Kejagung Tanggapi Desakan Sidang In Absentia untuk Riza Chalid
Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya angkat bicara merespons desakan sejumlah pihak agar tersangka korupsi tata kelola minyak dan gas PT Pertamina, Riza Cha...

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya angkat bicara merespons desakan sejumlah pihak agar tersangka korupsi tata kelola minyak dan gas PT Pertamina, Riza Chalid, diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Desakan ini muncul di tengah proses hukum yang dinilai berlarut-larut dan upaya pelacakan aset yang masih terus berjalan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap masukan dari masyarakat, termasuk usulan sidang in absentia. Namun, keputusan untuk menempuh jalur tersebut tidak bisa diambil secara terburu-buru. Menurutnya, penyidik masih fokus melengkapi berkas perkara dan memastikan seluruh alat bukti yang dikumpulkan memiliki kekuatan hukum yang memadai sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
“Kami memahami aspirasi publik agar perkara ini segera diselesaikan. Tetapi proses hukum memiliki tahapan yang harus dilalui. In absentia adalah opsi terakhir yang hanya bisa dilakukan jika syarat-syarat hukumnya terpenuhi,” ujar sumber di Kejagung, mengutip pernyataan resmi lembaga tersebut.
Mengapa In Absentia Menjadi Sorotan?
Sidang in absentia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme ini memungkinkan pengadilan memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, tetapi hanya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terdakwa telah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas, atau ketika keberadaannya tidak diketahui.
Dalam kasus Riza Chalid, yang disebut-sebut berada di luar negeri, penerapan in absentia menjadi diskursus menarik. Sejumlah pengamat hukum menilai langkah itu bisa menjadi terobosan agar perkara tidak mandek. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa putusan in absentia memiliki konsekuensi hukum tersendiri, termasuk hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan alat bukti.
- Pelacakan aset tersangka terus dilakukan, termasuk aset di luar negeri.
- In absentia hanya dapat dilakukan jika syarat formil dan materiil terpenuhi.
- Kejagung belum menetapkan tenggat waktu pasti kapan perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Pelacakan Aset Jadi Prioritas
Selain soal in absentia, Kejagung menegaskan bahwa pelacakan aset tetap menjadi prioritas. Upaya ini penting untuk memastikan pemulihan kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam tata kelola minyak dan gas di Pertamina. Penyidik bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum internasional, untuk menelusuri aliran dana dan aset milik tersangka.
“Kami tidak hanya mengejar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pemulihan aset. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara,” tegas pihak Kejagung.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai total aset yang telah disita atau dibekukan. Namun, penyidik memastikan bahwa setiap aset yang diduga berasal dari tindak pidana akan ditelusuri secara menyeluruh. Proses ini membutuhkan waktu karena melibatkan yurisdiksi lintas negara dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Desakan sidang in absentia sendiri bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar hukum mendorong agar Kejagung mengambil langkah tegas untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghindari proses hukum. Mereka menilai, ketidakjelasan status tersangka dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Meski demikian, Kejagung meminta semua pihak bersabar dan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional. Menurut lembaga itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel lebih penting daripada sekadar mengejar penyelesaian cepat yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dengan dinamika yang ada, publik kini menanti langkah konkret Kejagung. Apakah perkara ini akan berujung pada sidang in absentia, atau justru tersangka berhasil dihadirkan di persidangan. Yang pasti, sorotan terhadap kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor energi yang selama ini dinilai rawan praktik korupsi.



