Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Padang, Sumatra Barat, kembali membuka diskusi penting tentang seberapa tangguh infrastruktur pengendali banjir yang sudah dibangun puluhan tahun lalu. Peristiwa ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan cermin dari kesiapan ekosistem perkotaan menghadapi perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Ibarat sebuah rumah dengan atap bocor, hujan deras hanyalah pemicu; kerusakan strukturlah yang membuat air masuk dan merusak isi rumah.
Pakar kebencanaan Daryono dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) menyoroti bahwa ketahanan infrastruktur pengendali banjir menjadi faktor penentu seberapa parah dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, kerusakan pada kanal, drainase, dan tanggul dapat memperburuk situasi yang seharusnya masih bisa dikendalikan. "Infrastruktur yang tidak terawat sama seperti tameng yang berlubang," ujarnya dalam sebuah diskusi daring, menggambarkan bagaimana fungsi perlindungan bisa hilang justru saat paling dibutuhkan.
Mengapa Infrastruktur Pengendali Banjir Rentan Rusak?
Infrastruktur pengendali banjir bekerja melalui serangkaian komponen yang saling terhubung. Ada drainase primer dan sekunder, kolam retensi, pompa air, hingga bangunan pelimpah. Setiap komponen memiliki umur pakai dan kebutuhan pemeliharaan berkala. Sayangnya, dalam banyak kasus, pemeliharaan dilakukan secara reaktif, yaitu setelah banjir terjadi, bukan sebagai langkah preventif.
Penelitian menunjukkan bahwa sedimentasi, sampah, dan alih fungsi lahan mempercepat penurunan kapasitas saluran air. Di Padang, topografi yang berbukit dengan curah hujan tinggi menambah tekanan pada sistem drainase. Ketika hujan deras turun, air dari kawasan atas mengalir cepat ke bawah, dan jika saluran tidak mampu menampung, banjir pun tak terhindarkan. Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis ekosistem, bukan hanya beton dan pipa.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik. Perlu ada perubahan paradigma menuju pengelolaan air yang terintegrasi, melibatkan masyarakat dan teknologi pemantauan," tegas Daryono.
Peran Teknologi dan Data dalam Mitigasi
Di era digital, pengelolaan banjir dapat memanfaatkan teknologi seperti sensor Internet of Things (IoT) untuk memantau tinggi muka air secara real-time, serta algoritma machine learning untuk memprediksi titik rawan genangan. Platform peringatan dini berbasis data ini memungkinkan pemerintah dan warga mengambil tindakan sebelum air meluap. Implementasi teknologi semacam ini sudah dilakukan di beberapa kota besar dunia, dan menjadi contoh bagaimana inovasi dapat memperkuat ketahanan kota.
Namun, teknologi tanpa perawatan infrastruktur dasar tetap tidak cukup. Kombinasi antara perbaikan fisik, pemantauan digital, dan kesadaran masyarakat adalah kunci. Daryono menambahkan bahwa IABI mendorong adanya audit ketahanan infrastruktur secara berkala, termasuk penilaian risiko terhadap perubahan iklim. "Setiap investasi pada infrastruktur harus diikuti dengan anggaran pemeliharaan yang memadai," imbuhnya.
Langkah ke Depan: Kolaborasi dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah daerah perlu menjadikan ketahanan infrastruktur sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pekerjaan umum, lingkungan hidup, hingga lembaga riset, sangat diperlukan. Selain itu, partisipasi warga dalam menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan merupakan bentuk mitigasi paling murah namun berdampak besar.
Kejadian di Padang menjadi pengingat bahwa disrupsi iklim menuntut respons yang adaptif. Infrastruktur pengendali banjir bukan proyek sekali jadi, melainkan ekosistem yang harus dirawat sepanjang waktu. Dengan data, teknologi, dan komitmen bersama, dampak banjir dapat diminimalkan, sehingga keselamatan dan aktivitas ekonomi warga tetap terjaga.
Comments (0)