Kabut Asap Karhutla RI Melintasi Batas, Politikus Malaysia Angkat Bicara

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian lintas negara. Kali ini, seorang anggota parlemen Malaysia, Andrew Chen Kah Eng, secara terbuka menyoroti dampak asap lintas batas yang dirasakan warganya. Isu ini bukan sekadar problem lingkungan lokal, melainkan cerminan bagaimana satu peristiwa ekologis di suatu negara dapat dengan cepat menjadi persoalan regional yang memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan hubungan antarnegara.

Ibarat seperti asap rokok di dalam satu ruangan tertutup, polusi udara tidak mengenal dinding atau pagar pembatas. Ketika lahan gambut dan hutan di Indonesia terbakar, partikel halus hasil pembakaran terbawa angin muson melintasi Selat Malaka dan menyelimuti langit Malaysia. Bagi pembaca awam, ini berarti kualitas udara yang dihirup sehari-hari bisa memburuk drastis dalam hitungan jam, memicu batuk, sesak napas, hingga penutupan sekolah dan pembatalan penerbangan.

Mengapa Kabut Asap Lintas Batas Sulit Dikendalikan?

Karhutla di Indonesia, terutama di Sumatra dan Kalimantan, kerap dipicu oleh metode tebas dan bakar (slash and burn) yang digunakan untuk membuka lahan perkebunan. Metode ini murah, cepat, dan sudah berlangsung puluhan tahun. Masalahnya, lahan gambut yang kering oleh kemarau panjang menjadi bahan bakar ideal yang sulit dipadamkan. Api bahkan bisa menyala di bawah permukaan tanah, tak terlihat mata, namun terus menghasilkan asap pekat.

Dari sisi sains, partikel yang dikeluarkan karhutla mencakup PM2.5, yakni partikel udara berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer. Ukuran ini sekitar 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia, sehingga mampu menembus paru-paru hingga aliran darah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan ambang aman PM2.5 harian pada 15 mikrogram per meter kubik. Saat puncak kabut asap 2015 silam, konsentrasi PM2.5 di beberapa kota di Kalimantan dan Malaysia sempat melampaui 300 mikrogram per meter kubik, atau lebih dari 20 kali batas aman.

"Kabut asap tidak bisa diselesaikan dengan ventilasi ruangan atau masker saja. Ini memerlukan koordinasi lintas negara, mulai dari deteksi titik panas hingga penegakan hukum di lapangan," ujar seorang pengamat lingkungan regional, menggambarkan kompleksitas persoalan ini.

Implikasi Teknologi dan Diplomasi Lingkungan

Perkembangan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) kini memainkan peran kunci. Satelit seperti Terra, Aqua, dan Suomi NPP dilengkapi sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) yang mampu mendeteksi titik panas (hotspot) dalam radius 1 kilometer. Data ini kemudian diolah dengan algoritma machine learning untuk membedakan kebakaran lahan dengan sumber panas lain, misalnya aktivitas vulkanik atau kilang minyak. Hasilnya, pemerintah dapat memetakan lokasi karhutla secara real-time dan mengerahkan sumber daya pemadaman lebih cepat.

Namun, teknologi tanpa kemauan politik hanya menjadi data di layar monitor. Di sinilah diplomasi lingkungan diuji. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) memiliki Perjanjian Pencemaran Asap Lintas Batas yang disepakati pada 2002. Sayangnya, perjanjian ini tidak memiliki sanksi tegas. Implementasinya sangat bergantung pada kesediaan negara anggota untuk berbagi data dan menindak pelaku pembakaran lahan.

Dampak Jangka Panjang bagi Ekosistem dan Kesehatan

Selain gangguan pernapasan akut, paparan asap karhutla berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan perkembangan kognitif pada anak. Riset dari berbagai universitas menunjukkan korelasi antara lonjakan PM2.5 saat musim asap dan peningkatan kunjungan ke rumah sakit untuk kasus asma serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dari sisi ekonomi, kabut asap menggerus produktivitas. Sekolah diliburkan, penerbangan ditunda, dan sektor pariwisata terpukul. Di Malaysia, bandara seperti Kuala Lumpur International Airport pernah mencatat penurunan visibilitas hingga di bawah standar pendaratan, memaksa sejumlah penerbangan dialihkan.

Ke depan, solusi berkelanjutan menuntut kombinasi teknologi pemantauan, penegakan hukum yang konsisten, serta transisi menuju praktik pertanian tanpa bakar. Publik juga dapat berperan dengan melaporkan titik api melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Tanpa langkah kolektif, siklus kabut asap tahunan akan terus berulang, merugikan jutaan orang di kedua negara.

Isu ini mengingatkan bahwa dalam ekosistem global, batas negara hanyalah garis di peta. Asap yang membubung di satu titik dapat menjadi alarm bagi seluruh kawasan. Efisiensi teknologi dan inovasi kebijakan harus berjalan seiring agar disrupsi lingkungan tidak berubah menjadi krisis kesehatan lintas generasi.