Internasional21 November 20266 dibaca

Kejagung Sambut UU Perampasan Aset dan Incar Buronan Kakap

Kejaksaan Agung menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 19 November 2026. Bagi korps Adhyaksa,...

A
Administrator
Editor Internasional
Kejagung Sambut UU Perampasan Aset dan Incar Buronan Kakap

Kejaksaan Agung menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 19 November 2026. Bagi korps Adhyaksa, regulasi baru ini bukan sekadar tambahan pasal dalam kitab hukum, melainkan perangkat kerja yang selama bertahun-tahun dinanti untuk mengejar aset para pelaku kejahatan ekonomi yang selama ini bersembunyi di luar negeri.

Melalui undang-undang tersebut, penegak hukum memperoleh kewenangan untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pemiliknya. Mekanisme yang dikenal sebagai perampasan aset tanpa pemidanaan itu menjadi terobosan penting, terutama ketika tersangka atau terdakwa telah melarikan diri ke luar yurisdiksi Indonesia.

Dari Perburuan Tersangka ke Pemburuan Aset

Dalam keterangannya, pihak Kejaksaan Agung menyinggung sejumlah nama buronan kelas kakap yang hingga kini masih dalam pengejaran, termasuk Riza Chalid dan Jurist Tan. Keduanya telah lama masuk dalam daftar pencarian orang terkait dugaan korupsi di sektor energi dan komoditas yang menimbulkan kerugian negara sangat besar. Selama ini, upaya menghadirkan mereka ke meja hijau kerap berbenturan dengan tembok yurisdiksi negara tempat mereka bersembunyi.

Pendekatan baru ini mengubah logika penindakan. Jika sebelumnya aparat harus lebih dulu menangkap dan menghukum pelaku, kini jalur perampasan aset dapat ditempuh secara paralel, bahkan mandiri. Aset yang berada di dalam negeri maupun yang teridentifikasi di luar negeri dapat diajukan untuk dirampas melalui gugatan perdata yang diajukan negara sebagai penggugat.

Perampasan aset memberi negara jalan lain untuk memulihkan kerugian, tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran fisik pelaku di ruang sidang.

Empat Pilar yang Diperkuat

Pengesahan undang-undang ini memperkuat sejumlah instrumen yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan. Beberapa poin kunci yang menjadi perhatian aparat penegak hukum antara lain:

  • Perampasan tanpa pemidanaan, yang memungkinkan negara menggugat aset secara perdata meski perkara pidananya belum atau tidak dapat dilanjutkan.
  • Perampasan in absentia, untuk menjangkau pelaku yang berstatus buronan dan tidak pernah hadir dalam persidangan.
  • Pembalikan beban pembuktian terbatas, yang mewajibkan pemilik aset menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak wajar.
  • Kerja sama internasional, melalui bantuan hukum timbal balik dan jalur repatriasi aset lintas negara.

Kombinasi keempat instrumen itu dinilai membuat posisi buronan menjadi jauh lebih rapuh. Selama ini, pelarian ke luar negeri sering kali menjadi tameng efektif karena proses pidana tidak dapat berjalan tanpa kehadiran terdakwa. Dengan mekanisme perdata, negara dapat tetap melangkah meski yang bersangkutan tidak pernah muncul.

Tantangan Implementasi

Meski demikian, pengesahan undang-undang bukanlah garis akhir. Kejaksaan Agung bersama lembaga terkait masih harus menyiapkan regulasi turunan, membangun basis data aset yang terintegrasi, serta memperkuat kapasitas penyidik dan jaksa dalam menyusun gugatan perampasan yang tahan uji di pengadilan. Koordinasi dengan otoritas negara sahabat juga menjadi prasyarat, sebab sebagian besar aset yang dibidik justru berada di luar Indonesia.

Pengamat hukum mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan transparansi prosesnya. Tanpa pengawasan yang ketat, kewenangan luar biasa dalam merampas aset berpotensi disalahgunakan. Karena itu, mekanisme audit, pelaporan publik, serta hak pemilik aset untuk membela diri dalam jalur peradilan perlu dijamin secara proporsional.

Bagi publik, yang paling dinantikan adalah bukti nyata: apakah undang-undang ini benar-benar mampu mengembalikan uang rakyat yang selama ini mengendap di rekening-rekening jauh, atau hanya menambah daftar harapan yang belum terwujud. Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya untuk menjadikan regulasi baru sebagai senjata utama, dimulai dari perkara-perkara besar yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap impunitas.

Berita Terkait