Rahayu Saraswati Pegang Pacul Saat Blusukan Proyek IKN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melakukan kunjungan kerja mendadak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat lalu. Kedatangannya bukan sekadar seremonial, melainkan untuk...
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melakukan kunjungan kerja mendadak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat lalu. Kedatangannya bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memeriksa langsung perkembangan proyek infrastruktur yang tengah berjalan, terutama yang terkait dengan sektor energi dan lingkungan hidup sesuai ruang lingkup komisinya. Dengan mengenakan rompi proyek dan helm keselamatan, ia menyusuri beberapa titik pembangunan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Inspeksi Langsung Proyek Ramah Lingkungan
Rahayu memulai blusukannya dari kawasan inti pusat pemerintahan yang tengah dibangun dengan konsep forest city atau kota hutan. Ia meninjau instalasi panel surya berkapasitas 50 megawatt peak (MWp) yang ditargetkan menjadi sumber energi bersih utama bagi kompleks perkantoran presiden dan kementerian. Dalam pengecekannya, ia turun ke lapangan untuk memeriksa kualitas sambungan kabel dan sistem penyimpanan baterai. "Ini adalah fondasi kemandirian energi IKN, saya perlu pastikan tidak ada celah teknis," ujarnya kepada tim teknisi di lokasi.
Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan peninjauan ke pembangkit listrik tenaga surya terapung di bendungan Sepaku Semoi. Proyek yang menelan investasi Rp 2,1 triliun itu direncanakan mulai beroperasi penuh pada triwulan ketiga tahun ini. Rahayu mempertanyakan progres integrasi gardu induk yang akan mendistribusikan listrik ke seluruh wilayah IKN. Menurut catatan yang ia terima, saat ini realisasi konstruksi mencapai 68 persen, sedikit di bawah target 72 persen yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Momen Pegang Pacul dan Dialog dengan Pekerja
Suasana hangat terjadi saat Rahayu mendatangi area pembangunan embung dan sistem drainase kota. Di sana ia berinteraksi langsung dengan para pekerja yang sedang meratakan tanah. Tanpa ragu, politikus muda itu menerima sebuah pacul dari salah satu pekerja, lalu ikut mengayunkannya ke tanah beberapa kali. Aksi spontan ini sontak disambut riuh tepuk tangan para buruh bangunan. "Saya ingin merasakan sendiri seperti apa medannya. Pacul ini bukan sekadar alat, tapi simbol kerja keras membangun ibu kota masa depan," tuturnya di tengah keringat yang mulai membasahi wajah.
Ia juga berdialog santai dengan mandor proyek yang mengeluhkan kendala pengadaan material. Harga pasir dan batu split di Kalimantan Timur melonjak 15 persen sepanjang kuartal pertama, sehingga menekan biaya operasional kontraktor. Rahayu mendengarkan keluhan itu dan berjanji akan membawa persoalan ini ke meja rapat di DPR. Menurutnya, pengawasan anggaran oleh parlemen harus memastikan agar fluktuasi harga tidak menghambat target penyelesaian pada tenggat 17 Agustus 2026.
Temuan dan Rekomendasi
Dari blusukan tersebut, Rahayu menemukan sejumlah catatan kritis. Pertama, sistem pengolahan air limbah di klaster permukiman ASN belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi constructed wetland buatan. Ia menilai, penundaan tersebut berpotensi mencemari anak Sungai Mahakam jika tidak segera diatasi. Kedua, ia menyoroti kurangnya plang informasi proyek yang memuat rincian vendor dan progres harian. "Transparansi di lapangan wajib ditegakkan agar masyarakat bisa ikut mengawasi," tegasnya.
Namun, ia juga mengapresiasi penerapan sistem Building Information Modelling (BIM) atau pemodelan informasi bangunan pada seluruh gedung pusat kementerian. Teknologi ini memungkinkan pemantauan struktur secara digital tiga dimensi dan mempercepat deteksi potensi kegagalan konstruksi. Data yang ia himpun menunjukkan, efisiensi waktu pengerjaan meningkat hingga 20 persen dibanding metode konvensional.
Komitmen Pengawasan DPR
Sebagai anggota keluarga besar Presiden Prabowo Subianto sekaligus putri pengusaha Hashim Djojohadikusumo, Rahayu menekankan bahwa pengawasan IKN tidak boleh dijalankan dengan bias politik. "Ini warisan nasional, bukan milik satu kelompok. Siapa pun yang duduk di parlemen wajib mengawal proyek ini dengan sungguh-sungguh," cetusnya. Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan lingkungan, menurutnya akan terus menggelar rapat dengar pendapat dengan otorita IKN untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada keberlanjutan kota.
Kunjungan kerja yang berlangsung dari pagi hingga sore itu diakhiri dengan sesi foto bersama para pekerja dan penanaman bibit pohon ulin sebagai simbol komitmen terhadap konservasi hutan tropis Kalimantan. Rahayu berharap, momentum blusukan ini bisa menjadi tradisi baru pengawasan parlemen yang lebih membumi dan tidak sekadar menelan laporan di atas kertas.
Baca juga:
Comments (0)