Kenaikan Air Laut Ancam Mesin Ekonomi, AHY Minta Mitigasi Segera

Ancaman senyap dari lautan kian membayangi fondasi perekonomian nasional. Kenaikan permukaan air laut yang terus berlangsung bukan sekadar isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi potensi disrupsi serius bagi mesin-mesin ekonomi di wilayah pesisir. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa merambat dari kerusakan infrastruktur hingga terhambatnya arus logistik yang menjadi urat nadi perdagangan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengeluarkan peringatan tegas terkait hal ini. Menurutnya, kawasan pesisir merupakan etalase aktivitas ekonomi strategis yang menopang pertumbuhan nasional, mulai dari pelabuhan internasional, kawasan industri, hingga pusat pariwisata. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa tinggal diam karena setiap sentimeter kenaikan air laut berpotensi mengikis daya saing bangsa.

"Kita tidak bisa menunggu sampai air naik setinggi lutut di pelabuhan-pelabuhan utama. Begitu infrastruktur logistik terganggu, biaya ekonomi yang harus ditanggung akan berlipat ganda," ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan di Jakarta. Ia mencontohkan bahwa banyak pelabuhan dan jalan pesisir yang menjadi titik kritis pengangkutan barang. Jika akses tersebut terputus akibat banjir rob permanen atau abrasi, distribusi komoditas ekspor-impor akan menghadapi hambatan besar.

Dampak Sistematis pada Infrastruktur Kritis

Kenaikan muka air laut tidak hanya mengancam rumah penduduk pesisir, tetapi juga menyasar infrastruktur vital yang menjadi tulang punggung ekonomi. Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, hingga Belawan yang melayani arus peti kemas jutaan TEU per tahun berada di garis depan risiko. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa sekitar 65 persen aktivitas perdagangan Indonesia bertumpu pada jalur laut, menjadikan kerentanan pelabuhan sebagai isu ekonomi makro, bukan sekadar persoalan teknis.

Selain pelabuhan, bandara yang terletak di pesisir seperti Bandara Internasional Ngurah Rai dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga berpotensi mengalami genangan permanen. Landasan pacu yang terendam atau fasilitas navigasi yang rusak akan mengganggu konektivitas udara, yang pada gilirannya menghantam sektor pariwisata. AHY mengingatkan bahwa investasi besar yang telah ditanamkan dalam proyek-proyek infrastruktur strategis bisa kehilangan nilai ekonomi apabila fungsi layanannya merosot akibat dampak kenaikan air laut yang tidak dimitigasi.

Sektor Ekonomi yang Paling Rentan

Sektor kelautan dan perikanan menjadi pihak pertama yang akan merasakan pukulan langsung. Abrasi dan perubahan garis pantai merusak habitat perikanan tangkap, sementara tambak udang dan bandeng di pesisir utara Jawa terancam tenggelam. Para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor ini, yang menyumbang sekitar tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), akan kehilangan mata pencaharian jika adaptasi tidak segera dilakukan.

Pariwisata bahari, yang selama ini menjadi magnet devisa, juga berada dalam posisi rawan. Pantai-pantai andalan seperti Kuta, Sanur, dan Senggigi mengalami penyusutan garis pantai yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Fasilitas akomodasi yang dibangun di tepi pantai kian sering diterjang gelombang pasang. AHY menekankan bahwa tanpa pendekatan tata ruang berbasis risiko iklim, aset-aset wisata bernilai miliaran rupiah tersebut hanya akan menjadi catatan sejarah.

Kawasan industri di pesisir utara Jawa, seperti di Cilegon, Gresik, dan Semarang, yang menjadi pusat manufaktur dan pengolahan, juga tidak luput dari ancaman. Genangan rob yang kian sering terjadi memaksa pabrik-pabrik mengeluarkan biaya tambahan untuk pompa air, perbaikan pondasi, dan penyesuaian operasional. Dalam jangka panjang, kenaikan biaya produksi ini akan menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama di tengah persaingan dengan negara-negara manufaktur lain yang lebih siap menghadapi dampak iklim.

Proyeksi dan Urgensi Aksi Kolektif

Berdasarkan data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), permukaan air laut global diproyeksikan naik 0,3 hingga 1,1 meter pada akhir abad ini, bergantung pada skenario emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan puluhan ribu pulau kecil dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menanggung beban risiko yang lebih besar. Bahkan, studi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan bahwa tanpa intervensi, ribuan hektar lahan produktif di pesisir akan hilang dalam 30 tahun ke depan.

AHY menekankan bahwa mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. "Kita harus mulai membangun tanggul alami seperti mangrove dan terumbu buatan, sekaligus menata ulang rencana tata ruang wilayah pesisir. Ini pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama sejak sekarang," imbuhnya. Ia juga mendorong agar skema pendanaan inovatif, seperti obligasi hijau dan kemitraan publik-swasta, segera diimplementasikan untuk mempercepat proyek adaptasi.

Di tingkat regulasi, pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim, namun implementasi di lapangan masih kerap terkendala koordinasi dan pendanaan. AHY berjanji akan memperkuat peran kementerian koordinatornya dalam mengawal program-program adaptasi yang terintegrasi, termasuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur baru wajib memiliki analisis kerentanan iklim sebagai syarat perencanaan.

Mengubah Ancaman Menjadi Peluang

Di balik risiko yang mengintai, krisis ini juga bisa menjadi momentum untuk mentransformasi paradigma pembangunan nasional. Pengembangan kota pesisir yang tangguh iklim dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi hijau, riset, dan teknologi pemantauan laut. Inovasi seperti sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan untuk banjir rob, teknologi bangunan apung, dan pengembangan varietas tanaman pesisir yang tahan salinitas merupakan peluang yang belum banyak digarap oleh industri dalam negeri.

AHY menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persoalan kenaikan air laut bukanlah cerita masa depan, melainkan realitas yang sudah mulai dirasakan hari ini. "Mesin ekonomi kita berputar di atas tanah yang semakin rendah posisinya dari permukaan laut. Kalau kita terlambat bertindak, ongkosnya bukan hanya uang, tetapi juga kesempatan generasi mendatang untuk hidup sejahtera di negeri sendiri."

Baca juga:

• Polisi Tangkap Pria 34 Tahun Terduga Pelaku Teror Bom Sekolah di Jagakarsa
• Pembukaan Positif IHSG Sirna, Gejolak Geopolitik dan Data AS Jadi Sorotan