dan ekspektasi berbeda. Alih-alih melebur, banyak dari mereka merasa dianggap warga kelas dua.

"Kami membangun negara ini bersama-sama, tapi sejak awal kami tahu ada hierarki yang tak pernah diucapkan," kata seorang peneliti sosial di Universitas Tel Aviv, menggambarkan perasaan komunitas Yahudi non-Ashkenazi.

Hierarki itu terlihat dari data. Kelompok Ashkenazi—Yahudi keturunan Eropa Timur—secara historis mendominasi posisi politik, akademik, dan ekonomi. Sementara Yahudi Mizrahi dan Ethiopia lebih sering terjebak di pekerjaan bergaji rendah. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil kebijakan imigrasi dan alokasi sumber daya yang diskriminatif pada dekade-dekade awal berdirinya Israel.

Ketika Agama dan Negara Bertabrakan

Persoalan makin rumit karena Israel tidak punya konstitusi tertulis yang memisahkan agama dan negara secara tegas. Akibatnya, partai-partai religius punya kuasa besar untuk memaksa kebijakan yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Contoh paling nyata: pengecualian wajib militer bagi pelajar Yeshiva (sekolah agama) Haredi.

Bagi kelompok sekuler, ini adalah ketidakadilan nyata. Mereka mengirim anak-anak mereka bertempur dan mati di Gaza atau Lebanon, sementara kelompok Haredi yang jumlahnya terus membengkak justru dibebaskan dari kewajiban yang sama. Ketegangan ini memuncak dalam demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv dan Yerusalem, yang sering berakhir dengan bentrokan polisi dan pengunjuk rasa.

Situasi ini ibarat sebuah perusahaan di mana satu divisi terus mendapat bonus tanpa ikut menanggung beban kerja. Dalam jangka panjang, karyawan lain akan protes, produktivitas turun, dan perusahaan goyah. Itulah yang sedang terjadi pada ekosistem sosial-politik Israel.

Dampak pada Inovasi dan Ekonomi

Ironisnya, perpecahan ini terjadi di negara yang dijuluki "Startup Nation"—pusat inovasi teknologi dunia. Israel adalah rumah bagi ribuan perusahaan rintisan (startup) di bidang kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence), keamanan siber, dan pertanian presisi. Sektor teknologi menyumbang hampir 20 persen dari produk domestik bruto dan lebih dari setengah total ekspor.

Namun gelombang protes dan ketidakstabilan politik mulai menggerus kepercayaan investor. Beberapa perusahaan teknologi dilaporkan memindahkan kantor pusat ke Eropa dan Amerika Serikat. Para insinyur muda—terutama dari kelompok sekuler dan liberal—mempertimbangkan pindah ke Berlin, Lisbon, atau Toronto, tempat mereka merasa lebih diterima.

Yang menarik, teknologi digital justru bisa memperparah perpecahan. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang memperkuat pandangan kita sendiri—fenomena yang disebut echo chamber. Akibatnya, kelompok sekuler dan Haredi bukan hanya berbeda pendapat, tapi hidup di realitas informasi yang benar-benar terpisah.

Pelajaran untuk Dunia Majemuk

Kisah perpecahan Yahudi di Israel bukan cerita tentang siapa yang benar dan salah. Ini adalah kisah universal tentang bagaimana sebuah bangsa berjuang mendefinisikan dirinya saat identitas bersama tidak lagi cukup merekatkan. Bagi Indonesia, yang juga merupakan negara dengan keberagaman luar biasa, pelajaran ini relevan: tanpa dialog yang jujur dan keadilan yang nyata, simbol persatuan bisa berubah menjadi sumber konflik.

Masa depan Israel—dan stabilitas kawasan—akan sangat bergantung pada apakah mereka mampu membangun ekosistem sosial yang inklusif. Bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk semua yang mengaku bagian dari rumah yang sama.